Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Jurnal Ilmu Multidisplin Bhuvana: Journal of Global Studies Journal of Innovative and Creativity Jurnal Social Science
Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implementasi Multi-Track Diplomacy dalam EU-South Africa Strategic Partnership Tahun 2016-2020 Juniantoro, Rei Antonio; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 15, No 1 (2023): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v15i1.8185

Abstract

EU-South Africa Strategic Partnership merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berperan sebagai master plan relasi kerjasama multilateral antara Afrika Selatan dan Uni Eropa yang berfokus pada pembangunan jangka panjang dan transformasi sosio-ekonomi di Afrika Selatan dalam masa post-apartheid. Afrika Selatan menjalani proses perkembangan dalam berbagai sektor, diantaranya pemerintahan, ekonomi, dan kemanusiaan sekaligus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan globalisasi dan tatanan dunia baru. Kemunculan isu-isu baru yang berkembang diluar aspek keamanan dan politik semakin meningkatkan relevansi aktor NGO dan organisasi internasional, termasuk kajian perspektif baru seperti multi-track diplomacy yang berkaitan dengan proses diplomasi yang semakin bervariasi dalam hubungan internasional yang dapat dikategorikan dalam tracks atau jalur yang baru diluar aspek politik dengan keterbatasan peran pemerintah. Dalam proses strategic partnership, Uni Eropa yang berperan sebagai role model menegaskan pentingnya joint effort antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk mewujudkan transformasi sosio-ekonomi bagi Afrika Selatan, sebuah perubahan politik, ekonomi, dan kemanusiaan secara nasional yang kemudian akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri dan peran negara tersebut sebagai aktor dalam komunitas internasional. Kata kunci: Uni Eropa, Afrika Selatan, multi-track diplomacy, strategic partnership.
KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF DALAM MENDUKUNG RANCANGAN AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA (RAPPP) BIDANG PENDIDIKAN 2022-2024 Mantiri, Romelyn; Seba, Roberto Octavianus Cornelis; Nau, Novriest Umbu Walangara
Administraus Vol. 8 No. 1 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v8i1.227

Abstract

This research aims to analyze the collaboration between the government of the Republic of Indonesia (RI) and UNICEF in efforts to improve the education sector in Papua Province. Papua is one region that faces significant challenges in terms of access and quality of education. One form of the Government's attention in accelerating development in Papua is the ratification of Presidential Decree No. 24 of 2023 concerning the Master Plan for the Acceleration of Development for Papua (RIPPP) for 2022-2041 which is explained into 5 stages of the Papua Development Acceleration Action Plan (RAPPP). This research also evaluates the impact of this collaboration on increasing participation, availability of facilities, and quality of teaching in schools in Papua. The research results show that the collaboration between the Indonesian government and UNICEF has made a positive contribution to the development of the education sector in Papua. Some of the achievements include increasing school access, increasing the availability of educational facilities, and improving the quality of teaching. However, there are still challenges that need to be overcome to achieve more optimal results. This research provides in-depth insight into the importance of collaboration between governments and international institutions such as UNICEF in improving education in regions facing special challenges. Policy implications and recommendations for future development are also discussed in this research to provide guidance for related parties.
Peran UNAMA dalam Menjamin Stabilitas dan Hak Asasi Manusia pada Konflik Bersenjata Afghanistan Pasca Perjanjian US-Taliban Prasetya, Rafael Putra; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 1 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i1.6571

Abstract

Analisis ini mengkaji peran UNAMA dalam memastikan stabilitas dan hak asasi manusia dalam konflik bersenjata di Afghanistan setelah perjanjian US-Taliban. Konflik di Afghanistan telah menjadi isu internasional yang telah berlangsung lama sejak Taliban menguasai negara tersebut pada tahun 1996. Amerika Serikat melancarkan operasi militer di Afghanistan setelah menuduh Taliban dan Osama bin Laden bertanggung jawab atas serangan 11 September. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran UNAMA Dalam Menjamin Stabilitas & Hak Asasi Manusia Pada Konflik Bersenjata Afghanistan Pasca Perjanjian US-Taliban. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil menunjukan bahwa Konflik yang berlarut-larut ini telah mengakibatkan banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang luas. UNAMA, yang didirikan atas permintaan pemerintah Afghanistan, berfungsi sebagai misi politik PBB di Afghanistan. Mandat utamanya adalah memfasilitasi perdamaian dan stabilitas bagi rakyat Afghanistan sembari memantau dan mempromosikan hak asasi manusia dalam konflik tersebut. Pada bulan Februari 2020, AS dan Taliban mencapai kesepakatan yang menyerukan penarikan semua pasukan AS dan pemberlakuan gencatan senjata permanen di Afghanistan dalam upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
HUBUNGAN LINTAS SELAT TAIWAN DAN TIONGKOK TERKAIT KETERGANTUNGAN DAGANG PADA PEMERINTAHAN TSAI ING-WEN Suwandy, Dhanico; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
BHUVANA: Journal of Global Studies Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Department of International Relations Universitas Satya Negara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59408/bjgs.v1i2.66

Abstract

Taiwan and China are two countries that have a long history of ideology, government, and territory. The two countries have been at war since 1920 between the Chinese Communist Party and the Kuomintang until the ROC government finally moved to the island of Taiwan. Since then, cross-strait relations politically have not been good. On the other hand, trade between the two countries is very good, especially after the formation of the ECFA trade agreement in 2010 which made exports and imports easier. In trade expectations theory, this research analyzes the existence of a “peaceful trade” relationship between the two countries through trade and investment. China has trade dependence on Taiwan in integrated circuit commodities because Taiwan can produce good quality integrated circuits. Based on the principle of dependency, trade relations create “peaceful trade” conditions for cross-strait relations in unstable political conditions. Integrated circuits are also needed by many countries so that Taiwan can control 60% of trade in the global market. Taiwan also has dependence on China for FDI. The value of Taiwan’s FDI to China in 2021 is 46 times higher than integrated circuit exports to China in 2021. This research looks at cross-strait relations between Taiwan and China in ECFA cooperation regarding cross-border trade during the Tsai Ing-wen administration. The qualitative method used in this research took data from the Ministry of Finance of Taiwan. This research analyzes the trade relations between the two countries from exports, imports and FDI as the main findings so that the dependence of the economies of the two countries to date has created conditions for cross-strait relations.
Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Swiss dalam Mendukung SDGs Poin 13 & 17 Melalui Program Green Building di Kota Semarang Siep, Valeria; Seba, Roberto Octavianus Cornelis; Wibisono, Indra Wisnu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.955

Abstract

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Swiss dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki fokus yang kuat terhadap dua poin penting, yaitu Poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan Poin 17 (Kemitraan untuk Tujuan). Dalam melihat program green building di Kota Semarang memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan ramah lingkungan yang mendukung ketahanan iklim dan pengembangan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kerjasama bilateral, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari program green building. Melalui analisis data dan kajian literatur, terbukti bahwa kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis lokal tetapi juga menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang dapat dicapai melalui sistem bangunan yang efisien dan ramah lingkungan. Dukungan keuangan dari pemerintah dan Organisasi Internasional juga memberikan dorongan bagi pelaksanaan program ini. Melalui hibah, pinjaman lunak, dan dukungan teknis, proyek-proyek green building dapat terlaksana dengan lebih baik. karena pembangunan berkelanjutan memerlukan investasi modal yang tidak sedikit. Salahsatu contoh nyata adalah proyek selalu mendapatkan dukungan pemerintah daerah yang bersinergi dengan kebijakan nasional. Dengan menerapkan insentif bagi developer yang mengadopsi praktek green building, diharapkan akan muncul lebih banyak proyek ramah lingkungan yang dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs. masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya keberlanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi
Peran MNC dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia “Studi Kasus Strategi PT Loreal Indonesia dalam Mendukung SDGs Poin ke-5” Tahun 2023 Wandamani, Badina; Seba, Roberto Octavianus Cornelis; Wibisono, Indra Wisnu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.957

Abstract

Artikel ini menganalisis peran perusahaan multinasional dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dengan melihat strategi PT Loreal Indonesia dalam mendukung agenda tujuan berkelanjutan SDGs poin 5 dengan menyadari perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan dalam aspek ekonomi dan pendidikan untuk mengelola sumber daya secara lebih luas dan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literature dari buku, document publikasi pemerintah, hasil-hasil penelitian, serta artikel publikasi. Hasil penelitian menyoroti bahwa PT Loreal Indonesia telah menjadi aktor positif dalam mencapai kesetaraan gender dengan menciptakan peluang dan perlindungan bagi pemberdayaan perempuan melalui program-program internal maupun eksternal. Namun Penting bagi perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan hasil yang dicapai di dalam organisasi, tetapi juga memikirkan pengaruh jangka panjang terhadap komunitas sehingga SDGs poin 5 dapat tercapai secara efektif.
Analisis Kebijakan Indonesia Terkait Emisi Karbon Melalui Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) Lasut, Eugenie Brigita; Nau, Novriest Umbu Walangara; Seba, Roberto Octavianus Cornelis
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Climate change is an international issue and a concern of many countries especially Indonesia. The growth and development of mobility in the aviation sector is one of the causes of air pollution produced by aircraft carbon emissions. Indonesia decided to a make policies through the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) program initiated by the International Civil Aviation Organization (ICAO) to reduce and solve the problem of carbon emissions in the aviation industry. This study applies a descriptive qualitative method that describes the results of the research in a narrative based on data collected using a literature study. This study will also analysed Indonesia’s policies for carbon emissions through Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) with the theory of Neoliberal Institutionalism which considers that the state is not the only actor and international organizations also play a role as an actor that create the complex interdependence. This study explain that Indonesia's policies for carbon emissions in the aviation sector are a development of previous policies for climate change using a Paris Agreement.
Upaya Penanganan ESKA Berbasis Sektor Daring di Indonesia: (Studi Kasus Kerja Sama Pemerintah dan End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes 2021–2024) Sitorus, Angelica Margaret; Seba, Roberto Octavianus Cornelis; Fretes, Christian H.J de
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Online commercial sexual exploitation of children (CSEC) is growing alongside advances in digital technology, requiring strong collaboration between the Indonesian government and non-governmental organizations such as ECPAT Indonesia. Although the government has established various regulations, including the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and ratified the UN Optional Protocol, the dynamics of cybercrime demand more adaptive handling strategies. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review of government documents, international agency reports, and academic publications to analyze the form and effectiveness of government-ECPAT collaboration in the 2021-2024 period. The results show that cooperation has been realized through law enforcement training, public awareness campaigns, regulatory drafting, joint research, and strengthening of case reporting mechanisms, despite challenges such as low reporting rates, the complexity of tracking anonymous perpetrators, digital literacy gaps, and limited assistance services in rural areas. These findings emphasize the importance of continuous synergy among actors to strengthen child protection in the digital space and optimize comprehensive prevention and handling of ESKA
Co-Authors Fretes, Christian H.J de Juniantoro, Rei Antonio Lasut, Eugenie Brigita Mantiri, Romelyn Novriest Umbu Walangara Nau Prasetya, Rafael Putra Siep, Valeria Sitorus, Angelica Margaret Suwandy, Dhanico Triesanto Romulo Simanjuntak Wandamani, Badina WIBISONO, Indra Wisnu