Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmiah Sultan Agung
Hasana, Dahniarti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Legal Implementation of the Validity of Electronic Certificates Syabbani, Maulana Zakki; Hasana, Dahniarti
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 1 (2024): March 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i1.35856

Abstract

The implementation of land certificate digitalization from analog certificates converted into electronic certificates is carried out in stages and using a pilot project system. The readiness of both human resources and infrastructure must truly meet the required standards. However, the process of certificate digitalization in Indonesia cannot be denied considering that one of its goals is to minimize land disputes and legal protection for land object owners. This study aims to determine the extent of the implementation of the validity of electronic certificates after the issuance of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates in Bantul Regency. The approach method used in this thesis is empirical juridical. The specifications of this study use descriptive analysis. The type of data used in this study is primary data which includesCivil Code,Basic Agrarian Law (UUPA) Law Number 11 of 2020 concerning Job CreationRegulation of the Minister of ATR Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates, as well as secondary data containing books and other supporting documents. Collection of research data using interview techniques and document studies or library materials. The data analysis method used in analyzing the data is a qualitative analysis of the interactive model as proposed. The results of the study show that: First, the implementation of land certificate digitalization in Indonesia is gradual. The Bantul ATR/BPN Office is still in the process of processing electronic certificates for Government Offices. Second: Each office of each ATR/BPN is expected to have prepared various aspects such as caution.
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN DEMAK Nabila, Aliffia Alfi; Hasana, Dahniarti
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai undang-undang pertanahan. Salah satu bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh PPAT dalam proses pendaftaran tanah yaitu akta jual beli. Akta jual beli merupakan bukti telah terjadinya peralihan suatu hak atas tanah dan dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah sehingga keabsahan akta jual beli sangatlah mempengaruhi keabsahan sertipikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Adapun tujuan penelitian antara lain : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Demak.  2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana penulis secara langsung terjun ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pembuatan akta. Jika terjadi kelalaian, PPAT dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas PPAT untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap detail dapat menyebabkan sengketa tanah yang merugikan pemilik tanah dan pihak lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum PPAT sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam transaksi tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria serta praktik PPAT di Indonesia, dengan menekankan pentingnya peran PPAT dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan perlindungan hak atas tanah. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi PPAT dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel.Kata Kunci: Tanggung jawab, PPAT, akta jual beli, akibat hukum, Kabupaten Demak.
The Challenges of Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Global Comparative Analysis Durianto, Darmadi; Hasana, Dahniarti; Fareha, Nur; Maharani, Dewi Nadya
Jurnal Hukum Vol 41, No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.41.1.19-30

Abstract

The purpose of this study is to analyze Sharia-compliant fintech regulations in both countries and provide recommendations to strengthen their regulatory frameworks. Financial technology (fintech) has transformed the global financial industry landscape by introducing innovations that accelerate access to financial services. Sharia-compliant fintech, as part of this development, plays a critical role in providing financial services that comply with Sharia principles, such as the prohibition of riba, gharar, and maysir. The study found that Sharia-compliant fintech regulations in several countries, such as Indonesia and Bangladesh, are still in their infancy. Existing regulations are often not fully aligned with the needs of Sharia-compliant fintech, highlighting the need for a more comprehensive and inclusive regulatory approach. In Indonesia, the Financial Services Authority and Bank Indonesia have issued several policies to support fintech development, but there is still no specific regulation for Sharia-compliant fintech. In Bangladesh, the development of Sharia-compliant fintech is supported by Islamic banking initiatives, although a more mature regulatory framework is still needed. By adopting best practices from countries such as Malaysia, which have developed more advanced regulations for Sharia-compliant fintech, both countries can increase financial inclusion and create a more sustainable fintech ecosystem.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WNI DAN WNA YANG TINGGAL DI INDONESIA Muj'taba, Sabiq; Hasana, Dahniarti
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 3 (2025): SEPTEMBER 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin meningkat seiring dengan globalisasi. Namun, anak yang lahir dari perkawinan campuran menghadapi persoalan hukum yang kompleks, khususnya mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak keperdataan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak dari perkawinan campuran diberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraan dalam jangka waktu 3 tahun. Perlindungan hukum terhadap anak dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan asas non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala administratif dan ketidakpastian hukum, terutama dalam aspek hak waris dan kepemilikan properti.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perkawinan Campuran Kewarganegaraan
The Importance of Notary Integrity and Commitment in Carrying Out Their Functions Hasana, Dahniarti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3279

Abstract

Integrity and commitment are two important things for a notary in carrying out his duties and functions. Public trust in the professionalism of a notary is determined by the level of integrity and commitment he has. The notary must ensure that the tasks performed are in accordance with applicable professional and ethical standards. A strong commitment to duties and responsibilities helps ensure that legal transactions carried out by a notary are honest and fair. Therefore the researcher feels the importance of the integrity and commitment of a notary in carrying out its functions. In this study, researchers used the literature study method using books and journals as the main data. For secondary data researchers use data and other relevant literature. Researchers found that notaries need to have integrity and commitment in carrying out their duties, especially for the community.
Co-Authors Durianto, Darmadi Fareha, Nur Maharani, Dewi Nadya Muj'taba, Sabiq Nabila, Aliffia Alfi Syabbani, Maulana Zakki