Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

External Perceptions and Indonesia's Leadership Role in Indo-Pacific Maritime Affairs Samy, Muhammad
Indonesian Perspective Vol 9, No 1 (2024): (Januari-Juni 2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v9i1.62464

Abstract

Bahasa Indonesia:Visi Indonesia untuk menjadi pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman telah menjadi isu yang diperdebatkan oleh akademisi maupun politis. Beberapa akademisi berargumen bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan peran sebagai pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman karena lemahnya kehendak politik, kurangnya sumber daya, serta lemahnya persepsi diri sebagai pemimpin. Dengan menggunakan kerangka analisis teori peran, tulisan ini menghadirkan jawaban alternatif terhadap isu kepimpinan regional Indonesia dalam hal kemaritiman. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia memang memandang diri sebagai pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman, namun masalah dalam menjalankan kepemimpinan tersebut terletak pada lemahnya persepsi eksternal atas kepemimpinan Indonesia.English:Indonesia’s aspirations of becoming a leader in regional maritime affair has become a point of contention among scholars and politicians alike. Many scholars argue that Indonesia is unable to effectively take on the role of a regional leader in maritime affairs due to weak political will, lack of resource, or lack of self-perception as both a maritime state and regional leader. Building upon the analytical framework of role theory, this paper brings forth a different answer to the question of Indonesia’s leadership in regional maritime affairs. This paper argues that Indonesia does view itself as a maritime state and regional leader, and that the issue of Indonesia’s leadership is rooted in the lack of external perception towards Indonesia’s leadership in regional maritime affairs. 
SOLDIERS AND DIPLOMATS: INDONESIAN NAVAL DIPLOMACY IN THE SOUTH CHINA SEA Samy, Muhammad
Indonesian Journal of International Relations Vol 7 No 1 (2023): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32787/ijir.v7i1.446

Abstract

Abstract This paper seeks to understand why the Indonesian Navy is utilized as an instrument of diplomacy rather than as war fighters in the South China Sea. The disputes create a threat to Indonesia’s sovereignty and territorial integrity. Historically Indonesia has responded with the use of force in similar situations, however, this is not the case in the South China Sea Disputes. The qualitative method is used in this research in understanding and analyzing the data which is gathered from secondary sources. The theoretical framework used for this research is the national attribute and international system levels of analysis which posits that domestic and international conditions create constraints that affect foreign policy. The research finds that there are several conditions that constrain Indonesia’s response options in the South China Sea disputes and concludes that these constrains cause Indonesia to utilize her navy for diplomacy rather than battle.
Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Ginting, Yuni Priskila; Gracia Tumbelaka, Anastasia Christina; Paulin, Bernice Delfina; Natanael, Bintang; Tiasono, Elisheva Jocelyne; Hamonangan, Evan; Cahaya, Murni; Samy, Muhammad; Darmawan, Marcphillo Ceyzar; Firliyani, Zahwa Naila
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem peradilan Indonesia untuk bertransformasi menuju mekanisme digital yang efisien melalui penerapan e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak reformasi hukum acara perdata yang memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap efektivitas e-litigasi dengan menautkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembentukan undang-undang hukum acara perdata digital, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan budaya hukum digital masyarakat agar sistem peradilan modern dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
External Perceptions and Indonesia's Leadership Role in Indo-Pacific Maritime Affairs Samy, Muhammad
Indonesian Perspective Vol 9, No 1 (2024): (Januari-Juni 2024)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v9i1.62464

Abstract

Bahasa Indonesia:Visi Indonesia untuk menjadi pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman telah menjadi isu yang diperdebatkan oleh akademisi maupun politis. Beberapa akademisi berargumen bahwa Indonesia tidak dapat menjalankan peran sebagai pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman karena lemahnya kehendak politik, kurangnya sumber daya, serta lemahnya persepsi diri sebagai pemimpin. Dengan menggunakan kerangka analisis teori peran, tulisan ini menghadirkan jawaban alternatif terhadap isu kepimpinan regional Indonesia dalam hal kemaritiman. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia memang memandang diri sebagai pemimpin kawasan dalam hal kemaritiman, namun masalah dalam menjalankan kepemimpinan tersebut terletak pada lemahnya persepsi eksternal atas kepemimpinan Indonesia.English:Indonesia’s aspirations of becoming a leader in regional maritime affair has become a point of contention among scholars and politicians alike. Many scholars argue that Indonesia is unable to effectively take on the role of a regional leader in maritime affairs due to weak political will, lack of resource, or lack of self-perception as both a maritime state and regional leader. Building upon the analytical framework of role theory, this paper brings forth a different answer to the question of Indonesia’s leadership in regional maritime affairs. This paper argues that Indonesia does view itself as a maritime state and regional leader, and that the issue of Indonesia’s leadership is rooted in the lack of external perception towards Indonesia’s leadership in regional maritime affairs.