Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ASAS-ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL DALAM MENGGUGAT CYBERSQUATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar; Rika Ratna Permata
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.231 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.13915

Abstract

Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (cybersquatter) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yurisdis normatif dan metode komparatif dengan Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para cybersquatters, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum legitima persona stands in judicio dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet. 
URGENSI PENGATURAN VALUASI PATEN UNTUK START UP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 helitha Novianty Muchtar; An An Chandrawulan; Miranda Risang Ayu; Muhamad Amirullloh
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.170

Abstract

ABSTRAK Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya start up adalah aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual khususnya paten meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang dapat mendasari pengaturan valuasi untuk kekayaan intelektual, asas ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, masyarakat membutuhkan hukum yang pasti dan norma hukum yang harus dapat diterapkan jika fidusia paten sudah dinormakan maka diperlukan aturan valuasi untuk mendukung jaminan fidusia. Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk start up bisnis, dengan peningkatan perekonomian start up diharapkan dapat meningkatkankan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0. Kata kunci: paten; start up; valuasi. ABSTRACT The economic aspect of intellectual property is less felt by industry owners in the digital era, especially start-ups, is the aspect of increasing capital through intellectual property ownership of several patents even though in some intellectual property laws such as patent law and copyright law it has been normalized that property Intellectuals can be used as fiduciary guarantees, but in reality, it is difficult to be realized in practice, one of the obstacles is that there is no valuation (order) on the object of fiduciary, in this case intellectual property. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The principle of legal certainty is a principle that can underlie the regulation of value for intellectual property, this principle is in line with legal objectives, namely legal certainty, people who need definite law and legal norms that must be enforceable if patent fiduciary has been normalized, valuation rules are needed to support fiduciary guarantees. With legal certainty in the form of value regulation, it is hoped that start-ups can improve the economy and increase capital to start a business, with an increase in the start-ups economy it is hoped that it can also improve the Indonesian economy in the 4.0 industrial. Keywords: paten; start up; valuation.
Urgensi Pelindungan Indikasi Geografis Tembakau Lamsi Temanggung untuk Menjaga Keaslian dan Kualitas Produk Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 Christina Basanova Sidabalok; Miranda Risang Ayu Palar; Helitha Novianty Muchtar
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6861

Abstract

This study explores the importance of protecting the Geographical Indication (GI) of Lamsi Tobacco from Temanggung to safeguard its authenticity and maintain product quality, in accordance with Law Number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. Lamsi Tobacco is known for its distinctive taste, aroma, and quality, which are influenced by the geographical conditions of Temanggung as well as traditional cultivation practices passed down through generations. However, without legal protection, the authenticity and reputation of this product risk being diminished due to counterfeiting or unauthorized use of its name. The research method employed is normative juridical, which focuses on library research or secondary data by viewing law as a set of written norms enacted by authorized institutions. To strengthen the analysis, this study is also supported by a socio-legal approach that combines legal studies with social sciences so that law is understood not only as written norms but also as a practice that lives within society. The findings indicate that Lamsi Tobacco meets the criteria for Geographical Indication as stipulated in Law No. 20 of 2016 Protection through Geographical Indications not only plays a role in preserving the authenticity and quality of the product but also generates positive economic and social impacts for the community, particularly farmers. Nevertheless, several obstacles remain, such as low legal awareness, administrative difficulties, and the absence of a strong managing institution. Therefore, coordination between the central government, local government, farmer associations, and the community is necessary to realize effective legal protection. Through the registration and protection of Geographical Indications, Lamsi Tobacco is expected to maintain its reputation, increase competitiveness in the market, and make a tangible contribution to the welfare of the Temanggung community as well as the preservation of local culture.