Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Tadulako Master Law Journal Batulis Civil Law Review Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
NURMAN, ILHAM
Faculty Of Law Tadulako University
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT HASIL GALIAN TAMBANG APABILA TERJADI WANPRESTASI RUSTANG, RUSTANG; MADUSILA, SITI FATIMA; NURMAN, ILHAM
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angkutan laut merupakan alat pengangkutan yang dewasa ini mengalamii perkembangan  yang sangat pesat termasuk di Indonesia, hal ini dapat diketahui dengan munculnya pelaku-pelaku usaha dibidang jasa pengangkutan laut. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, Sebagai moda angkutan laut, maka pengangkutan laut mempunyai resiko yang sangat tinggi yang dapat menimpa penumpang dan barang yang akan diangkutnya.Dengan demikian hal ini dapat menjadikan pengangkut mempunyai beban tanggung jawab yang besar sehingga perlu diketahui bentuk tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa seperti kecelakaan atau keterlambatan dalam pengangkutan barang , sehubungan dengan hal ini masalah yang akan dikaji adalah Bagaimana tanggung jawab pengangkutan laut hasil galian tambang batuan kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi.
TINJAUAN HUKUM TENTANG BILYET GIRO SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DIJADIKAN JAMINAN BANK BILA NASABAH WANPRESTASI Hermawan, Baso; Sahlan, Sahlan; Nurman, Ilham
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan bilyet giro sebagai salah satu alat pembayaran giral sangat disukai masyarakat terutama kalangan dunia uaha, sebab pembayaran dalam hal ini dilakukan dengan cara booking transfer antar bank (perintah pemindah bukuan rekening) sehingga faktor keamanan amat terjaga.Rumusan masalah yang dibahas adalah: Pertama Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro nasabah wanprestasi ?. Kedua Sejauh mana bilyet giro sebagai surat berharga dijadikan jaminan bank jika pihak nasabah wanprestasi ?Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank yang mempunyai jaminan bilyet giro bila nasabah wanprestasi. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Jika suatu surat berharga (bilyet giro) telah memenuhi syarat formal, maka bilyet giro dipakai sebagai agunan kredit bank melalui pengikatan jaminan secara gadai atau gadai cessie. Kedua Menurut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak bank tersebut adalah dengan meminta untuk dilakukannya booking transfer atau pemindah bukuan rekening, dan rekening pihak penerbit kedalam rekeningnya yang tersimpan di bank
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri; Rowa, Ahmad Aswar; Djohas, Saharuddin; Ayyub, Muh. Rusli; Nurman, Ilham; Hafid, Abd. Rahman
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase?. (2) Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase. penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan penyelesaian sengketa ini semakin diminati dikarenakan prosesnya yang memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak terjamin, Seperti dalam kasus Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase prosesnya tidak dipersulit dengan hambatan-hambatan berupa berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan memberi keputusan win-win solution. Dalam kasus ini Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan akibat hukum yang harus dilaksanakan adalah mekakukan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Pasal ini menyetakan bahwa dalam suatu perjanjian terjadi lalai atau ketidak sesuaian (wanprestasi) maka pihak yang lalai harus mengganti biaya akibat wanprestasi.  
Compulsory Licensing in Intellectual Property Rights (IPR): Current Application and Future Prospects in Indonesia Sahlan, Sahlan; Nurman, Ilham; Uddin, Abdul Karim; Daeng Kunu, Andi Bustamin
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v18no2.3399

Abstract

The implementation of Compulsory Licensing in the procurement of anti-retroviral drugs to combat the HIV/AIDS epidemic, which poses a significant threat to Indonesia and global public health, exemplifies the essential necessity and utility of this concept. Compulsory Licensing is pivotal not only for community health but also for advancing Intellectual Property Rights (IPR) law. This research aims to explore the future prospects of Compulsory Licensing and propose regulatory reforms in Indonesia. Utilizing a normative juridical approach, the study concludes that Compulsory Licensing holds strong potential as a countermeasure and in balancing rights and obligations. It underscores the critical need for a robust regulatory framework to support its effective application and growth. Future enhancements, such as allowing appeals against government compensation determinations through judicial review, could bolster acceptance and ensure the sustainability of this concept.
The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law Nokoe, Nurhayati Sutan; Susilawati, Susi; Yunus, Nursiah Moh; Ridwan, Ashar; Nurman, Ilham
Batulis Civil Law Review Vol 4, No 2 (2023): VOLUME 4 ISSUE 2, NOVEMBER 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v4i2.1752

Abstract

Introduction: The ease of carrying out marriages and divorces in Kabalutan Village, Talatako District, Tojo Una Una Regency. One of the local residents was reported by the mass media that for marriage or divorce it is enough to bring it to the Penghulu. Whereas the real task of the Penghulu is to provide supervision and registration of marriages. Can get married if the bride does not have a Guardian.Purposes of the Research: It is important to know and analyze how the implementation of marriage in Kabalutan Village is viewed from the perspective of Islamic law.Methods of the Research: The method used is an empirical legal research method with primary data sources from religious leaders, community leaders, and the community in the village.Results of the Research: So that the validity of a marriage is realized and in accordance with the objectives of the Marriage Law and also the Compilation of Islamic Law which states that marriage is a marriage, namely a very strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey Allah's commands and carry them out is worship. The people of Kabalutan Village generally have unregistered marriages or marriages that are not registered due to the long distance and the cost of accommodation which is quite expensive to report and register their marriages to the relevant agencies.
OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS BANAWA'S EFFORTS IN MINIMIZING STUNTING CASES IN DONGGALA REGENCY Susilawati, Susi; Nokoe, Nurhayati Sutan; Pusadan, Sulwan; Nurman, Ilham
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.18091

Abstract

This article is based on research entitled "The Role of KUA Banawa in Maximizing Efforts to Accelerate Stunting Reduction in Donggala Regency" motivated by the impact of stunting cases which are very concerning and the rate is getting higher. The impact of stunting is a decrease in intelligence and productivity, susceptibility to disease, thereby hindering economic growth and increasing poverty and inequality which has a long-term effect on themselves, their families, and the Government. Therefore, all efforts and policies to prevent and reduce the stunting rate until now must continue to be tried to overcome it to the maximum.  The role of KUA as a Government at the sub-district level that has religious and family programs is no exception. Indonesia society is a religious society. If the approach through religion and family is expected to help accelerate efforts to reduce stunting in Indonesia, then the role of KUA is highly anticipated. The method used is an empirical legal research method with primary data sources from the Head of KUA Banawa, Banawa District, Donggala Regency.  The conclusion is that the role of KUA Banawa in maximizing efforts to accelerate stunting reduction in Donggala Regency is very important, by requiring health screening and elsimil examination (electronic system ready for marriage, ready to get pregnant) for catin. Collaborate with the District Office, BKKBN, and Puskesmas in participating in implementing regulations on stunting and making it a success.
Co-Authors Andi Bustamin Daeng Kunu Ayyub, Muh. Rusli Djohas, Saharuddin Hafid, Abd. Rahman Hermawan, Baso MADUSILA, SITI FATIMA Nurhayati Sutan Nokoe Nursiah Moh. Yunus Pusadan, Sulwan Ridwan, Ashar Rowa, Ahmad Aswar RUSTANG, RUSTANG Sahlan Sahlan Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri SUSILAWATI, SUSI Uddin, Abdul Karim