Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURĀBAHAH BERMASALAH DI BMT MIKAT AL-KHIDMAH PURWOREJO Muhajir; Fathudin; Hary Listyadi
Al-Mubin Jurnal Ilmiah Islam
Publisher : Department of Research and Community Service at the Ummul Quro Al-Islami Bogor Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51192/almubin.v4i2.126

Abstract

The existence of financing is problematic because many partners / customers get stuck in making payments. This problematic financing at BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo is not an ordinary problem, and it needs serious handling from BMT Mikat Al-Khidmah. Therefore, the researcher took this title with the aim of wanting to know how the handling of problematic financing was carried out by BMT Mikat Al-Khidmah and how the Islamic Law views the handling methods carried out by BMT Mikat Al-Khidmah. This research is a type of field research (field research) by taking the object of research at BMT Mikat Al-Khidmah Purworejo. Data sources consist of primary and secondary data. Primary data is obtained directly through observation, interviews and documentation. Meanwhile, secondary data is further information relating to research problems from the literature or previous research. Data collection methods used in this research are observation, interview, and documentation methods. Furthermore, data analysis using descriptive analysis method, namely analyzing the data that has been collected and then analyzed to determine the handling of problematic Murābahah financing at BMT Mikat Al-Khidmah
Praktek Jual Beli Crypto Asset di Futures Market Perspektif Hukum Syariah Fathudin; Nurul Fahmi, Muhammad
Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics Vol. 6 No. 1 (2023): Al-Musthofa : Journal of Sharia Economics
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58518/al-musthofa.v6i1.1677

Abstract

With his journey initially rejected, crypto assets began to be accepted internationally. In these few years to this day, it shows the process of changing international views on crypto assets. Although crypto assets are not considered as legal tender, Indonesia categorizes crypto assets as assets or commodities. This makes crypto assets under the regulation of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI) which is confirmed in Article 1 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018 concerning General Policy for the Implementation of Crypto Assets Futures Trading (Crypto Assets), designated as commodities that can be subject to futures contracts. traded on futures exchanges. The purpose of this study is to examine and analyze the practice of buying and selling crypto assets on the Futures Market in terms of Sharia law. This research when viewed from the source of the data is normative legal research, namely research by examining library materials which are secondary data and also referred to as library research. The results of this study produce practices that occur in crypto asset trading contracts in the futures market, which are basically ribâl fadli practices. In addition, the legal prohibition of trading crypto assets in the futures market is due to the element of maisir. 'This illat appears as the option that small traders have is only one, which is to only sell at maturity. As a result, it automatically cancels the contract so that only the new price is left for the "down payment" and not the "crypto commodity". Keywords: Crypto Asset, Futures Market, Sharia Law
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan anggota bagi pengguna produk wadi’ah di BMT Binamas Cabang Gebang Purworejo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota bagi pengguna produk w Ma'rifatul Mahbubah; Fathudin
At Tasyri'i : Jurnal Program Studi Perbankan Syariah Vol. 4 No. 1 (2021): Jurnal At Tasyri'i Januari-Juni 2021
Publisher : STAI YAPTIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hal penting yang dapat dilakukan dalam menciptakan keunggulan bersaing dalam meraih potensi pasar di lembaga keuangan adalah menjaga keharmonisan dengan pelanggan, yaitu dengan cara mengutamakan kekuatan ikatan emosional (emotional bonding) dan meningkatkan kualitas hubungan (relationship quality) dengan pelanggan sehingga akan terwujud loyalitas pelanggan. Dalam penulisan ini, Ikatan emosional (emotional bonding) diukur melalui persepsi nilai dan kepuasan, sedangkan kualitas hubungan (relationship quality) diukur melalui komunikasi dan kepercayaan untuk mengetahui seberapa pengaruh loyalitas anggota simpanan di BMT BIMA KCP Borobudur. Dengan empat variabel bebas yaitu persepsi nilai, kepuasan, komunikasi, dan kepercayaan dan satu variabel terikat yaitu loyalitas anggota. Penulisan ini menggunakan tekhnik accidental sampling dan sampel yang digunakan berjumlah 80 responden yang terdiri dari anggota simpanan di BMT BIMA KCP Borobudur. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, disertai dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial (Uji t) pengaruh yang signifikan dijelaskan oleh tiga variabel berupa persepsi nilai (t.4,968), kepuasan (t.3,947), dan komunikasi (t.5,040), sedangkan variabel kepercayaan (t.-0,525) tidak membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas anggota simpanan di BMT BIMA KCP Borobudur dengan sig. di atas 0,005 dan t hitung lebih kecil t tabel. Sesuai hasil Uji F (simultan) keempat variabel tersebut berpengaruh terhadap loyalitas anggota, dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R2sebesar 0,784, yang berarti bahwa peningkatan loyalitas anggota dijelaskan oleh variabel persepsi nilai, kepuasan, komunikasi, dan kepercayaan sebesar 78,4%.
Problematika Pembuktian Pada Kasus Pelecehan Seksual Dalam Perspektif KUHP dan Fiqh Jinayah Dalil, Alliza Khovshov Zanuba; Asmawi; Fathudin
Mavisha: Law and Society Journal Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Legal Community Associations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/tcpw8772

Abstract

There is an alleged case of sexual harassment that occurred in one of the educational institutions committed by a supervisor to his female collage student in a closed room. This case received public attention because it was committed by academic practitioners with high position and the lack of evidence because it was done in a closed room without any witnesses other than the victim herself. This thesis analyzes the problem of evidence in sexual harassment cases and how the judge's consideration in the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr which acquitted the defendant due to lack of evidence as well as its alignment with the values of KUHP and fiqh jinayah. This research uses a normative juridical type of research, with primary legal materials such as a copy of the Pekanbaru District Court Decision Number 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, KUHP, and fiqh jinayah. This thesis is also accompanied by a case approach regarding the case of alleged sexual harassment in educational institutions and a comparative approach between the KUHP and fiqh jinayah. The results of this study show that the judge's decision to acquit the defendant of all charges due to the lack of evidence that could be presented by the public prosecutor is considered in line with fiqh jinayah where the aspect of proof in cases such as adultery and sexual harassment is difficult without concrete evidence. Both KUHP and fiqh jinayah might have the same intention that judges must be careful in making decisions especially in sexual harassment cases because the burden of both physical and social sanctions is certainly great.   Permasalahan dalam artikel ini mengenai dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswi bimbingannya di ruangan tertutup. Kasus ini mendapat perhatian masyarakat karena dilakukan oleh praktisi akademik dan minimnya bukti karena dilakukan di ruangan yang tertutup tanpa saksi selain korban itu sendiri. Skripsi ini menganalisis problematika pembuktian pada kasus pelecehan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan PN Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr yang memutus bebas terdakwa karena kurangnya alat bukti juga keselarasannya dengan nilai KUHP dan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan bahan hukum primer salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan fiqh jinayah. Skripsi ini juga disertai dengan pendekatan kasus (case approach) perihal perkara dugaan pelecehan seksual dalam lembaga pendidikan dan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara KUHP dan fiqh jinayah. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan hakim yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena kurangnya bukti yang dapat dihadirkan oleh penuntut umum ini dinilai selaras dengan fiqh jinayah dimana aspek pembuktian dalam kasus seperti zina dan pelecehan seksual itu sulit tanpa bukti-bukti yang konkrit. Baik KUHP dan fiqh jinayah sama-sama memiliki pesan yaitu hakim haruslah berhati-hati dalam menjatuhkan putusan dalam kasus pelecehan seksual karena beban sanksi baik fisik maupun sosial yang akan diterima tentulah besar adanya.
Evaluasi Praktik Pinjaman Online melalui Pendekatan Maqasid al-Syari’ah dalam Perspektif Hukum Islam Sara Mutammima Rohmati; Fathudin; Fitrotul Khasanah
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of online lending (pinjol) has rapidly expanded as a quick financing solution but often involves high-interest rates, late penalties, and unethical collection practices. This study aims to evaluate online lending using the Maqasid al-Shariah approach within the framework of Islamic law, focusing on the protection of religion (hifzh al-din), life (hifzh al-nafs), intellect (hifzh al-‘aql), lineage (hifzh al-nasl), and property (hifzh al-mal). Employing a normative-qualitative method through the analysis of DSN-MUI fatwas, OJK regulations, and empirical data from social cases of borrowers in Indonesia, the study reveals that conventional online lending practices generate widespread mafsadah (harm). Documented cases include mental distress leading to suicide, family breakdowns due to debt pressure, and property loss from excessive interest and penalties. These findings indicate that online lending contradicts all key objectives of Maqasid al-Shariah, producing more harm than benefit. Therefore, the study recommends developing Sharia-compliant lending models that emphasize transparency, fairness, and mutual assistance to promote social justice and economic well-being.
Construction of Professional Zakat in the Perspective of Islamic Law: Orientation and Formulation Fathudin; Ridwan; Syufaat; Widiyanto, Hari; Saifudin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6416

Abstract

Professional zakat, as a crucial instrument in Islamic economics, has experienced significant development alongside the increasingly complex dynamics of modern society. This study aims to analyze the legal construction of professional zakat through the maqashid shariah approach and to examine the formulation of policies and calculation mechanisms of professional zakat within the Indonesian legal system. The findings indicate that professional zakat has a strong normative foundation based on the method of analogy (qiyas syabah) to zakat on gold and agricultural produce, which is subsequently implemented in national regulations such as Law No. 23 of 2011 and the Indonesian Ulama Council’s fatwa. However, the implementation of professional zakat faces various challenges, particularly related to public awareness and structural obstacles in zakat management. This study emphasizes the importance of strengthening professional zakat literacy and integrating technology into zakat collection systems to enhance the effectiveness of professional zakat as a tool for empowering the Muslim community’s economy.
Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Chairil Lutfi Mahendra; Bintari Zulfa Adhinta; Nurlaili Rahmawati; Fathudin
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2969

Abstract

This research aims to discuss the authority of Gakkumdu in the Election Justice system , the urgency of having a Gakkumdu Center in handling election crimes and the problems that hinder the effectiveness of Gakkumdu itself . The method used in this research is normative juridical . The results of this research are that Gakkumdu is an institution that handles election criminal disputes consisting of elements from Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office. The existence of Gakkumdu is very important to realize secret-free, honest and fair direct general elections as a means of democratization. This is also a form of legal certainty in handling election crimes based on agreed mechanisms. However, unfortunately, various problems actually hampered Gakkumdu's effectiveness, resulting in plans to disband Gakkumdu itself. This problem is related to three legal components, both in terms of substance, structure and legal culture. In fact, Gakkumdu's role is very important in ensuring democratic elections. So the dissolution of Gakkumdu will further worsen the situation where there is no certainty about how to handle election crimes themselves, which will lead to public distrust of state officials. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam sistem Peradilan Pemilu. Urgensitas adanya Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu serta permasalahan yang menjadi penghambat efektifitas Gakkumdu itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Gakkumdu merupakan lembaga yang menangani sengketa tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan Gakkumdu itu sangat penting untuk mewujudkan pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai sarana demokratisasi. Hal ini juga sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Namun sayangnya berbagai permasalahan justru menghambat efektifitas Gakkumdu sehingga berujung pada rencana pembubaran Gakkumdu itu sendiri. Permasalahan itu terkait tiga komponen hukum baik dari segi substansinya, strukturnya, maupun budaya hukumnya. Sejatinya peran Gakkumdu sangat penting dalam menjamin pemilu yang demokratis. Maka sudah seharusnya Gakkumdu tidak dibubarkan demi memberikan kepastian dalam penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri sehingga nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.
The Benefits of Mursalat Related to Early Marriage: Implementation and Orientation From an Islamic Legal Perspective Widiyanto, Hari; Arifuddin, Qadriani; Khasanah, Fitrohtul; Fathudin; Saifudin; Muhajir
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5836

Abstract

Early marriage is a growing phenomenon in many countries, including countries with a Muslim majority. In the perspective of Islamic law, marriage is a part of worship that is highly valued, but there are provisions that must be considered so as not to harm the parties involved, especially in the context of early marriage. One approach used to assess whether early marriage is permitted or not in Islamic law is through the concept of maslahat mursalat, which is an effort to achieve public welfare that is not explicitly regulated in the Shari'a, but can be taken based on the goals and basic principles of Islam. This paper aims to analyze the application of the concept of maslahat mursalat in the context of early marriage, as well as its implications for the implementation of Islamic law. This study includes an analysis of the social, economic, and health impacts associated with early marriage, and discusses how Islamic law assesses young marriage by considering maslahat and mudarat (benefits and disadvantages). This study also seeks to examine how the orientation of maslahat mursalat can help align Islamic law with the needs of today's society, amidst the challenges of early marriage that often ignore the emotional, social, and physical readiness of individuals. The results of this study indicate that from the perspective of maslahat mursalat, early marriage is only permitted if it meets the criteria of greater welfare and does not bring harm to the parties involved. In addition, policy recommendations regarding early marriage need to consider various factors that support individual welfare, including education, mental readiness, and social and economic support. Therefore, the implementation of early marriage must be carried out carefully and wisely, ensuring that it does not violate the basic principles of Islamic law which emphasize the welfare of humanity.