Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal HAM
Indriyani, Dewi Analis
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legal Protection for Disabilities Persons with Language Limitations in Law Enforcement Barid, Vera Bararah; Indriyani, Dewi Analis; Yulianti, Yeni; Putra, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma; Utami, Penny Naluria
Jurnal HAM Vol 13, No 3 (2022): December Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (927.552 KB) | DOI: 10.30641/ham.2022.13.631-645

Abstract

The Indonesian government has enacted various regulations aimed at protecting individuals with disabilities, yet significant gaps persist in their implementation. Discrimination against people with disabilities, particularly those with language impairments, remains prevalent, especially within the legal system. This study employs a sociolegal approach to examine the challenges faced by disabled individuals with language limitations in accessing legal protection. Key aspects analyzed include existing regulatory frameworks for disability protection, case studies of legal decisions involving disabilities, the handling of legal proceedings, challenges encountered by stakeholders in legal cases, and the impact of limited access to sign language and legal knowledge. The research reveals that individuals with hearing impairments often struggle to exercise their rights to assistance from sign language interpreters during legal proceedings. This deficiency is primarily attributed to a lack of awareness and understanding among various stakeholders regarding the specific needs of people with hearing impairments. Furthermore, the effectiveness of law enforcement processes for disabled individuals is hindered by regional variations in sign language, the existence of informal or non-standardized sign languages, and the limited proficiency of law enforcement personnel in communicating with and accommodating individuals with disabilities. In conclusion, the study underscores the urgent need for improved implementation of existing disability rights regulations in Indonesia, particularly within the legal context. Addressing these challenges requires enhancing awareness and training among legal professionals and stakeholders, ensuring consistent access to qualified sign language interpreters, and promoting standardized approaches to accommodating individuals with disabilities in legal proceedings. By bridging these gaps, Indonesia can move closer to fulfilling its commitment to upholding the rights and dignity of all individuals, including those with disabilities, within its legal system.
Pelanggaran Hak Cipta oleh Lembaga Pemerintah (Studi Kasus Penayangan Film “Sejauh Kumelangkah" pada Program Belajar dari Rumah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) Indriyani, Dewi Analis
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 1 (2021): March Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.95-110

Abstract

Film dokumenter “Sejauh Kumelangkah” yang ditayangkan pada Program Belajar dari Rumah Kemendikbud RI di TVRI mendapatkan somasi dari Sutradara Film tersebut atas penayangan, modifikasi dan mutilasi tanpa sepengetahuan dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta film. Rumusan masalah penulisan ini yaitu apa saja bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Kemendikbud, dan bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh lembaga pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum. Berdasarkan hasil penelitian, penayangan film Sejauh Kumelangkah tanpa sepengetahuan, izin maupun lisensi dari pemegang hak cipta film tersebut, selain itu juga melanggar hak moral dan hak ekonomi hingga merugikan kehormatan dirinya. Langkah preventif adalah dengan memahami semua aturan yang berkaitan dengan hak cipta, atau sekurang-kurangnya mendapatkan izin lisensi secara tertulis yang telah didaftarkan di DJKI. Langkah-langkah hukum bila terjadi pelanggaran hak cipta, dengan membuat aduan baik perdata maupun pidana kepada DJKI dan/atau Kepolisian agar difasilitasi mediasi, atau melalui penyelesaian sengketa secara Arbitrase atau dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga.
Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta Putranti, Deslaely; Indriyani, Dewi Analis
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 15, No 3 (2021): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2021.V15.395-414

Abstract

Indikasi Geografis (IG) pada produk selama ini diklaim sebagai produk premium yang dapat meningkatkan pendapatan jika digunakan dan dilindungi dengan baik. Namun, tidak semua produk IG yang terdaftar mengalami kenaikan harga secara signifikan pasca sertifikasi seperti Salak Pondoh Sleman dan IG Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara virtual, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sertifikasi IG, MPIG Salak Pondoh Sleman sampai saat ini belum menunjukkan peningkatan, khususnya pada nilai tambah dari hasil produksi salak. Faktor yang sangat mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman terkait Indikasi Geografis, baik pedagang maupun konsumen. Masyarakat belum mampu membedakan antara salak yang sudah tersertifikasi IG maupun tidak tersertifikasi. Ketidakjelasan fungsi dan tumpang tindih antara MPIG dan asosiasi sebagai “managing group” pada IG Salak Pondoh Sleman membuat pengelolaan IG Salak Pondoh Sleman tidak maksimal. Sebaliknya, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta justru mengalami peningkatan hasil produksi hingga lebih dari 50%. Saat pandemi, MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta tetap produktif karena kekompakan dan komunikasi yang baik antara MPIG Batik Tulis Nitik Yogyakarta dengan para stakeholder serta penanaman edukasi pentingnya IG dan kecintaan terhadap seni khas daerah tersebut.
Co-Authors Barid, Vera Bararah Deslaely Putranti Penny Naluria Utami, Penny Naluria Putra, Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Yulianti, Yeni