Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

EVALUASI PEMODELAN BANJIR 2-D KOTA MANADO Rinaldi, Aris; Dasniari Pohan; Idham Riyando Moe; Fajar, Reza Adhi
Jurnal Teknik Sipil Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Gradasi Teknik Sipil - Juni 2021
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/gradasi.v5i1.729

Abstract

Permasalahan banjir Kota Manado merupakan permasalahan utama yang wajib ditangani secara komprehensif. Perubahan tata guna lahan, intensitas curah hujan yang sering dan lama, kapasitas tampung sungai yang mengecil, sedimentasi dan sampah, dan perubahan iklim menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan model dua dimensi dengan simulasi efek perubahan tata guna lahan dan efek hujan kala ulang serta observasi banjir guna mencari solusi terhadap permasalahan banjir yang sering terjadi di Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi perubahan tata guna lahan dan peningkatan luas area terdampak banjir yang menggenangi Kota Manado, di lain hal kapasitas sungai yang kecil, sehingga pemerintah Kota Manado perlu memperbaiki daerah sempadan sungai yang dipadati dan dihuni oleh masyarakat guna meningkatkan kapasitas aliran air di sungai saat musim hujan dengan intensitas lama dan besar
Tinjauan Yuridis Pembatasan Hak Politik Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Rinaldi, Aris
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 1 No 1 (2021): IPMHI Law Journal, January-June 2021
Publisher : Universitas Negeri Semarang in collaboration with Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v1i1.49850

Abstract

Hak dipilih merupakan bagian dari hak politik warga negara Indonesia. Jaminan terhadap hak tersebut diatur dalam hukum tertinggi negara Indonesia. Perlindungannya dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, negara dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang dengan dalil untuk menghormati dan menjamin hak orang lain. Korupsi sebagai tindakan yang merugikan hak banyak orang dapat dilakukan pembatasan. Pencabutan hak politik dalam literatur hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui putusan pengadilan sebagai bagian hukuman tambahan. Hak dipilih dapat dicabut hanya dalam rentang waktu tertentu dan untuk jabatan tertentu. Pengaturan mengenai pembatasan hak seseorang menjadi calon legislatif telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tidak ditentukan secara spesifik mantan terpidana apa yang dibatasi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hanya saja apabila mantan terpidana mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka ia dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Permasalahan timbul ketika komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi bakal calon legislatif. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis pencabutan hak politik melalui PKPU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Karyawan Divisi Procurement Di PT. Ebara Turbomachinery Indonesia Aziz, Imam Abdul; Rinaldi, Aris
Jurnal Study and Management Research Vol 21 No 1 (2024): Jurnal SMART (Study & Management Research)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55916/smart.v21i1.191

Abstract

Tujuan_Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampak penerapan Operasional Prosedur (SOP) terhadap kinerja karyawan di PT. Ebara Thurbomachinery Services Indonesia. Hal tersebut bertujan untuk meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan suatu perusahaan yang baik, tetapi dibutuhkan penerapan SOP yang baik. Standar operasional prosedur (SOP) merupakan suatu standar tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua karyawan melaksanakan SOP dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa karyawan yang masih melanggar aturan dan justru sering terjadi kelalaian hingga dapat menghambat pelaksanaan proses pengerjaan, serta berdampak pada kualitas kerja karyawan. Desain/Metode_Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau pedekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dengan data dari sejumlah perusahaan yang menerapkan SOP dengan beragam tingkat intensitas. Temuan _menunjukkan bahwa implementasi SOP yang efektif berhubungan positif dengan peningkatan kinerja karyawan. Hal ini terlihat dari peningkatan dalam efisiensi kinerja, konsistensi hasil, dan pengurangan kesalahan. Faktor-faktor seperti pemahaman yang jelas terhadap SOP, pelatihan yang memadai, dan dukungan manajemen terbukti menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan penerapan SOP. Implikasi_Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya perusahaan untuk mengintegrasikan SOP secara komprehensif dalam praktik manajemen sumber daya manusia mereka untuk meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan.Tipe Penelitian_Studi Empiris
PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT Rinaldi, Aris; Mukhlis, Mukhlis; Nasir, Muhammad
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 11 No. 2 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i2.11646

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur tentang pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) UU IKN menjelaskan bahwa Kepala Otorita IKN merupakan kepala daerah khusus yang ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hal ini berbeda dengan mekanisme pengangkatan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang juga berstatus ibu kota, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN oleh Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan bagaimana konsekuensi pengangkatan Kepala Otorita IKN berdasarkan kedaulatan rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu prosedur penelitian yang mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum. Hasil penelitiannya menjelaskan mekanisme pengangkatan Kepala Otorita IKN tidak diatur secara spesifik dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Konsekuensinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta berdampak pada partisipasi politik lokal menjadi lemah, yang dapat melanggar hak politik warga sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
DISCONTINUITY AND SLOPE STABILITY ANALYSIS BASED ON GEOLOGY STUDY AND RESISTIVITY GEOELECTRIC MEASUREMENT Rinaldi, Aris; Situmorang, S; Valencia, A A
Jurnal Inovasi Konstruksi Vol 4, No 1 (2025): April
Publisher : Politeknik Pekerjaan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56911/jik.v4i1.30

Abstract

Kabupaten Solok merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan pertambangan, baik yang masih eksplorasi maupun yang sudah berproduksi. Di Kecamatan Sumiso terdapat perusahaan tambang besi yang sudah berproduksi yang mana kegiatan pengangkutan hasil tambang menuju pelabuhan menggunakan jalur akses yang sama dengan yang digunakan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya longsor pada jalan keluar perlu adanya kajian untuk mengetahui daerah mana saja yang rawan longsor. Pada kajian ini dipilih daerah Rankiang Luluh untuk dilakukan kajian geologi dan pengukuran geofisika untuk daerah yang dinilai memiliki bidang lemah dan lereng yang labil. Metode geofisika yang digunakan adalah metode geolistrik pengukuran resistivitas dengan konfigurasi dipole-dipole. Hasil interpretasi geolistrik dan kajian geologi akan diberitahukan jika daerah tersebut memiliki bidang lemah atau tidak dapat menyebabkan terjadinya longsor.
Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Pada Bengkel Sahabat Motor Sukma, Ajeung Dwi Febian; Rinaldi, Aris
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 11 No. 3 (2025): Juni 2025
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v11i3.4082

Abstract

Marketing strategy plays a vital role in increasing sales and ensuring business continuity, especially in service industries such as automotive repair. This study aims to analyze the marketing strategies applied by Bengkel Sahabat Motor to boost its sales performance. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through observation, interviews with the owner, mechanics, cashier, and customers, and documentation. The results indicate that the workshop implements a marketing mix strategy (7Ps), including product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence. It offers quality services at competitive prices and benefits from a strategic location. Promotions are conducted through social media and discount programs. Friendly and professional service also contributes to customer satisfaction. However, challenges remain, such as limited parking space, price competition, and suboptimal inventory management. In conclusion, the implemented marketing strategies have positively influenced customer growth, loyalty, and overall sales. It is recommended that the workshop enhance its digital marketing efforts, expand its promotional reach, and improve operational efficiency.
Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Jasa Pada Pabrik MC Washing Nurzanah, Rike; Rinaldi, Aris
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 11 No. 3 (2025): Juni 2025
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v11i3.4083

Abstract

Marketing strategy plays an important role in increasing competitiveness and business growth, especially in the denim washing industry. This study aims to analyze the marketing strategy implemented by MC Washing to increase its service sales. This study uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using SWOT analysis and the 7P marketing mix. The results showed that MC Washing has implemented a strategy based on service quality and customer satisfaction. The company relies heavily on word-of-mouth strategies and offers pick-up and drop-off services to increase customer convenience. However, challenges remain, such as limited warehouse storage capacity and a lack of digital marketing. This study recommends enhancing digital promotion, modernizing technology, and expanding capacity to increase competitiveness.
ANALISIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI PUSKESMAS BANJARAN KOTA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 Nuraeni, Ine; Rinaldi, Aris
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i2.27771

Abstract

Puskesmas Banjaran Kota telah menerapkan 12 indikator untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dengan target pencapaian 100%, meskipun demikian terdapat beberapa layanan SPM yang belum mencapai standar yang diharapkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perolehan data didapatkan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan seperti kepala puskesmas, bidan dan dokter. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 indikator yang belum mencapai target SPM meliputi pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan bagi orang yang berisiko terkena HIV, dan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Salah satu tantangan tersendiri untuk mencapai target SPM adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, luasnya wilayah geografis yang berdampak pada aksesibilitas infrastruktur, layanan lintas budaya, dan kesadaran masyarakat.
Kualitas Pelayanan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Pamengpeuk, Garut Pebriyanti, Wina; Rinaldi, Aris
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14095

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah adalah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas berperan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Sebagai bagian dari sistem kesehatan nasional, Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Puskesmas berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan yang menyeluruh, memberikan layanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan). Namun, dalam praktiknya, terdapat variasi dalam kualitas pelayanan di beberapa Puskesmas. Sebagai contoh, Puskesmas Kecamatan Pamengpeuk menunjukkan variasi dalam kualitas pelayanan. Beberapa tenaga kesehatan menunjukkan sikap yang baik dan kurang baik saat berinteraksi dengan pasien. Misalnya, ada tenaga kesehatan yang kurang ramah saat pasien bertanya tentang informasi pelayanan, namun ada juga yang ramah dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Puskesmas Kecamatan Pamengpeuk masih perlu ditingkatkan. Sebagai fasilitas pemerintah yang berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas seharusnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.
Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota Tahun 2023 Nuraeni, Ine; Rinaldi, Aris
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 3 (2024): September
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.95747

Abstract

ABSTRAKDalam rangka menanggulangi Human Immunodeficiency Virus, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 indikator. Salah satu indikatornya adalah pelayanan kesehatan pada penderita Human Immunodeficiency Virus sesuai standar. Penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat dilihat melalui capaian SPM. Capaian SPM Penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,30 % masih belum mencapai target nasional sebesar 100%. Target yang masih belum tercapai ini menjadi indikator masih perlu ditingkatkan kembali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan SPM pelayanan penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota. Diperlukan Analisa berkaitan faktor penghambat dan pendukung implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode Qualitative content analysis. Menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan dan pengambilan data sekunder. Hasil penelitian terdapat variasi capaian SPM. Faktor penghambat pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu kurangnya ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia, karakteristik masyarakat serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna. Faktor pendukung pencapaian SPM bidang kesehatan indikator pelayanan kesehatan pada penderita HIV di Puskesmas Banjaran Kota yaitu dukungan kepemimpinan dan strategi kebijakan yang dipilih.  Kata kunci: Implementasi kebijakan SPM; Human Immunodeficiency Virus; Dukungan dan hambatan