Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Jurnal ADMINISTRATOR PARADIGMA
S, Ariski
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid (Sebuah Inovasi E-Partisipasi dalam Pelayanan Publik) Warih, Wido Cepaka; S, Ariski; Syugiarto, Syugiarto
PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 (2023): Special Issue
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/paradigma.v2si.56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan e-partisipasi antara Qlue, E-Musrembang dan D-Madrid. Tulisan ini menggunakan tinjauan literatur artikel jurnal dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kemudian mengerucut hanya membahas dua tema e-partisipasi dalam hubungannya dengan pelayanan publik (Studi Kasus: Qlue (DKI Jakarta), E-Mesrenbang (DKI Jakarta), dan Decide-Madrid/D-Madrid  (Madrid)),  yakni pembahasan  terkait: (1) partisipasi,  e-partisipasi dan pelayanan publik; (2) membedah Qlue, E-Musrenbang, dan D-Madrid, ditinjau dari model tingkatan partisipasi Wilcox, derajat tangga partisipasi Anrstein, Measuring and Evaluating E- Participation  (METEP), dan model e-partisipasi Macintosh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Qlue, E- Musrenbang, dan D-Madrid ternyata memiliki perbedaan yang nyata dalam hal sejauh mana warga  negara  terlibat.  Dalam  model  partisipasi  Wilcox,  Qlue  hanya  sebatas  pada  level informasi dan konsultasi, Qlue hanya bisa menerima aduan dari warga, melaporkan lewat aplikasi  tersebut,  memantau  progress  laporan.  Berbeda  dengan  e-musrenbang,  di  mana warga selain  mendapatkan  informasi  dan konsultasi,  juga mendapatkan  dukungan  terkait dana yang diajukan baik melalui individu, rembug RW, maupun reses. D-Madrid, sebagai salah satu  portal  yang  dikembangkan   oleh  pemerintah   Madrid  menjadi  sebuah  platform  e- partisipasi  serba  lengkap,  karena  semua  level  dan tahapan  dari  model  partisipasi  Wilcox terpenuhi. Hal ini diperkuat dengan tabel perbandingan derajat partisipasi menurut Arnstein, di mana Qlue maupun E-Musrenbang, keduanya termasuk dalam derajat Tokenism atau semu. Hal ini sangat berbeda jauh dengan D-Madrid, di mana D-Madrid sudah mencapai derajat citizen power, di mana warga negara dapat menggunakan kontrol atas usulan dan anggaran di portal D-Madrid. Dilihat dari model METEP dan model Macintosh untuk detail sampai level e-engagement, semakin menguatkan bahwa Qlue dan E-Musrenbang belum mencapai level e-decision/policy  making dan belum mencapai level e-empowerment,  sedangkan D-Madrid sudah mencapai level e-decision/policy making dan e-empowerment.
Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019 S, Ariski; Warih, Wido Cepaka; Syugiarto, Syugiarto
Jurnal ADMINISTRATOR Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55100/administrator.v6i1.85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta untuk mengetahui resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasikan dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019. Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam solomon trap yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam Solomon trap. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3
Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia: The Implementation of Merit-Based System on State Civil Apparatus in Indonesia Chairiah, Anggita; S, Ariski; Nugroho, Agus; Suhariyanto, Adi
Jurnal Borneo Administrator Vol. 16 No. 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i3.704

Abstract

High performance and competency are the demands that nowadays must be owned by State Civil Apparatus known as ASN. Those demands can be achieved if the human resources' screening process is carried out lawfully and correctly by procedures. This article aims to examine the management of State Civil Apparatus in Indonesia using the merit system theory based on several phenomena. The data were analyzed using qualitative techniques, namely a descriptive phenomenological analysis. The discussion focuses on the development and particular phenomenon of the merit system in Indonesia's current situation, starting from the beginning of the selection and recruitment process, the placement of ASN, and implementing a merit system based on competency. Research result showed that the implementation of the merit system in Indonesia has not yet been thoroughly carried out based on the right procedures. More importantly, to become a dynamic governance also requires firm awareness of all stakeholders' responsibility, which is the primary key to executing a merit system in Indonesia. However, the improvement of supervision also needs to be done, especially by KASN, to optimize the merit system's implementation. Keywords: Merit System, State Civil Apparatus (ASN), Performance Appraisal, Human Resource Management Abstrak Kinerja dan kompetensi tinggi merupakan salah satu tuntutan yang harus dimiliki ASN saat ini. Hal ini bisa diwujudkan jika proses penyaringan sumber daya manusia yang unggul dilakukan dengan jujur dan benar sesuai dengan prosedur. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji manajemen Aparatur Sipil Negara di Indonesia menggunakan teori sistem merit berdasarkan beberapa fenomena yang ada. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni descriptive phenomenological analysis. Pada pembahasan fokus penelitian, dipaparkan pelaksanaan serta beberapa fenomena penerapan sistem merit pada ASN di Indonesia saat ini dari awal proses seleksi dan rekrutmen, penempatan ASN hingga penerapan sistem merit berdasarkan kompetensi. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia masih belum sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur. Kunci sukses lainnya, agar menjadi dynamic governance diperlukan kesadaran penuh dari semua pemangku kepentingan dalam menerapkan sistem merit di Indonesia. Namun, peningkatan pengawasan juga perlu dilakukan terutama oleh KASN agar implementasi sistem merit dapat optimal. Kata Kunci: Sistem Merit, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penilaian Kinerja, Manajemen Sumber Daya Manusia
Co-Authors Agus Nugroho, Agus Chairiah, Anggita Suhariyanto, Adi Syugiarto Syugiarto Warih, Wido Cepaka