Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Journal of Law and Policy Transformation Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian
Rumelawanto, Fajar Putra Prastina
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Corporate Social Responsibility in Limited Liability Companies in National Mining Law Febiola, Cahya Putri; Susanti, Susi; Pratiwi, Charine Alya; Rumelawanto, Fajar Putra Prastina
Journal of Law and Policy Transformation Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v9i2.10109

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is a social and environmental responsibility that must be implemented by companies in the natural resources sector, including mining, in accordance with Law Number 40 of 2007. This research aims to analyze CSR regulations in Indonesia, especially in the mining industry, and evaluate CSR regulations in the Limited Liability Company Law and Mineral and Coal Law and their derivative regulations. This research also highlights provisions regarding reclamation, post-mining activities, and community empowerment as a form of CSR in the Minerba Law. Using the normative analysis method, it was found that there was a regulatory gap between Minerba Law with PP 78/2010 related to occupational health, which is an important part of social responsibility. Therefore, the implementation of CSR in the mining sector still faces challenges, especially in ensuring that mining companies carry out their obligations consistently. This research recommends harmonization of regulations to strengthen legal certainty and ensure companies implement CSR in a sustainable manner to achieve environmentally sound development and social welfare.  
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan dalam Perkara Error In Persona (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu) Putri, Abelia Zahara; Rumelawanto, Fajar Putra Prastina
Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 4 (2025): JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/locus.v4i4.4000

Abstract

The predicate of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a state of law, means that all behavior of society must be regulated and implemented with strict sanctions and anyone who violates the law will be held accountable for their actions if proven to have committed a mistake. However, the suspect or defendant is a legal subject who has the right to obtain legal protection guarantees, one of which is through pretrial legal efforts. This study aims to determine the mechanism for implementing the pretrial process and to analyze the basis for the judge's considerations in granting pretrial regarding compensation for victims of mistaken arrest or error in persona, as stated in Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 92 of 2015 in Decision Number 1 / Pid.Pra / 2019 / PN Kbu. This study is a normative legal research that examines the judge's considerations based on Decision Number 1 / Pid.Pra / 2019 / PN Kbu with the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research source collection technique used is literature study, while the research analysis uses deductive syllogism by collecting research sources to understand related norms. Based on the research results, it can be concluded that the judge's considerations in granting the pretrial motion regarding the pretrial decision in this error in persona case are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.
Sistem Hukum Terintegrasi Mengenai Green, Blue dan Circular Economy untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Bagi Indonesia Rumelawanto, Fajar Putra Prastina; Maroni, Maroni; Putri, Ria Wierma
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16699

Abstract

Permasalahan lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum mendorong terciptanya urgensi penerapan pendekatan ekonomi yang berkelanjutan berupa ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan keuntungan guna peningkatan ekonomi nasional dan internasional secara berkelanjutan. Didapati rumusan masalah bagaimana sistem hukum terintegrasi mengenai green, blue dan circular economy untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam mewujudkannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur terkait judul. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah mulai menerapkan ketiga sistem ekonomi tersebut, namun belum adanya sistem hukum yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem ekonomi tersebut di Indonesia yang disebabkan belum adanya harmonisasi hukum dan belum adanya tata kelola kelembagaan yang efektif dan representatif. Saya merekomendasikan agar program ekonomi hijau, ekonomi biru dan eknomi sirkular sebagai prioritas Nasional Negara Indonesia, harmonisasi hukum, reformasi kelembagaan yang efektif dan representatif serta melakukan gerakan semesta seluruh rakyat Indonesia memperbaiki kebiasaan dan perilaku sehari-hari agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau, biru dan sirkular.
Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Selaku Pendamping Klien Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Akbar, Dhonny Fatwa Ammarul; Rumelawanto, Fajar Putra Prastina; Sunaryo, Sunaryo; Tisnanta, HS
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16716

Abstract

Penegakan hak asasi manusia, termasuk hak anak, adalah salah satu tuntutan reformasi di Indonesia. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengubah paradigma dari keadilan retributif ke restoratif. Penelitian ini menyoroti kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mempercepat penyelesaian perkara pidana anak, dengan meneliti peran PK dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki kewenangan signifikan dalam mempercepat penyelesaian perkara pidana anak, namun terdapat beberapa faktor penghambat seperti budaya hukum, kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas, koordinasi antar lembaga, dan perundang-undangan. Rekomendasi meliputi peningkatan sosialisasi kewenangan PK, mengubah budaya hukum masyarakat ke arah keadilan restoratif, pembangunan Balai Pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota, serta revisi UU SPPA.
Co-Authors Akbar, Dhonny Fatwa Ammarul Febiola, Cahya Putri Hieronymus Soerjatisnanta Maroni Maroni Pratiwi, Charine Alya Putri, Abelia Zahara Ria Wierma Putri, Ria Wierma Sunaryo Sunaryo Susi Susanti