Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Perda oleh Satpol PP dalam Menata Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Keteraturan Wilayah di Jakarta Barat Delfina, Bernice; Firliyani, Zahwa Naila; Tumbelaka, Anastasia Christina Gracia
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4861

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menata Pedagang Kaki Lima di Jakarta Barat menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek ketertiban wilayah serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan regulasi guna menciptakan keteraturan tanpa mengabaikan hak ekonomi pedagang. Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta analisis dokumentasi. Validitas data melalui teknik triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, serta konfirmasi hasil wawancara kepada narasumber. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban yang hanya berfokus pada pendekatan represif kurang efektif dalam jangka panjang, karena banyak pedagang yang kembali berjualan di lokasi yang sama setelah operasi penertiban. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang kurang optimal, serta resistensi dari pedagang. Studi ini merekomendasikan strategi penegakan yang lebih berkelanjutan, seperti kombinasi pendekatan persuasif, edukasi, relokasi yang layak, serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan zonasi PKL. Dengan strategi yang lebih komprehensif, diharapkan kebijakan penertiban dapat menciptakan keseimbangan antara keteraturan wilayah dan kesejahteraan pedagang.
Penerapan E-Litigasi dalam Perkara Perdata sebagai Wujud Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Ginting, Yuni Priskila; Gracia Tumbelaka, Anastasia Christina; Paulin, Bernice Delfina; Natanael, Bintang; Tiasono, Elisheva Jocelyne; Hamonangan, Evan; Cahaya, Murni; Samy, Muhammad; Darmawan, Marcphillo Ceyzar; Firliyani, Zahwa Naila
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2723

Abstract

Perkembangan teknologi informasi menuntut sistem peradilan Indonesia untuk bertransformasi menuju mekanisme digital yang efisien melalui penerapan e-litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-litigasi dalam perkara perdata sebagai wujud pembaruan hukum acara perdata di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif-yuridis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjadi tonggak reformasi hukum acara perdata yang memperkuat asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, meskipun masih menghadapi kendala normatif, struktural, dan kultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap efektivitas e-litigasi dengan menautkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum secara bersamaan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya pembentukan undang-undang hukum acara perdata digital, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penguatan budaya hukum digital masyarakat agar sistem peradilan modern dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana Pemalsuan di Indonesia dan Inggris Ginting, Yuni; Tumbelaka, Anastasia C.G.; Octania Tjahaja, Bertylla Deva; Hambran, Bintang Fardiansyah; Gani, Maria Athena; Natanael, Natanael; Nasution, Raja Farras; Firliyani, Zahwa Naila; Kimberly, Victoria; Yogeta, Alunuah; Gani, Maria
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 02 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i02.1002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana pemalsuan uang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia Tentang Pemalsuan dan The Forgery and Counterfeiting Act 1981 Milik Inggris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan uang serta bahan hukum sekunder yang berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan pemalsuan. Adanya perbedaan dan persamaan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan uang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembaharuan hukum di masing-masing negara.
Sosialisasi Perbandingan Hukum Pidana: Tindak Pidana ITE di Indonesia dan Singapura Ginting, Yuni Priskila; Tumbelaka, Anastasia Christina Gracia; Yogeta, Alunuah; Octania Tjahaja, Bertylla Deva; Hambran, Bintang Fardiansyah; Gani, Maria Athena; Natanael, Natanael; Nasution, Raja Farras; Firliyani, Zahwa Naila; Kimberly, Victoria; Gani, Maria
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan, tantangan keamanan dan regulasi penggunaan teknologi. Studi ini bertujuan untuk memahami pendekatan legislatif kedua negara dalam menghadapi isu keamanan siber dan penyalahgunaan teknologi informasi. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengungkap bahwa Singapura mengambil pendekatan yang lebih spesifik terhadap perlindungan infrastruktur kritikal dan keamanan nasional, sementara Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih luas yang mencakup berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, dari transaksi elektronik hingga perlindungan privasi online. Hasil analisis menunjukkan perbedaan dalam prioritas keamanan dan fokus regulasi yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan lokal. Penelitian ini memberi wawasan penting bagi pembuat kebijakan, industri, dan akademisi tentang pentingnya kerangka hukum adaptif dan responsif terhadap dinamika keamanan siber dan teknologi informasi di kawasan.