Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sultan Agung Notary Law Review Jurnal Ilmiah Sultan Agung Jurnal Konstatering TABELLIUS
Peni Rinda Listyawati, Peni Rinda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dan Beda Kewarganegaraan Putri, Aprilia Salsa Kanahaya; Listyawati, Peni Rinda
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring perkembangan teknologi, kemudahan komunikasi antar Negara sudah semakin canggih, hal ini membuat beberapa orang dari berbagai Negara bisa saling interaksi. Perkembangan ini juga memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan dan beda agama. Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama dan Beda Kewarganegaraan” ini bertujuan untuk mengetahui status hukum anak dan pembagian hak waris anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analisis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan penelursuran pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Status hukum anak dari perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan adalah tidak sah atau anak luar kawin bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan orang tuanya berbeda agama bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan juga memiliki kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun, setelah 18 tahun atau sudah menikah ia memilih warga Negara yang akan ia pakai. Terhadap hak mewarisnya, bila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang perkawinan anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, ia hanya mendapatkan peninggalan waris dari ayahnya melalui wasiat wajibah, sedangkan dalam KUH Perdata anak luar kawin berhak mewaris dan mendapatkan bagian 1/3 dari yang seharusnya ia terima, jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sah maka anak luar kawin mewarisi seluruh harta peninggalan.Kata Kunci: Perkawinan:Perkawinan Beda Agama:Perkawinan Beda Kewarganegaraan:Waris
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs) Listyawati, Peni Rinda; Puspitasari, Tata Pradita
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 2, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi, masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada lembaga yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum isbat nikah yang digunakan Pengadilan Agama Brebes berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs, kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah, serta solusi dari kendala yang harus dilakukan Pengadilan Agama Brebes dalam perkara isbat nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data primer sebagai pendukung yakni dengan cara wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Brebes dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait Penetapan Nomor: 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs di Pengadilan Agama Brebes sudah benar terhadap surat permohonan dari Pemohon yang tidak dapat diterima karena surat permohonan tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel) terkait proses dan rukun perkawinan. Selain itu, Pengadilan Agama Brebes mengalami beberapa kendala dalam penanganan perkara isbat nikah seperti pembuktian perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, keterangan wali dan sksi yang meninggal dunia, dan uraian peristiwa hukum yang tidak jelas dala surat permohonan. Namun, dibalik kendala tersebut Pengadilan Agama Brebes pun mempunyai solusi untuk mengatasinya yakni dapat menunjukkan bukti berupa dokumen-dokumen perkawinan, menghadirkan saksi undangan yang melihat langsung perkawinan tersebut, dan mencabut permohonan untuk di cari tahu data-data yang valid.Kata Kunci: Perkawinan, Isbat Nikah, Pengadilan Agama.
Cyber Notary Problems in Legal Reform in Indonesia Sujiati, Ani Eva; Ifana, Visca Aliya; Ahimsya, Moh Galih Raka Siwi; Listyawati, Peni Rinda
Sultan Agung Notary Law Review Vol 6, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Master of Notary Law (S2), Faculty of Law, Universitas Islam SUltan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/sanlar.v6i3.31772

Abstract

Cyber notary is a concept of using digital technology that is expected to bring great benefits to the legal system and society in Indonesia. Along with the development of digital technology, this concept is proposed as a solution to improve efficiency and security in notary services. Cyber notary allows the process of document validation and electronic signing to be carried out online, utilizing technologies such as blockchain and digital signatures. However, its implementation still faces various challenges. One of the main problems is the lack of comprehensive and specific regulations governing the use of digital technology in notary practice. In addition, concerns about the security and privacy of electronic data are serious obstacles. Cyber attacks and the risk of forgery of electronic documents require a stronger and more sophisticated security mechanism. In addition, in remote areas that still experience limited internet access. The lack of understanding and technical expertise among notaries who are tech-savvy also hinders the adoption of cyber notary. These factors emphasize the need for increased capacity and training for notaries to adapt digital technology in cyber notary practice. This study uses normative legal research with a legislative approach(statute approach) that examines regulations and laws relating to legal issues regarding cyber notary. This study examines the implementation and challenges faced in implementing the concept of "cyber notary" in Indonesia, the things that are considered are the need for revision and development of more specific regulations as well as collaborative efforts between the government, technology providers, and notary associations to overcome these challenges. It can be concluded that with the right steps and government support both in terms of policy and technology, the implementation of cyber notary in Indonesia can increase efficiency and trust in notary services in the digital era.
KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Listyawati, Peni Rinda; Utami, Annisa Ambia
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat menjalankan suatu kehidupan pasti tidak luput dari perbuatan yang bertentangan aturan, salah satunya yaitu perkawinan yang tidak dilakukannya pencatatkan oleh pihak terkait melalui Pegawai Pencatat Nikah diistilahkan menjadi perkawinan di bawah tangan. Segala bentuk upaya administrasi jika masih terjalin dalam perkawinan di bawah tangan, maka dalam halnya harus dibuktikan keabsahannya, contohnya jika membuat perjanjian kawin yang mana jika dibuat saat dalam perkawinan di bawah tangan perjanjian kawin tersebut dianggap sah, namun perjanjian tersebut dapat diartikan sebagai perjanjian pada umumya. Dalam penelitiannya bertujuan mengemukakan mengenai perkawinan di bawah tangan agar menjadi sah sebagai mana hukum dan untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian kawin yang dibuat dalam perkawinan di bawah tangan.Metode dalam acuan penelitian penulisan karya ilmiah ini ialah yuridis normatif menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Jenis data penelitian mengunakan kualitatif dan sumber data penelitian menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Proses pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka. Metode dalam penganalisis data yang digunakan penelitian ialah kualitatif.Atas penelitian yang dijalankan oleh penulis memberikan hasil bahwa prosedur perkawinan di bawah tangan menjadi perkawinan yang sah ialah harus melalui itsbat nikah yang dimohonkan kepada Pengadilan Agama berdasarkan kententuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap sahnya perjanjian kawin jika pembuatannya dilakukan pada perkawinan di bawah tangan adalah sah, namun perjanjian kawin itu diistilahkan dengan perjanjian pada umumnya, karena  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan saat akan disusunnya perjanjian kawin harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris, maka jika permohonan yang bermaterikan perkawinan di bawah tangan telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama, perjanjian kawin dapat bersamaan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian Kawin; Perkawinan di Bawah Tangan; Undang-Undang Perkawinan.
Legal Protection of Inheritance Rights of Children from Unregistered Marriages (Analysis of Supreme Court Decision No. 671 K/Ag/2015) Kathrin Makdalena BR Siregar, Widya; Listyawati, Peni Rinda; Hasana, Dahniarti
Jurnal Konstatering Vol 4, No 3 (2025): July 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. A valid marriage in Indonesia requires its implementation in accordance with religious law and registration by an authorized official for legal certainty. Children born from unregistered marriages have only a civil relationship with the mother and her family. However, the inheritance rights of children from unregistered marriages have undergone progressive development through jurisprudence. This study aims to analyze the legal status of inheritance rights of children from unregistered marriages within the context of legal certainty and to examine the legal protections afforded to these children. This research method uses normative legal research. The approaches used are the statute approach and the conceptual approach. The data type is qualitative, and the data sources are secondary data. The data collection method is through literature review, while data analysis is conducted descriptively. The research findings indicate that although unregistered marriages are religiously valid, the lack of administrative registration traditionally limits children's rights. However, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 has recognized the civil relationship of children with their biological fathers based on scientific or other evidence. Supreme Court Decision No. 671 K/AG/2015 further affirmed the inheritance rights of children from unregistered marriages, prioritizing the principle of substantive justice in accordance with Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty. Legal protection for children, as stipulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, applies without discrimination based on origin. Legal remedies for obtaining legitimate child status for children from unregistered marriages include Marriage Confirmation in the Religious Court for Muslims, and marriage registration in the District Court for non-Muslims, which then facilitates the issuance of complete birth certificates. Nevertheless, challenges in the implementation and access to comprehensive children's rights remain, demanding more holistic and proactive policy reforms.  
Integration of Sharia Values in Notarial Practices in Muslim Wills Julianti, Gili; Listyawati, Peni Rinda
TABELLIUS: Journal of Law Vol 3, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aims to examine the integration of sharia values in notarial practices in making wills for Muslim testators, with an emphasis on Article 939 of the Civil Code as the entry point for harmonization of national law and Islamic law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that although Article 939 of the Civil Code regulates secret wills formally, its interpretation space allows notaries to consider the provisions of Islamic law, particularly in limiting parts of the will and determining the beneficiaries of the will according to the Compilation of Islamic Law. This integration is in line with the principles of maqāṣid al-syarī'ah and substantive justice, and strengthens the role of notaries in preventing inheritance disputes in the future.Keywords: Article 939 Of The Civil Code; Muslim Will; Notary; Sharia Values; Substantive Justice.
Notary Problems in Legal Counseling Regarding Marriage Contracts Asy syifa, Asy syifa; Listyawati, Peni Rinda
TABELLIUS: Journal of Law Vol 3, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. This study aims to determine the role of notaries in providing legal counseling to married couples regarding marriage agreements, identify the obstacles faced, and formulate solutions to improve the quality of legal counseling. This study uses a normative legal method with a descriptive qualitative approach and uses secondary materials through literature studies. The results of the study show that the implementation of the role and responsibilities of notaries in providing legal counseling to married couples regarding marriage agreements includes the entire series of initial consultations, counseling regarding content & procedures, drafting the deed with intensive communication, final reading and explanation, ensuring that the parties understand, obtain legal protection, and prevent potential disputes. The obstacles faced by notaries in carrying out legal counseling are due to the lack of legal literacy of married couples, local social and cultural stigma, limited time and administrative burdens, lack of socialization of the Constitutional Court decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 regarding agreements that can be made after marriage. The solutions implemented by notaries to improve the effectiveness and quality of legal counseling to husbands and wives regarding marriage agreements include providing special time for consultations, collaborating with traditional/religious leaders and using local languages, conducting gradual pre-deed consultations, implementing digital services, and collaborating with the KUA/Dukcapil/Government. Keywords: Legal Counseling; Marriage Agreement; Notary; Roles and responsibilities. 
Co-Authors Ahimsya, Moh Galih Raka Siwi Asy syifa, Asy syifa Hasana, Dahniarti Ifana, Visca Aliya Julianti, Gili Kathrin Makdalena BR Siregar, Widya Puspitasari, Tata Pradita Putri, Aprilia Salsa Kanahaya Sujiati, Ani Eva Utami, Annisa Ambia