Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

SOSIALISAI LITERASI EKONOMI SYARIAH SEJAK DINI PADA SISWA TAHFIDZUL QUR’AN ARRAHMANI Gustiana, Restia
Empowerment: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol 3 No 1 (2023): Empowerment
Publisher : LP2M STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang-NTB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51700/empowerment.v3i1.409

Abstract

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman literasi ekonomi yariah sejak dini pada siswa Tahfidzul Qur’an Arrahmani. Ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang mensyaratkan adanya pengendalian harta kepada masyarat yang sesuai dengan prinsip keadilan. Ini dilakukan untuk menghindari penimbunan harta yang berlebih dan mengendap sehingga tidak mengalir ke perekonomian yang berakibat menurunnya produktivitas sektorior yang berujung tertahanya akselerasi ekonomi. Namun, pada prakteknya masih banyak masyarakat yang belum paham dengan prinsip ekonomi syariah ini. Hal ini dikarenakan minimnya atau terbatasnya pengetahuan masyarakat akan literasi ekonomi syariah saat ini. Untuk itu penting dilakukan sosialisasi guna meningkatkan literasi di kalangan Muslim khususnya milenial. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini dengan melakukan sosialisasi secara face to face kepada siswa Di Yayasan Tahfidzul Qur’an Arrahmani. Tim dari Prodi Ekonomi Syariah UNPAM sukses melakukan sosialisasi ekonomi syariah kepada siswa aliyah Yayasan Tahfidzul Qur’an Arrahmani.
Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia Gustiana, Restia
Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam Vol. 1 No. 1 (2023): Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam
Publisher : ekonomi syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/amq.v1i1.31673

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas BPJPH terhadap sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Kebutuhan umat Islam terhadap produk halal harus didukung dengan jaminan halal. Namun, tidak semua produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya. Konsumen muslim dirugikan dengan banyaknya produk berlabel nonhalal dan informasi nonhalal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi ke BPJPH di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, total perusahaan dalam kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) mencapai 59.951 perusahaan. Dari 727.617 produk yang diproduksi perusahaan, sebanyak 69.985 produk telah tersertifikasi Halal (LPPOM MUI). Artinya, baru 9,6% produk yang tersertifikasi dan sisanya belum tersertifikasi halal. Hal ini bukan berarti haram, tetapi bisa jadi produk tersebut belum diajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang harus dijalankan oleh produsen sebagai jaminan halal bagi konsumennya. Label halal tidak hanya menjamin kehalalan bagi konsumen, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi produsen sebagai berikut: (1) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya; (2) memiliki unique selling proposition (USP), (3) mampu menembus industri, (4) meningkatkan daya jual produk di pasar, dan (5) merupakan investasi yang murah dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan yang dapat dicapai.
Meningkatkan Ekosistem Digitalisasi Ekonomi Syariah pada Santri Dar El Istiqomah Serang Sagantha, Fitri; Gustiana, Restia; Ulfa, Maria
ABDIMAS Iqtishadia Vol. 1 No. 1 (2023): ABDIMAS Iqtishadia
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/iqtis.v1i1.31735

Abstract

The global market for the Islamic economic and financial sector continues to grow in line with the increasing number of world Muslims. In 2019, it was recorded that 1.9 billion Muslims around the world spent US$2.02 trillion to meet their needs for products that comply with sharia principles. This market is an opportunity that we need to optimize by developing the Islamic economy and finance in the country and opening access to marketing Indonesian halal products in the global market. This progress has been well received by Islamic finance industry players to continue to compete, including in accommodating MSMEs in this country. Ultimately, competitors in the digital sharia field are transformed into an ecosystem that continues to morphose to meet the needs of the Muslim community in the country in the halal financial industry. This service method is carried out by socializing the Sharia Economic Digital Ecosystem with the participants. The results of community service are not only by providing input in the form of understanding but in the form of training which will later be able to produce output in the form of improving the ecosystem which can be seen in the final stage of PKM, namely evaluation. With the Socialization of the Digital Ecosystem of the Sharia Economy at Dar el Istiqomah Islamic Boarding School students, it is hoped that the students can understand the concept of the Digital Sharia Economy and can slowly apply the concept of Islamic Economics in their daily lives.
The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice Gustiana, Restia; Akhyati, Najikha; Ulfa, Maria
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18528

Abstract

This research aims to analyze the regulation of zakat in the Indonesian legal system as well as evaluate its implementation as an instrument of community economic justice, by examining the balance between religious obligations and the role of the state in the management of zakat. The research uses normative-empirical approach with descriptive-qualitative analysis method. Primary data is obtained from the study of Law No. 23/2011 on Zakat Management, its derivative regulations, and court decisions related to zakat disputes. Secondary data include reports of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), scientific articles, and previous research on the effectiveness of zakat in economic development. Data collection is done through document study and literature review. Data analysis uses content analysis of zakat regulations and policies to identify gaps between theory and practice. The results show that zakat regulation in Indonesia has provided strong legal legitimacy, but its implementation still faces obstacles such as institutional fragmentation between BAZNAS and LAZ. Religiously, there is still low compliance of Muslim society to give zakat. In addition, Zakat has the potential to be an effective economic redistribution tool, but its distribution has not been optimal in reducing social inequality. The role of the state in supervision and standardization of zakat management needs to be strengthened to ensure transparency and accountability. This study concludes that the integration of religious obligation and state responsibility in zakat regulation has not fully achieved the goal of economic justice, so more progressive policy reforms are needed.
PERAN LEMBAGA FILANTROPI BAZNAS DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA Nurismalatri; Gustiana, Restia; Bayu, Yunus
JSE: Jurnal Sharia Economica Vol. 4 No. 2 (2025): April
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/jse.v4i2.1881

Abstract

Quality human resources (HR) are crucial assets for the progress of the nation. Islamic philanthropic institutions, such as the National Zakat Agency (BAZNAS), have great potential in contributing to improving the quality of HR. This study aims to analyze the role of BAZNAS Banten Province in efforts to improve HR in Indonesia through the programs it runs. The research method used is a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews with BAZNAS Banten Province administrators, program beneficiaries, and documentation studies related to HR empowerment programs. The results of the study indicate that BAZNAS Banten Province is active in implementing various programs oriented towards improving HR, including education, skills training, and economic empowerment. These programs have a positive impact on improving the knowledge, skills, and standard of living of mustahik, which in turn contributes to improving the quality of HR at the regional and national levels. This study recommends strengthening the synergy between BAZNAS, the government, and other civil society organizations to optimize the role of Islamic philanthropic institutions in HR development in Indonesia
Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Produk Produk UKM Perumahan Pondok Fauzi Gustiana, Restia; Fitri Saghanta
ABDIMAS Iqtishadia Vol. 3 No. 1 (2025): ABDIMAS Iqtishadia
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/iqtis.v3i1.44941

Abstract

Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Perumahan Pondok Fauzi, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH menggunakan layanan online. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Perumahan Pondok Fauzi . Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan merupakan penyuluhan yang dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi produk halal secara online pada 10 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini,permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lain nya yang ada di lingkungan Perumahan Pondok Fauzi.
The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice Gustiana, Restia; Akhyati, Najikha; Ulfa, Maria
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18528

Abstract

This research aims to analyze the regulation of zakat in the Indonesian legal system as well as evaluate its implementation as an instrument of community economic justice, by examining the balance between religious obligations and the role of the state in the management of zakat. The research uses normative-empirical approach with descriptive-qualitative analysis method. Primary data is obtained from the study of Law No. 23/2011 on Zakat Management, its derivative regulations, and court decisions related to zakat disputes. Secondary data include reports of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), scientific articles, and previous research on the effectiveness of zakat in economic development. Data collection is done through document study and literature review. Data analysis uses content analysis of zakat regulations and policies to identify gaps between theory and practice. The results show that zakat regulation in Indonesia has provided strong legal legitimacy, but its implementation still faces obstacles such as institutional fragmentation between BAZNAS and LAZ. Religiously, there is still low compliance of Muslim society to give zakat. In addition, Zakat has the potential to be an effective economic redistribution tool, but its distribution has not been optimal in reducing social inequality. The role of the state in supervision and standardization of zakat management needs to be strengthened to ensure transparency and accountability. This study concludes that the integration of religious obligation and state responsibility in zakat regulation has not fully achieved the goal of economic justice, so more progressive policy reforms are needed.
The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice Gustiana, Restia; Akhyati, Najikha; Ulfa, Maria
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18528

Abstract

This research aims to analyze the regulation of zakat in the Indonesian legal system as well as evaluate its implementation as an instrument of community economic justice, by examining the balance between religious obligations and the role of the state in the management of zakat. The research uses normative-empirical approach with descriptive-qualitative analysis method. Primary data is obtained from the study of Law No. 23/2011 on Zakat Management, its derivative regulations, and court decisions related to zakat disputes. Secondary data include reports of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), scientific articles, and previous research on the effectiveness of zakat in economic development. Data collection is done through document study and literature review. Data analysis uses content analysis of zakat regulations and policies to identify gaps between theory and practice. The results show that zakat regulation in Indonesia has provided strong legal legitimacy, but its implementation still faces obstacles such as institutional fragmentation between BAZNAS and LAZ. Religiously, there is still low compliance of Muslim society to give zakat. In addition, Zakat has the potential to be an effective economic redistribution tool, but its distribution has not been optimal in reducing social inequality. The role of the state in supervision and standardization of zakat management needs to be strengthened to ensure transparency and accountability. This study concludes that the integration of religious obligation and state responsibility in zakat regulation has not fully achieved the goal of economic justice, so more progressive policy reforms are needed.