Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PADA UU NO. 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Rahmadani, Celsi; Saputra, Jemmi Angga
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.123

Ketentuan mengenai usia perkawinan sebenarnya telah lama menimbulkan pro dan kontra. Reaksi ini semakin terlihat ketika Mahkamah Konstitusi menyetujui sebagian uji materi tentang batas usia perkawinan yang diajukan oleh sejumlah aktivis dan warga negara. Kontroversi seputar batas usia perkawinan tampaknya tidak lagi relevan, dan beberapa undang-undang justru bertentangan dengan ketentuan batas usia perkawinan untuk perempuan. Penelitian ini menggunakan metode Library Research, di mana sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan. Dilihat dari perspektif teori keadilan Rawls, dampak dan ketentuan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mencerminkan keadilan dengan cukup, khususnya dalam pemberian hak dan manfaat. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan sekarang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, hak yang sama dengan laki-laki, serta kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan porsi pekerjaan yang layak sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya.

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Saputra, Jemmi Angga; Oktarina, Sindi; Anggreni, Devi
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.194

Peirkara tindak pidana korupsi meirupakan komponein dari tindak pidana yang luar biasa ini teintunya sulit untuk meingungkapkan peilakunya, kareina para peilaku teirseibut teintunya meimakai peiralatan-peiralatan yang sudah kompleiks dan maju yang dilakukan oleih banyak orang dalam keiadaan teirtutup, meimiliki sisteim teiratur untuk meimbeintuk suatu jaringan atau keilompok. Dalam hal ini dipeirlukan suatu cara khusus pula untuk meingeitahui peilaku keijahatan teirseibut. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk meimutus mata rantai dari tindak keijahatan korupsi itu seindiri. Dalam hal ini dapat meilakukannya deingan meiminta keisaksian dari peilaku tindak pidana. Seipeirti halnya Justicei collaborator meirupakan salah satu strateigi piranti dalam anti korupsiRumusan masalah : Bagaimana Terjadinya Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.Plg, dan Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Justice Collaborator Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus.TPK/2020/Pn.plg. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah sumber data Pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Quran dan Hadist, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI), sekunder (sumber lain yang terkait dengan objek penelitian kasus korupsi lelang jabatan yang terjadi di BKPSDM Kabupaten Musi Rawas Utara), dan tersier (KBBI,Kamus Istilah Fiqih, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia). Hasil dari kajian penelitian ini adalah penerapan saksi Justice Collaborator itu sangat penting karena seorang terdakwa yang berstatus Justice Collaborator memiliki peran yang sangat signifikan dalam meimbongkar suatu keijahatan dan teintunya dapat meinyeidiakan bukti guna meinyeireit peilaku utama dan teirsangka lainnya yang keimudian dibeirikan kepada terdakwa yang berstatus Justice Collaborator berupa remisi (peingurangan hukuman) seibagai beintuk peinghargaan teirhadap keijujurannya. Dalam konteiks hukum pidana Islam, pandangan teirhadap justicei collaborator dipeirboleihkan seilama keibeinaran informasi yang disampaikan, baik itu keibeinaran peirsonal atau keiteirangan yang dibeirikan, dapat dibuktikan.

Pidana Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam Jumanah, Jumanah; Saputra, Jemmi Angga; Hidayatullah, Arif
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1546

Penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku judi bole secara online menurut UU No. 1 Tahun 2024 dalam perspektif hukum pidana Islam dengan perumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Bola Secara Online Menurut Hukum Pidana Islam Di Desa Senuro Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Yuridis empiris dan jenis data yang digunakan bersifat kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk uraian guna mendapatkan gambaran secara dedukasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang akan diterima pelaku judi bola secara online akan dipidana dengan UU ITE dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00. Tujuan pemberian sanksi dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku bertaubat dan tidak mengulangi dan sebagai pembelajaran untuk yang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

The Principle Of Democracy And Participation In Making Village Regulations As An Effort To Develop A Just Village Is, Muhamad Sadi; Sobandi, Sobandi; Hayatuddin, Khalisah; Suharyono, Suharyono; Saputra, Jemmi Angga; Mohamad, Abdul Basir Bin
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.3.2023.489-516

Overall, of course, development was carried out from the village, considering that as a country, Indonesia has thousands of villages, which must be carried out in a just development; of course, this development must be based on applicable laws, both laws on villages and village regulations, as the legal basis for carrying out this development. A good village regulation is certainly based on democratic principles and the principle of aspirations in making it. Normative legal research was used based on secondary data sources, especially the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 on Villages, and analyzed qualitatively. The results of the study concluded that, first, good village regulations must contain the principles of democracy and aspirations in the process of making them so that they could produce village regulations in line with the mandate of the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and what was expected by the local village community, so that they could make a village as the main pillar for the progress of the Indonesian nation and state both in the present and the future. Second, A just village development must be based on village regulations to carry out development in villages, both village infrastructure development and village human resource development, as mandated in the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 on Villages.

The Legal Concept of Limited Liability Company Based on Social-Justice Through Corporate Social Responsibility Is, Muhamad Sadi; Saputra, Jemmi Angga
Jurnal Cita Hukum Vol. 9 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v9i2.16525

The presence of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is expected to ensure the welfare of the community around the company through the Corporate Social Responsibility program. This study uses a qualitative research method with a literature approach and legislation approach. The results of the study state that in reality, there are still many limited companies that do not implement Corporate Social Responsibility programs because there are no firm sanctions, both criminal, civil and administrative sanctions against limited companies that do not implement the Corporate Social Responsibility program so that social justice for the surrounding community limited liability company is not reached.Keywords: Limited Liability Company; Social Justice; Corporate Social Responsibility Konsep Hukum Perseroan Terbatas Berbasis Keadilan Sosial Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan AbstrakHadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan melalui program Coporate Social Responsibility. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan literatur dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam realitanya, masih banyak perseroan terbatas yang tidak melaksanakan program Corporate Social Responsibility karena disebabkan belum adanya sanksi yang tegas baik sanksi pidana, perdata dan sanksi administrasi terhadap perseroan terbatas yang tidak melaksanakan program Coporate Social Responsibility sehingga keadilan sosial bagi masyarakat di sekitar perseroan terbatas tidak tercapai.Kata Kunci: Perseroan Terbatas; Keadilan Sosial; CSR Правовая концепция общества с ограниченной ответственностью, основанного на социальной справедливости через корпоративную социальную ответственность АннотацияОжидается, что наличие Закона № 40 от 2007 года об обществах с ограниченной ответственностью обеспечит благополучие общества вокруг компании посредством программы корпоративной социальной ответственности. В этом исследовании используется качественный метод исследования с использованием литературного подхода и законодательного подхода. Результаты исследования показывают, что на самом деле существует множество компаний с ограниченной ответственностью, которые не реализуют программы корпоративной социальной ответственности, поскольку отсутствуют жесткие санкции, как уголовные, так и гражданские и административные, в отношении компаний с ограниченной ответственностью, которые не реализуют программу корпоративной социальной ответственности, так что социальная справедливость для общества вокруг общества с ограниченной ответственностью не достигается.Ключевые Слова: Общество С Ограниченной Ответственностью; Социальная Справедливость; Корпоративная Социальная Ответственность

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) BAGI NARAPIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG Saputra, Jemmi Angga
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i1.364

The aim of criminal law is correctional, meaning it is a system of treatment of prisoners in Indonesia which is based on the ideology of social integration, therefore the decision of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.01.PK.0410 of 1999 regulates Assimilation, Conditional Release (PB), Leave for Release ( CMB) and conditional leave. Conditional Release for prisoners must fulfill the requirements and stages of the Process for Proposing Parole. Basically, it absolutely must be implemented in order to fulfill the quality of Parole itself. However, remembering the mandate of the applicable laws and regulations, not only is the quality of conditional release improved, but the quantity also needs to be considered to balance current government policy, namely considering the security approach and treatment approach for prisoners. The problem formulated in this thesis research is: How is conditional release (PB) implemented for prisoners according to Law Number 12 of 1995 in Palembang Class I Prison? What are the factors inhibiting the implementation of parole for prisoners according to Law number 12 of 1995 in Palembang Class I Prison? The research method used in this research is empirical juridical using primary data obtained directly from the field through interviews with related parties and secondary data through literature study. Data analysis was carried out without testing a hypothesis and then a conclusion was drawn deductively. The results of this research are the implementation of conditional release for prisoners according to Law Number. 12 of 1995 in Palembang Class I Prison has not been implemented in accordance with the policies regulated in the regulations of Law Number. 12 of 1995. This is proven by the fact that there are still many mechanisms and procedures that hinder the implementation of conditional release (PB), while the inhibiting factors in the process of granting PB to prisoners according to Law Number 12 of 1995 in Palembang Class I Prison are : Domicile Guarantee Factors, Existence Factors of Litmas or Correctional Centers (Bapas), South Sumatra Kumham Regional Officer Factors, Directorate General of Corrections Officer Factors, Process Factors, Fine Factors, Policy Factors

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search