Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE Nuri Hartoyo; Herman Fikri; Adi Purnama
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 1 (2021): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i1.19

Abstract

Abstrak Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak, adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaiakan di luar peradilan melalui diversi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demikesejahteraan. Dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu sudah menggunakan proses Diversi, dimana Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian Konvensi internasional sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi internasional. Implementasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia yaitu dengan menerapkan Proses Diversi pada setiap tahapan peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, dimana sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kata Kunci : Anak, Diversi, Restorative Justice. Abstract Protection of children in conflict with the law with a restorative justice approach has a positive impact on the handling of child cases, the existence of strict separation and regulation of children in conflict with the law which includes children in conflict with the law, children who are victims of criminal acts, children who become victims criminal witness. Settlement of cases of children in conflict with the law so far the process of settlement through the judiciary with the Act No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System settlement of cases of children can be resolved outside the court through diversion by involving all parties to sit together both the perpetrators, victims and witnesses in resolving conflicts that occur using a restorative justice approach that prioritizes recovery of the situation rather than retaliation in the settlement of cases of children who are dealing with the law and prioritizes the best interests of the child for the welfare. With Law Number 11 of 2012, the legal protection of children in conflict with the law in the jurisdiction of the Sekayu District Court has used the Diversi process, where Diversi is an adaptation and adaptation of international Conventions as regulated in international conventions. Diversion implementation to provide legal protection guarantees for children in conflict with the law in the Indonesian Child Criminal Justice System, namely by applying the Diversion Process at every stage of the juvenile justice, starting from the Investigation, Prosecution and examination before the juvenile court, which is in accordance with the mandate of the Law Law No. 11 of 2012. Implementation of Diversity and Restorative Justice is intended to avoid and bring children out of the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law.
UPAH PROSES PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-IX/2011” (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 157 K/PDT.SUS-PHI/2018) Nora Melinda; Herman Fikri; Adi Purnama
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 1 (2021): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i1.21

Abstract

Abstrak Merujuk pada pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dalam Perkara Nomor 157 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang memutus upah proses paling banyak 6 (enam) bulan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah berkiblat kepada Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Akibat hukum pelaksanaan upah proses pasca putusan Mahkamah Kontistusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dirasakan tidak adil bagi pengusaha. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011 itu memastikan tambahan beban keuangan bagi perusahaan terutama bila melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyimpang dengan hukum. Bila dalam praktik peradilan terdapat sikap yang berbeda dari para hakim dalam memutus upah proses, kini perbedaan itu telah berakhir apabila semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2011, putusan itu akan menjadi landasan hakim untuk seragam menghukum pengusaha membayar upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci : Upah Proses, Mahkamah Konstritusi, Uang Pesangon. Abstract Referring to the legal considerations of the Supreme Court Judge at the Cassation Level after the Constitutional Court Decision Number 37 / PUU-IX / 2011 in Case Number 157 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 dated March 14, 2018 which decided the process fee at most 6 (six) months in accordance with the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia is oriented to Kepmenaker Number 150 of 2000 concerning the Termination of Employment Termination and Determination of Severance Pay, Tenure Award and Compensation in the Company. The legal consequences of the implementation of process wages after the decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 are felt to be unfair to employers. Decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 dated September 19, 2011 ensures an additional financial burden for companies, especially when terminating work relationships (PHK) that deviates from the law. If in judicial practice there is a different attitude from the judges in deciding the process fee, now the difference has ended if all parties respect the decision of the Constitutional Court Number 37 / PUU-IX / 2011 dated September 19, 2011, that decision will become the basis for judges to uniformly punish The employer pays the wages the Termination of Employment (PHK) process until the decision has final legal force.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Ninik Hasanah; Rian Hidayat; Sarbani; Andi Supriansyah; Ahmad Safei; Adi Purnama
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.417 KB)

Abstract

AbstrakPancasila adalah dasar Negara yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan dengan UUD 1945, wajib dijadikan dasar penyelenggaraan negara dalam seluruh aspek kehidupan. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 12/2011, wajib di jadikan sebagai rujukan penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk UU Pemilu maupun UU Pilkada. Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Pemilihan Kepala Daerah secara langsung harus dimasukkan dalam kerangka besar untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis.Tujuan diadakannya pilkada langsung adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat berdasarkan pilihan dan legitimasi dari rakyat.Pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.Partisipasi warga dalam pemilhan diharapkan tinggi sehinggga hasil pemilihan mempunyai legitimasi kuat. Namun demikian partisipasi warga masyarakat dalam memilih harus tetap berada pada koridor kebebasan politik dan kebebasan sipilnya, tanpa takut akan intimidasi, tetap mempunyai rasa aman. Karena sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Kata Kunci : Pancasila; Pilkada; Demokratis; Demokrasi AbstractPancasila is the basis of the State which was ratified by PPKI on August 18, 1945 as an integral part of the 1945 Constitution, which must be used as the basis for the administration of the state in all aspects of life. Pancasila as the source of all sources of law as regulated in Article 2 of Law 12/2011, must be used as a reference for the preparation of all laws and regulations, including the Election Law and the Pilkada Law. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Direct regional head elections must be included in the grand framework for realizing a democratic local government. The purpose of holding direct elections is to form a strong government based on the choice and legitimacy of the people. Direct elections are a tangible manifestation of the establishment of democratization in the regions. Citizen participation in elections is expected to be high so that the election results have strong legitimacy. However, the participation of citizens in voting must remain in the corridor of political freedom and civil liberties, without fear of intimidation, and still have a sense of security. Because the democratic political system is characterized by the democratic order that underlies the rulers so that the elements of democracy not only become the norm of the state but empirically work in accordance with the corridors of democracy.
Penerapan Manajemen Perubahan Pada Pengembangan Pondok Ikan Bakar Bayu Amanda; Mahmuda Sitorus; Adi Purnama; Dendi Hafizkri; Rifki Eka Wijaya; Ramdani Bayu Putra
Global Leadership Organizational Research in Management Vol. 2 No. 1 (2024): Global Leadership Organizational Research in Management
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/glory.v2i1.847

Abstract

Perubahan dalam pola komsumsi masyarakat dan persaingan usaha yang semakin ketat mendorong perlunya inovasi dalam industri kuliner. Penelitian ini menggali proses perubahan dari aspek manajemen, startegi adaptasi, dan ilplementasi inovasi untuk memperkuat dan memperluas jangkauan pondok ikan bakar dalam proses pasar yang berkembang. Metode kualitati f yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pemilik usaha, pelanggan, dan analisi industri, memberikan wawasan mendalam tentnag bagaimana manajemen perubahan di gunakan untuk memperkuat pondok ikan bakar di tengah dinamika pasar. Hasil menunjukan bahwa penerapan strategi perubahan yang tepat mampu menigkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha pondok ikan bakar dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Implikasi dari penelitian ini memberikan wawasan bagi pemilik usaha kuliner dalam mengelolah perubahan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan usaha mereka.
Penerapan Strategi Marketing Mix (Bauran Pemasaran) Pada UMKM Pondok Ikan Bakar Aru Lubeg Adi Purnama; Akhdiat Oktrinaldo; Bayu Amanda; Vicky Brama Kumbara
Global Leadership Organizational Research in Management Vol. 2 No. 3 (2024): Global Leadership Organizational Research in Management
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In line with the development of the era of science and technology, the pace of culinary business development is running rapidly. development of the culinary business is running at a rapid pacePadang is a city that Padang is a city that has tourist attractions that are often visited by tourists, with the many tourist attractions that exist make more and more MSMEs grow in the city of Padang. Padang, so that the emergence of businesses such as Pondok Ikan Bakar Aru Lubeg, this business is a good opportunity for Pondok Ikan Bakar Aru Lubeg. This is a good opportunity for Pondok Ikan Bakar Aru Lubeg to market its products. research is interested in How is the implementation of the marketing mix strategy in developing a business? which was carried out by Pondok Ikan Bakar Aru Lubeg? With the aim to identify and analyze the right marketing mix strategy for Pondok Ikan Bakar in order to achieve several main targets: 1. IncreaseSales: Increase the sales volume of grilled fish through effective marketing strategiesmarketing strategy. 2. Increased Consumer Awareness: Increase consumer awarenessawareness about the existence of Pondok Ikan Bakar as an attractive culinary destination. destination. 3. Brand Awareness Development: Building a strong and positive brand imagepositive in the eyes of consumers