Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmiah Sultan Agung Jurnal Konstatering TABELLIUS
Hasana, Dahniarti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Legal Implementation of the Validity of Electronic Certificates Syabbani, Maulana Zakki; Hasana, Dahniarti
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.35856

Abstract

The implementation of land certificate digitalization from analog certificates converted into electronic certificates is carried out in stages and using a pilot project system. The readiness of both human resources and infrastructure must truly meet the required standards. However, the process of certificate digitalization in Indonesia cannot be denied considering that one of its goals is to minimize land disputes and legal protection for land object owners. This study aims to determine the extent of the implementation of the validity of electronic certificates after the issuance of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates in Bantul Regency. The approach method used in this thesis is empirical juridical. The specifications of this study use descriptive analysis. The type of data used in this study is primary data which includesCivil Code,Basic Agrarian Law (UUPA) Law Number 11 of 2020 concerning Job CreationRegulation of the Minister of ATR Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Collection of research data using interview techniques and document studies or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed. The results of the study show that: First, the implementation of land certificate digitalization in Indonesia is gradual. The Bantul ATR/BPN Office is still in the process of processing electronic certificates for Government Offices. Second: Each office of each ATR/BPN is expected to have prepared various aspects such as caution.
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN DEMAK Nabila, Aliffia Alfi; Hasana, Dahniarti
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai undang-undang pertanahan. Salah satu bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh PPAT dalam proses pendaftaran tanah yaitu akta jual beli. Akta jual beli merupakan bukti telah terjadinya peralihan suatu hak atas tanah dan dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah sehingga keabsahan akta jual beli sangatlah mempengaruhi keabsahan sertipikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Adapun tujuan penelitian antara lain : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Demak.  2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana penulis secara langsung terjun ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pembuatan akta. Jika terjadi kelalaian, PPAT dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas PPAT untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap detail dapat menyebabkan sengketa tanah yang merugikan pemilik tanah dan pihak lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum PPAT sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam transaksi tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria serta praktik PPAT di Indonesia, dengan menekankan pentingnya peran PPAT dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan perlindungan hak atas tanah. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi PPAT dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel.Kata Kunci: Tanggung jawab, PPAT, akta jual beli, akibat hukum, Kabupaten Demak.
The Challenges of Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Global Comparative Analysis Durianto, Darmadi; Hasana, Dahniarti; Fareha, Nur; Maharani, Dewi Nadya
Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.1.19-30

Abstract

The purpose of this study is to analyze Sharia-compliant fintech regulations in both countries and provide recommendations to strengthen their regulatory frameworks. Financial technology (fintech) has transformed the global financial industry landscape by introducing innovations that accelerate access to financial services. Sharia-compliant fintech, as part of this development, plays a critical role in providing financial services that comply with Sharia principles, such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. The study found that Sharia-compliant fintech regulations in several countries, such as Indonesia and Bangladesh, are still in their infancy. Existing regulations are often not fully aligned with the needs of Sharia-compliant fintech, highlighting the need for a more comprehensive and inclusive regulatory approach. In Indonesia, the Financial Services Authority and Bank Indonesia have issued several policies to support fintech development, but there is still no specific regulation for Sharia-compliant fintech. In Bangladesh, the development of Sharia-compliant fintech is supported by Islamic banking initiatives, although a more mature regulatory framework is still needed. By adopting best practices from countries such as Malaysia, which have developed more advanced regulations for Sharia-compliant fintech, both countries can increase financial inclusion and create a more sustainable fintech ecosystem.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA YANG TINGGAL DI INDONESIA Muj'taba, Sabiq; Hasana, Dahniarti
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Namun, anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi persoalan hukum yang kompleks, khususnya mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan asas non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek hak waris dan kepemilikan properti.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan
The Importance of Notary Integrity and Commitment in Carrying Out Their Functions Hasana, Dahniarti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3279

Abstract

Integrity and commitment are two important things for a notary in carrying out his duties and functions. Public trust in the professionalism of a notary is determined by the level of integrity and commitment he has. The notary must ensure that the tasks performed are in accordance with applicable professional and ethical standards. A strong commitment to duties and responsibilities helps ensure that legal transactions carried out by a notary are honest and fair. Therefore the researcher feels the importance of the integrity and commitment of a notary in carrying out its functions. In this study, researchers used the literature study method using books and journals as the main data. For secondary data researchers use data and other relevant literature. Researchers found that notaries need to have integrity and commitment in carrying out their duties, especially for the community.
Legal Protection of Inheritance Rights of Children from Unregistered Marriages (Analysis of Supreme Court Decision No. 671 K/Ag/2015) Kathrin Makdalena BR Siregar, Widya; Listyawati, Peni Rinda; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 4, No 3 (2025): July 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. A valid marriage in Indonesia requires its implementation in accordance with religious law and registration by an authorized official for legal certainty. Children born from unregistered marriages have only a civil relationship with the mother and her family. However, the inheritance rights of children from unregistered marriages have undergone progressive development through jurisprudence. This study aims to analyze the legal status of inheritance rights of children from unregistered marriages within the context of legal certainty and to examine the legal protections afforded to these children. This research method uses normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The data type is qualitative, and the data sources are secondary data. The data collection method is through literature review, while data analysis is conducted descriptively. The research findings indicate that although unregistered marriages are religiously valid, the lack of administrative registration traditionally limits children's rights. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has recognized the civil relationship of children with their biological fathers based on scientific or other evidence. Supreme Court Decision No. 671 K/AG/2015 further affirmed the inheritance rights of children from unregistered marriages, prioritizing the principle of substantive justice in accordance with Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. Legal protection for children, as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, applies without discrimination based on origin. Legal remedies for obtaining legitimate child status for children from unregistered marriages include Marriage Confirmation in the Religious Court for Muslims, and marriage registration in the District Court for non-Muslims, which then facilitates the issuance of complete birth certificates. Nevertheless, challenges in the implementation and access to comprehensive children's rights remain, demanding more holistic and proactive policy reforms.  
Legal Protection of Third Parties in Credit Agreements with Liability Guarantee Kurniasari, Mei Ayu; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of mortgage agreements in Semarang Regency, to find out and analyze legal protection for third parties in Credit Agreements with Mortgage Guarantees in Semarang Regency, and to find out and analyze examples of mortgage deed. The research approach method used in this thesis is a sociological juridical research method. This research specification uses descriptive analysis. The type of data used in this research is primary data which includes the 1945 Constitution; Act No. 2 of 2014; Mortgage Laws; Code of Civil law; the Criminal Code, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Research data collection with interview techniques and study of documents or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed by Miles and Huberman. The results of the study indicate that the implementation of credit with mortgage guarantees at the bank has a procedure regarding the provisions, the conditions that must be carried out from the time the customer's application is submitted until the loan is paid off by the bank. Legal protection for third parties in the implementation of mortgage guarantee objects is regulated in Article 1 paragraph (1) No. 8 of 1999 concerning the Consumer Protection Act.
Implementation of Credit Restructuring as a Step for Bank Financial Rescue Sulistianto, Bayu; Darmadi, Nanang Sri; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 2, No 4 (2023): October 2023
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One effort to minimize potential losses from problem loans is that banks can carry out credit restructuring. Implementing credit restructuring for problem loans means that debtors can again fulfill their obligations to the bank, namely in the form of paying principal installments and/or credit interest which has been given relief tailored to the debtor's capabilities. The result of credit restructuring is that the debtor's business continuity becomes viable again so that the debtor can fulfill his obligations to the bank. The obstacles that arose in the restructuring process were able to be overcome by the bank optimally and proportionately. The solution adopted is also a method that is profitable for both parties, so that both parties (debtor and creditor) avoid the element of loss.
Roles & Responsibilities of Notaries Regarding the Deed of Will which is Made In front of Notary Nurani, M. Syaefudin; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 1, No 1 (2022): January 2022
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This legal research aims to know the role of a notary in the settlement of a will made before a notary, the responsibility of a notary to a will made before a notary and how is an example of a testament deed made by a notary. This research is a sociological juridical research  with descriptive research specifications. Data sources and data collection methods used primary and secondary data which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that Obligations that must be carried out by a notary after a will is made are obliged to notify all testament acts that he made to the Central List of Wills (DPW) and Heritage Hall (BHP) both open testament (Openbaar Testament), written testament (olographis testament), or closed or confidential testament. Thus the notary has a very important role and the notary's responsibility for the testament act made before him, namely moral responsibility, ethical responsibility, and legal responsibility consisting of formal and material aspects. With respect to a testament act made before him, the notary is responsible for reading it out in front of witnesses. After that, the notary will notify the testament act to the Central List of Wills, the Directorate of Civil Affairs, the Directorate General of General Legal Administration, the Ministry of Law and Human Rights and the Relic Treasure Hall (BHP).
Legal Analysis of Mastery and Ownership of Land Rights Arise in Rembang Regency Laksono, Ruananda Kharismatika; Hasana, Dahniarti; Hafidz, Jawade
Jurnal Konstatering Vol 2, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the mechanism for acquiring land rights to land in Rembang, Pasar Baggi Village, and how the law is enforced over the ownership of the emerging land. The research method used is sociological juridical research. namely a legal research carried out by looking at aspects of the application of the law itself in society, or a study of community behavior that arises as a result of interacting with the existing system of norms. This research uses an empirical approach and a statutory approach. Research data used in this study are primary data and secondary data. The data collection technique is by conducting direct interviews with sources in the field and document studies. The results of this study indicate that the mechanism for obtaining land rights arising in Rembang Regency is still based on local customary law/customs. This is proven because there are no people who have permission directly from the authorized government apparatus, namely the Rembang District Land Office. According to legal provisions in a formal juridical manner, in principle, the steps that must be taken to obtain land rights are the same as applications for state land rights in general, but for land arising on the coast, you must see regulations relating to land tenure in coastal areas and spatial plans. So far the Rembang Regency Land Office has not conducted an inventory of emerging land as mandated in the Circular of the Minister of Agrarian Affairs/Head of National Land Agency Number 410-1923 concerning Controlling the Status of Emerging Land and Reclamation. Meanwhile, the people who control the emerging land have not yet reported the emerging land they control. This shows that the government and the local community have not fully implemented the applicable laws and regulations, so that it can be said that the law enforcement of emerging land tenure in Rembang Regency has not run optimally. Keywords: Acquisition; Agrarian; Land.
Co-Authors Aini, Maghfiroh Dardiri, Ismail Durianto, Darmadi Fareha, Nur Jawade Hafidz Kathrin Makdalena BR Siregar, Widya Kurniasari, Mei Ayu Laksono, Ruananda Kharismatika Lestari, Yulia Maharani, Dewi Nadya Marhongki, Hendri Muj'taba, Sabiq Nabila, Aliffia Alfi Nanang Sri Darmadi Nur Fitria Dewi, Feni Nurani, M. Syaefudin Peni Rinda Listyawati, Peni Rinda Setyawan, Joseph Ryan Subaktiar, Eka Sulistianto, Bayu Syabbani, Maulana Zakki Syafi'I, Muhammad Yusuf