Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion Tadulako Master Law Journal Keadilan Riau Law Journal Keadilan
Djohas, Saharuddin
Faculty Of Law Tadulako University
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA Putri, Nurul Rania; Sahlan, Sahlan; Djohas, Saharuddin
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia mempunyai jumlah sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga merupakan suatu kekuatan yang besar untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi banyaknya sumber daya manusia yang ada harus juga diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak dari lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan memberatkan bagi perekonomian negara. Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Pengaturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti yang diterangkan dalam asas-asas perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian jenis-jenis perjanjian kerja dan syarat sahnya perjanjian kerja. Prosedur pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu seperti halnya perjanjian-perjanjian lainnya, agar merupakan perjanjian yang sah dan mengikut sebagai undang-undang bagi yang membuatnya diperlukan syarat-syarat tertentu. Untuk pembuatan perjanjian atau kesepakatan kerja tertentu terdapat syarat-syarat materil dan forma, agar kesepakatan kerja tertentu bisa dinyatakan sah. Perlindungan terhadap pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lingkup perlindungan terhadap pekerja/buruh yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perlindungan atas hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan atas jaminan sosial tenaga kerja dan perlindungan atas upah.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI LITIGASI DAN NON LITIGASI DENGAN CARA MEDIASI AKRAM, AKRAM; JAFAR, MUH.; DJOHAS, SAHARUDDIN
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakTinjauan yuridis tentang penyelesaian perkara perdata melalui litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi dibimbing oleh Muh Jafar dan Saharudin Jdohas, tulisan ini mengangkat masalah tentang penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi dengan cara mediasi, mediasi sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa ini kiranya memiliki kelebihan dan kelemahan, tetapi merupakan cara penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih baik jika dilihat dari beberapa aspek, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan serta peran aktif hakim mediasi dalam proses penyelesaian perkara para pihak di pengadilan dan bagaimana kekuatan hukum suatu perdamaian (mediasi) khususnya para pihak yang bersengketa di pengadilan, dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, analisa yang penulis dapatkan bahwa Bahwa perselisihan suatu perkara diselesaikan melalui proses pemeriksaan dipengadilan dan diakhiri dengan putusan, tetapi dapat juga diakhiri  dengan perdamaian baik melalui litigasi maupun non litigasi dengan cara mediasi oleh hakim pengadilan.serta Bahwa manfaat penyelesaian perkara perdata secara mediasi (perdamaian) oleh para pihak dapat merasakan karena proses penyelesaiannya cepat dan biaya ringan, serta tidak ada permusuhan perdamaian melalui mediasi tersebut oleh hakim yang memeriksa perkara dapat dibuatkan akta perdamaian yang sama dengan putusan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatannya dengan kekuatan hukum putusan
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI SEWA-MENYEWA SATELIT AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED DENGAN KEMENHAN RI MELALUI ARBITRASE Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri; Rowa, Ahmad Aswar; Djohas, Saharuddin; Ayyub, Muh. Rusli; Nurman, Ilham; Hafid, Abd. Rahman
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase?. (2) Bagaimana akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati?. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Mengkaji asas-asas dan norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penyelesaian kasus sengketa sewa satelit Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI melalui arbitrase. penyelesaian sengketa melalui arbitrase sangat bermanfaat dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan penyelesaian sengketa ini semakin diminati dikarenakan prosesnya yang memiliki banyak keunggulan yaitu kerahasiaan para pihak terjamin, Seperti dalam kasus Avanti Communications Limited dengan Kemenhan RI yang menyelesaikan sengketa melalui arbitrase prosesnya tidak dipersulit dengan hambatan-hambatan berupa berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan memberi keputusan win-win solution. Dalam kasus ini Kemenhan RI melakukan wanprestasi dan akibat hukum yang harus dilaksanakan adalah mekakukan ganti rugi. Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Pasal ini menyetakan bahwa dalam suatu perjanjian terjadi lalai atau ketidak sesuaian (wanprestasi) maka pihak yang lalai harus mengganti biaya akibat wanprestasi.  
PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK Gunawan Arifin; Saharuddin Djohas; Irzha Friskanov. S
Riau Law Journal Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.v7i1.7977

Abstract

AbstractIn principle, regional elections are a means of implementing the people in the area in order to realize people's welfare. Therefore, regional election arrangements are designed not only as a mechanism for changing regional leaders but also as a means of increasing the political education of the people so that they can build local democracy with integrity. The problem is that the current election campaign arrangements can encourage an increase in people's political education as well as the concept of an ideal campaign arrangement as a means of political education using empirical juridical research methods. The current campaign settings are not optimal for providing reinforcement for increasing public political education. At the campaign stage, people who have voting rights receive information regarding the candidate's vision and mission and guarantee the autonomous participation of the community. Strengthening campaign materials that are oriented towards increasing political awareness of the people should be carried out, which can support the realization of local democracy with integrity, as well as optimizing the functions of the KPUD in improving political community education.AbstrakPada prinsipnya pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di di daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pengaturan pilkada didesain bukan hanya sebagai mekanisme pergantian pemimpin daerah semata.  Namun menjadi sarana dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sehingga dapat membangun demokrasi lokal yang berintegritas. Permasalahannya adalah pengaturan kampanye pilkada saat ini dapat mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat serta konsep ideal pengaturan kampanye sebagai sarana pendidikan politik dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengaturan kampanye saat ini kurang optimal dalam memberikan penguatan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat. Pada tahapan kampanye, masyarakat yang memiliki hak suara hendaknya mendapat infomasi terkait visi misi kandidat serta menjamin partisipasi otonom masyarakat. Hendaknya dilakukan penguatan materi kampanye yang beriorientasi pada peningkatan kesadaran politik masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya demokrasi lokal yang berintegritas, serta optimalisasi fungsi KPUD dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat.
FAKTOR PENGAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES TOJO UNA-UNA Deswita Dwi Lestari; Syachdin; Saharuddin Djohas
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5yjy189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam  proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Tojo Una-Una, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan administrasi penyidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, pengujian barang bukti melalui laboratorium forensik, penyusunan berkas perkara, hingga pelimpahan perkara kepada pihak kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain sikap tersangka yang tidak kooperatif, upaya pelaku untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang luas dan sebagian sulit dijangkau sehingga memengaruhi efektivitas penanganan perkara narkotika.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polres Tojo Una-Una
FAKTOR PENGAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES TOJO UNA-UNA Deswita Dwi Lestari; Syachdin; Saharuddin Djohas
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 3 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/z5yjy189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam  proses penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Tojo Una-Una, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tojo Una-Una telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan administrasi penyidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, pengujian barang bukti melalui laboratorium forensik, penyusunan berkas perkara, hingga pelimpahan perkara kepada pihak kejaksaan. Dalam pelaksanaannya, penyidik masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain sikap tersangka yang tidak kooperatif, upaya pelaku untuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang luas dan sebagian sulit dijangkau sehingga memengaruhi efektivitas penanganan perkara narkotika.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Polres Tojo Una-Una
Co-Authors Akram, Akram Ayyub, Muh. Rusli Deswita Dwi Lestari Gunawan Arifin Hafid, Abd. Rahman IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA JAFAR, MUH. NURMAN, ILHAM Putri, Nurul Rania Rowa, Ahmad Aswar Sahlan Sahlan Samantha, Salsabilla Priyadhiva Putri Syachdin, Syachdin