Articles
<![CDATA[Legal Implementation of the Validity of Electronic Certificates ]]>
<![CDATA[Syabbani, Maulana Zakki]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.35856
<![CDATA[The implementation of land certificate digitalization from analog certificates converted into electronic certificates is carried out in stages and using a pilot project system. The readiness of both human resources and infrastructure must truly meet the required standards. However, the process of certificate digitalization in Indonesia cannot be denied considering that one of its goals is to minimize land disputes and legal protection for land object owners. This study aims to determine the extent of the implementation of the validity of electronic certificates after the issuance of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates in Bantul Regency. The approach method used in this thesis is empirical juridical. The specifications of this study use descriptive analysis. The type of data used in this study is primary data which includesCivil Code,Basic Agrarian Law (UUPA) Law Number 11 of 2020 concerning Job CreationRegulation of the Minister of ATR Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Collection of research data using interview techniques and document studies or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed. The results of the study show that: First, the implementation of land certificate digitalization in Indonesia is gradual. The Bantul ATR/BPN Office is still in the process of processing electronic certificates for Government Offices. Second: Each office of each ATR/BPN is expected to have prepared various aspects such as caution.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN DEMAK ]]>
<![CDATA[Nabila, Aliffia Alfi]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai undang-undang pertanahan. Salah satu bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh PPAT dalam proses pendaftaran tanah yaitu akta jual beli. Akta jual beli merupakan bukti telah terjadinya peralihan suatu hak atas tanah dan dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah sehingga keabsahan akta jual beli sangatlah mempengaruhi keabsahan sertipikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Adapun tujuan penelitian antara lain : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Demak. 2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana penulis secara langsung terjun ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pembuatan akta. Jika terjadi kelalaian, PPAT dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas PPAT untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap detail dapat menyebabkan sengketa tanah yang merugikan pemilik tanah dan pihak lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum PPAT sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam transaksi tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria serta praktik PPAT di Indonesia, dengan menekankan pentingnya peran PPAT dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan perlindungan hak atas tanah. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi PPAT dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel.Kata Kunci: Tanggung jawab, PPAT, akta jual beli, akibat hukum, Kabupaten Demak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA YANG TINGGAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muj'taba, Sabiq]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Ilmiah Sultan Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Namun, anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi persoalan hukum yang kompleks, khususnya mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan asas non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek hak waris dan kepemilikan properti.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan]]>
<![CDATA[Legal Protection of Inheritance Rights of Children from Unregistered Marriages (Analysis of Supreme Court Decision No. 671 K/Ag/2015) ]]>
<![CDATA[Kathrin Makdalena BR Siregar, Widya]]>;
<![CDATA[Listyawati, Peni Rinda]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 4, No 3 (2025): July 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract. A valid marriage in Indonesia requires its implementation in accordance with religious law and registration by an authorized official for legal certainty. Children born from unregistered marriages have only a civil relationship with the mother and her family. However, the inheritance rights of children from unregistered marriages have undergone progressive development through jurisprudence. This study aims to analyze the legal status of inheritance rights of children from unregistered marriages within the context of legal certainty and to examine the legal protections afforded to these children. This research method uses normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The data type is qualitative, and the data sources are secondary data. The data collection method is through literature review, while data analysis is conducted descriptively. The research findings indicate that although unregistered marriages are religiously valid, the lack of administrative registration traditionally limits children's rights. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has recognized the civil relationship of children with their biological fathers based on scientific or other evidence. Supreme Court Decision No. 671 K/AG/2015 further affirmed the inheritance rights of children from unregistered marriages, prioritizing the principle of substantive justice in accordance with Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. Legal protection for children, as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, applies without discrimination based on origin. Legal remedies for obtaining legitimate child status for children from unregistered marriages include Marriage Confirmation in the Religious Court for Muslims, and marriage registration in the District Court for non-Muslims, which then facilitates the issuance of complete birth certificates. Nevertheless, challenges in the implementation and access to comprehensive children's rights remain, demanding more holistic and proactive policy reforms. ]]>
<![CDATA[Legal Protection of Third Parties in Credit Agreements with Liability Guarantee ]]>
<![CDATA[Kurniasari, Mei Ayu]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to find out and analyze the implementation of mortgage agreements in Semarang Regency, to find out and analyze legal protection for third parties in Credit Agreements with Mortgage Guarantees in Semarang Regency, and to find out and analyze examples of mortgage deed. The research approach method used in this thesis is a sociological juridical research method. This research specification uses descriptive analysis. The type of data used in this research is primary data which includes the 1945 Constitution; Act No. 2 of 2014; Mortgage Laws; Code of Civil law; the Criminal Code, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Research data collection with interview techniques and study of documents or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed by Miles and Huberman. The results of the study indicate that the implementation of credit with mortgage guarantees at the bank has a procedure regarding the provisions, the conditions that must be carried out from the time the customer's application is submitted until the loan is paid off by the bank. Legal protection for third parties in the implementation of mortgage guarantee objects is regulated in Article 1 paragraph (1) No. 8 of 1999 concerning the Consumer Protection Act.]]>
<![CDATA[Implementation of Credit Restructuring as a Step for Bank Financial Rescue ]]>
<![CDATA[Sulistianto, Bayu]]>;
<![CDATA[Darmadi, Nanang Sri]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 2, No 4 (2023): October 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[One effort to minimize potential losses from problem loans is that banks can carry out credit restructuring. Implementing credit restructuring for problem loans means that debtors can again fulfill their obligations to the bank, namely in the form of paying principal installments and/or credit interest which has been given relief tailored to the debtor's capabilities. The result of credit restructuring is that the debtor's business continuity becomes viable again so that the debtor can fulfill his obligations to the bank. The obstacles that arose in the restructuring process were able to be overcome by the bank optimally and proportionately. The solution adopted is also a method that is profitable for both parties, so that both parties (debtor and creditor) avoid the element of loss.]]>
<![CDATA[Roles & Responsibilities of Notaries Regarding the Deed of Will which is Made In front of Notary ]]>
<![CDATA[Nurani, M. Syaefudin]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This legal research aims to know the role of a notary in the settlement of a will made before a notary, the responsibility of a notary to a will made before a notary and how is an example of a testament deed made by a notary. This research is a sociological juridical research  with descriptive research specifications. Data sources and data collection methods used primary and secondary data which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that Obligations that must be carried out by a notary after a will is made are obliged to notify all testament acts that he made to the Central List of Wills (DPW) and Heritage Hall (BHP) both open testament (Openbaar Testament), written testament (olographis testament), or closed or confidential testament. Thus the notary has a very important role and the notary's responsibility for the testament act made before him, namely moral responsibility, ethical responsibility, and legal responsibility consisting of formal and material aspects. With respect to a testament act made before him, the notary is responsible for reading it out in front of witnesses. After that, the notary will notify the testament act to the Central List of Wills, the Directorate of Civil Affairs, the Directorate General of General Legal Administration, the Ministry of Law and Human Rights and the Relic Treasure Hall (BHP).]]>
<![CDATA[Legal Analysis of Mastery and Ownership of Land Rights Arise in Rembang Regency ]]>
<![CDATA[Laksono, Ruananda Kharismatika]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>;
<![CDATA[Hafidz, Jawade]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 2, No 2 (2023): April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to determine the mechanism for acquiring land rights to land in Rembang, Pasar Baggi Village, and how the law is enforced over the ownership of the emerging land. The research method used is sociological juridical research. namely a legal research carried out by looking at aspects of the application of the law itself in society, or a study of community behavior that arises as a result of interacting with the existing system of norms. This research uses an empirical approach and a statutory approach. Research data used in this study are primary data and secondary data. The data collection technique is by conducting direct interviews with sources in the field and document studies. The results of this study indicate that the mechanism for obtaining land rights arising in Rembang Regency is still based on local customary law/customs. This is proven because there are no people who have permission directly from the authorized government apparatus, namely the Rembang District Land Office. According to legal provisions in a formal juridical manner, in principle, the steps that must be taken to obtain land rights are the same as applications for state land rights in general, but for land arising on the coast, you must see regulations relating to land tenure in coastal areas and spatial plans. So far the Rembang Regency Land Office has not conducted an inventory of emerging land as mandated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 410-1923 concerning Controlling the Status of Emerging Land and Reclamation. Meanwhile, the people who control the emerging land have not yet reported the emerging land they control. This shows that the government and the local community have not fully implemented the applicable laws and regulations, so that it can be said that the law enforcement of emerging land tenure in Rembang Regency has not run optimally. Keywords: Acquisition; Agrarian; Land.]]>
<![CDATA[The Legal Protection for Buyers of Land with Letter C Status in the Presence Land Deed Making Officer (PPAT) ]]>
<![CDATA[Lestari, Yulia]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 1, No 2 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research is to analyze: 1) The process of making a deed of sale and purchase of land with Letter C status by the Land Deed Making Officer (PPAT). 2) Legal protection for the buyer of the sale and purchase of land that is still in Letter C status before the Land Deed Maker Official (PPAT). The approach method used in discussing this research problem was a sociological juridical approach. The specification of the research used is descriptive analytical research. The results of the study concluded: 1) The process of making a land sale and purchase deed with Letter C status by the Land Deed Maker Official (PPAT) is actually not much different from the sale and purchase of land that has been certified. However, in making a deed of sale and purchase of land with letter c status, a photocopy of Letter C must be attached, a quote from Letter C, a legalized statement of control and ownership of the land and explain that the person concerned controls the plot of land. After all the required documents have been fulfilled by the parties, the sale and purchase of land can be carried out before the PPAT. 2) Legal protection for the buyer of the sale and purchase of land that is still in Letter C status before the Land Deed Making Officer (PPAT) can be realized by making a Sale and Purchase Deed and the issuance of a certificate of land rights on behalf of the buyer. So that based on jurisprudence the buyer's land rights can be protected. These deed of sale and purchase and land certificates are a form of repressive protection.]]>
<![CDATA[The Strength of Deed of Consent Roya as Substitute for Lost Certificate of Mortgage Rights in Demak District ]]>
<![CDATA[Aini, Maghfiroh]]>;
<![CDATA[Hasana, Dahniarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstatering Vol 3, No 1 (2024): January 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of the research is to find out and analyze the implementation of making a Consent Roya deed as a substitute for a lost mortgage certificate and to analyze and examine the legal position and strength of the Consent Roya deed as a substitute for a lost mortgage certificate in the process of roya mortgage rights. The approach used in this research is Juridical Sociological, the juridical sociological approach technique is used to analyze and provide answers about legal issues in accordance with the intended target. The results of this study are the registration process and the completeness of the files related to the roya application using the roya consents deed is the same as the general roya service. The roya license deed or roya consents of mortgage rights have the same content and purpose, only different mentions based on the habits of each notary. The loss of the mortgage rights certificate results in the royalties not being able to be carried out. Land certificates that are still charged with mortgage rights cannot be resold or other legal actions if they have not been completed. Therefore, to replace the lost SHT, the BPN office requires to attach a Roya Consent Deed in the form of a notarial authentic deed. The roya permit deed made by a notary, its position is only as a substitute for the lost mortgage certificate in the roya process not for execution, so its position cannot be equated with a mortgage certificate that has executive power because it is not regulated in law or strict rules. The Roya license deed is a requirement to implement orderly land administration. In this case, it means that the position of the roya permit deed of mortgage rights made by a notary is a custom in notarial practice.Keywords: Certificate; Deed; Mortgage; Roya.]]>
