Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Master Law Journal Tadulako Master Law Journal
Rowa, Ahmad Aswar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri; Rowa, Ahmad Aswar; Djohas, Saharuddin; Ayyub, Muh. Rusli; Nurman, Ilham; Hafid, Abd. Rahman
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase?. (2) Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase. penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan penyelesaian sengketa ini semakin diminati dikarenakan prosesnya yang memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak terjamin, Seperti dalam kasus Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase prosesnya tidak dipersulit dengan hambatan-hambatan berupa berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan memberi keputusan win-win solution. Dalam kasus ini Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan akibat hukum yang harus dilaksanakan adalah mekakukan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Pasal ini menyetakan bahwa dalam suatu perjanjian terjadi lalai atau ketidak sesuaian (wanprestasi) maka pihak yang lalai harus mengganti biaya akibat wanprestasi.  
PROBLEMATIKA OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERMASALAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILLEGAL DI KOTA PALU krisdayanti, warista; Lanini, Agus; Rowa, Ahmad Aswar
TADULAKO MASTER LAW JOURNAL Vol 8 No 3 (2024): OKTOBER
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this writing is to understand and analyze the compatibility between OJK's authority in carrying out supervision with the ITE Law and to find out the sanctions given by the OJK to perpetrators of illegal online loans. This research using empirical legal research methods using technology purposive sampling. The research results show that the OJK's authority is carry out regulatory and supervisory duties as proven by various regulations issued as well as monitoring all financial services are wrong one way is by blocking various illegal lending entities, apart from that the OJK does this coordination with related parties included in the Definite Task Force, because Pinjol Illegals are not registered so they cannot be subject to administrative sanctions, however only the application is blocked by Kominfo and other sanctions given according to the authority of each member of the Definite Task Force. Tujuan penulisan ini untuk memahami dan menganalisis keseuaian antara kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dengan UU ITE dan untuk mengetahui sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknok purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan danpengawasan yang telah dibuktikan dengan berbagaiperaturan yang dikeluarkan serta mengawasi seluruh jasa keuangan salah satunya dengan mebmlokir berbagai entitas pinjol ilegal, selain itu OJK melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang termasuk dalam Satgas Pasti, karena Pinjol Ilegal tidak terdaftar sehingga tidak dapat dikenai sanksi administratif, melainkan hanya dilakukan pemblokiran aplikasi oleh Kominfo dan sanksi lainnya yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing anggota Satgas Pasti.
Co-Authors Ayyub, Muh. Rusli Djohas, Saharuddin Hafid, Abd. Rahman krisdayanti, warista Lanini, Agus NURMAN, ILHAM Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri