Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.39

P-Index

This Author published in this journals

All Journal MANAJEMEN HUTAN TROPIKA Journal of Tropical Forest Management Masalah-Masalah Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Widya Yuridika Jurnal Sains Sosio Humaniora Kosmik Hukum Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Jurnal Bedah Hukum Jurnal Indonesia Sosial Teknologi RechtIdee Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Transnational Business Law Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik

Miranda Risang Ayu Palar

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

Author-ID : 4390753

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

STIMULASI URGENSI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA KREATIF DAN INOVATIF KARYA SISWA SMA NEGERI 8 BANDUNG DALAM MENDUKUNG EKONOMI DIGITAL Helitha novianty Muchtar; Ahmad M Ramli; Miranda Risang Ayu; Rika Ratna Permata; Sinta Dewi; Dadang Epi Sukarsa; U. Sudjana, Sudjana; Sudaryat Sudaryat; Muhamad amirulloh; Ranti Fauza Mayana; Aam Suryamah; Laina Rafianti; Tasya safiranita
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2021): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v4i1.31094

Dalam era industri 4.0 saat ini ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual sangat berkembang pesat dan sekaligus menjadi tumpuan ekonomi Indonesia. Saat ini, siswa SMA khususnya SMA Negeri 8 Bandung merupakan tumpuan bangsa di masa yang akan datang, kreativitas yang dihasilkan dari ekstrakurikuler membuat banyaknya potensi kekayaan intelektual. Siswa siswi SMA Negeri 8 Bandung sangat kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan aktivitas baik yang termasuk di dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstra-kurikuler. Mareka telah memiliki pengetahuan awal mengenai kekayaan intelektual namun belum dapat mengelompokkan potensi-potensi pelindungan kekayaan intelektual berdasarkan karya yang dihasilkan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum kekayaan intelektual di lingkungan SMA Negeri 8 Bandung seiring dengan industri 4.0 sehingga dapat mendukung ekonomi digital.Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi juga di Jawa Barat termasuk Kota Bandung, metode yang digunakan dalam pengabdian pada masyarakat saat ini adalah paparan dalam jejaring (daring). Hasil yang diharapkan diperoleh yaitu karya kreatif dan inovatif siswa SMA Negeri 8 Bandung berupa karya cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman dapat dimanfaatkan dalam era industri 4.0 dalam mendukung ekonomi digital.

PROSES LITERASI HUKUM ADAT KAMPUNG TARUNG NUSA TENGGARA TIMUR : UPAYA PENGAKUAN EKSISTENSI Miranda Risang Ayu Palar; Lailani Sungkar
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Legal means to obtain the recognition of indigenous communities in Indonesia are still scattered in a number of different regulations. Law on Village 2014 also obligates the government to arrange the system to conduct legal acknowledgements for Adat Villages. Tarung Village is a traditional village which situated in West Sumba Regency. The Members are still living in their own customary laws and embracing their local spiritual belief system as a living culture. Until recently, their village haven’t yet enjoyed the formal ackonwledgement they deserve as a united indigenous community nor as Adat Village. A number of mechanisms to obtain the acknowledgment require particular processes of identification and validation. This research is an initial effort to undertake the processes. In addition, it also aims to conduct a defensive legal protection by documenting the customary laws with interview method. The result displays the legal means to gain the existential acknowledgement which had been undertaken by the custodians of The Village and the Local Government.

Pelindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersil Kartika Andini; Rika Ratna Permata; Miranda Risang Ayu
Widya Yuridika Vol 4, No 2 (2021): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v4i2.2804

Image on the internet is an object of copyright protection and is a work that arises from someone's idea. This study aims to examine the protection of image on the internet that is used illegally for commercial purposes by the designer of a filter of Instagram Stories. To solve the problem, this research uses a normative juridical method, especially the descriptive analytical method, by analyzing the Copyright Law Number 28 of 2014 and the Information, Electronic Transactions Law Number 11 of 2008. The results of this research show that image on the internet is protected by copyright. In Indonesia, the protection of image on the internet is regulated by the Copyright Law Number 28 of 2014 and the Information, Electronic Transactions Law Number 11 of 2008. Copyright protection on the over-the-top media like Instagram is also regulated by the Government Regulation Number 71 of 2019 about Implementation System of Electronic Transactions. Based on the laws and regulation, protection is given to the author of image on the internet, including the designer of the filter of Instagram Stories, so the work cannot be used illegally in a manner that harmful to the author.

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI INVENTOR APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN ASAS ALTER EGO Ananda Fersa Dharmawan; Miranda Risang Ayu; Eddy Damian
Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jphp.v3i2.779

ABSTRAKInventor Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu jenis inventor yang menghasilkan paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Regulasi mengenai hak ekonomi inventor aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun pemberian imbalan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilakukan dengan sifat lapisan nilai menurun. Hal ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang implementasi asas Alter Ego dalam kaitan dengan hak paten yang memberikan kedudukan tertinggi bagi inventor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Tahap Penulisan dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah data sekunder termasuk bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta pelaksanaannya pada peraturan perundang-undangan. Apabila melihat ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentu hak ekonomi inventor ASN tidak terpenuhi dengan adil. Hak ekonomi seorang inventor ASN haruslah tetap dipenuhi dengan adil mengingat nilai invensi yang dihasilkannya. Pelindungan terhadap hak ekonomi yang adil haruslah tetap diakui. Salah satu bentuk dari pelindungan terhadap Hak Ekonomi Inventor ASN yang adil adalah dengan pemberian imbalan royalti yang bersifat progresif atau meningkat sesuai dengan nilai komersialisasi yang dihasilkan dari suatu paten. Kata kunci: alter ego; paten; hak ekonomi; inventor; peraturan menteri keuanganABSTRACTCivil Servants (ASN) is one type of inventor who produces patents according to Law Number 13 of 2016 concerning Patents. Regulations regarding the economic rights of inventors of state civil servants have been regulated in a Regulation of the Minister of Finance, however, the provision of compensation in this Regulation of the Minister of Finance is carried out with a declining value layer nature. This is interesting to analyze from the point of view of implementing the Alter Ego principle in relation to patents which give the inventor the highest position. The research method used in this study uses a normative juridical approach. The writing stage is carried out through a literature search which is carried out by examining secondary data including primary legal materials, literatures, articles, opinions and teachings of experts and their implementation in statutory regulations. If you look at the provisions of Article 8 of the Regulation of the Minister of Finance Number 136/PMK.02/2021, of course, the economic rights of ASN inventors are not fulfilled fairly. The economic rights of an ASN inventor must still be fulfilled fairly considering the value of the invention he produces. The protection of just economic rights must be recognized. One form of protection of the fair economic rights of ASN inventors is the provision of royalties that are progressive or increase in accordance with the commercialization value generated from a patent.Keywords: alter ego; patent; economic rights; inventor; minister of finance regulation.

Data Identification of Cirebon Batik West Java Source of Strength Geographical Indication Komarudin Kudiya; Miranda Risang Ayu
Kosmik Hukum Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v20i2.6954

In the history of batik in Indonesia, We used to know that batik is identified with Javanese culture. In addition, the use of batik cloth is limited to the royal court with a variety of very strict rules. But in its development, batik is no longer owned by Javanese, batik has now become one of the "national clothes" of Indonesia that is used by Indonesians throughout the archipelago on various occasions. In West Java batik has grown and developed in 27 regencies/cities spread from the eastern part of the Cirebon district to the western of West Java, Depok. There are potential characteristics and excellences from each region in West Java that people could not find in other regions. The uniqueness and characteristics of batik in certain area are part of the protection system of geographical indications that identify an area of the country, as the origin region of the product, where the reputation, quality and characteristics of related products are largely determined by geographical factors in the region. The need for a complete and accurate identification in the protection of Geographical Indications is very important considering batik products in West Java have enormous potential that can be protected as part of Geographical Indications (IG) which can be used as marketing tools in the world of commerce, both at the national and international level.Keywords: Cirebon Batik, Geographical Indication, Identification

URGENSI PENGATURAN VALUASI PATEN UNTUK START UP DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 helitha Novianty Muchtar; An An Chandrawulan; Miranda Risang Ayu; Muhamad Amirullloh
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v6i1.170

ABSTRAK Aspek ekonomi dari kekayaan intelektual kurang dirasakan oleh pemilik industry dalam era digital khususnya start up adalah aspek penambahan modal melalui kepemilikan kekayaan intelektual khususnya paten meskipun dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti undang-undang paten dan undang-undang hak cipta telah dinormakan bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan fidusia tetapi dalam kenyataannya norma ini sulit diwujudkan dalam praktik, salah satu kendalanya adalah karena belum adanya valuasi (penilaian) terhadap objek dari fidusia dalam hal ini kekayaan intelektual. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang dapat mendasari pengaturan valuasi untuk kekayaan intelektual, asas ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, masyarakat membutuhkan hukum yang pasti dan norma hukum yang harus dapat diterapkan jika fidusia paten sudah dinormakan maka diperlukan aturan valuasi untuk mendukung jaminan fidusia. Dengan adanya kepastian hukum berupa pengaturan valuasi paten diharapkan perusahaan rintisan berbasis teknologi (start-up) dapat meningkatkan perekonomian dan penambahan modal untuk start up bisnis, dengan peningkatan perekonomian start up diharapkan dapat meningkatkankan pula perekonomian Indonesia dalam era industri 4.0. Kata kunci: paten; start up; valuasi. ABSTRACT The economic aspect of intellectual property is less felt by industry owners in the digital era, especially start-ups, is the aspect of increasing capital through intellectual property ownership of several patents even though in some intellectual property laws such as patent law and copyright law it has been normalized that property Intellectuals can be used as fiduciary guarantees, but in reality, it is difficult to be realized in practice, one of the obstacles is that there is no valuation (order) on the object of fiduciary, in this case intellectual property. The approach method used in this research is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. The principle of legal certainty is a principle that can underlie the regulation of value for intellectual property, this principle is in line with legal objectives, namely legal certainty, people who need definite law and legal norms that must be enforceable if patent fiduciary has been normalized, valuation rules are needed to support fiduciary guarantees. With legal certainty in the form of value regulation, it is hoped that start-ups can improve the economy and increase capital to start a business, with an increase in the start-ups economy it is hoped that it can also improve the Indonesian economy in the 4.0 industrial. Keywords: paten; start up; valuation.

BUDAYA SIRIH PINANG DAN PELUANG PELESTARIANNYA DI SUMBA BARAT, INDONESIA Arief Dwinanto; Rini S. Soemarwoto; Miranda Risang Ayu Palar
Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research Vol 11, No 3 (2019): PATANJALA VOL. 11 NO. 3, September 2019
Publisher : Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat

Sirih pinang dalam tulisan ini mengacu pada sirih (Piper betle L), pinang (Areca catechu L) dan kapur; serta praktik mengunyahnya. Di berbagai daerah di Indonesia, budaya sirih pinang dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya mulai pudar. Namun di Sumba, masyarakatnya masih menanam sirih – pinang dan memanfaatkan sirih pinang dalam kesehariannya, menggunakannya pada praktik ritual, dan acara seremonial. Penelitian ini membahas budaya sirih pinang di Sumba Barat. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan kajian pustaka. Kajian ini menemukan bahwa sirih pinang di Sumba Barat memiliki beragam fungsi sosial, budaya, ekonomi dan pengobatan. Sirih pinang menjadi simbol penting dalam budaya Sumba. Hal ini terkait erat dengan tatanan yang memengaruhi kehidupan orang Sumba, yaitu kepercayaan Marapu, tempat tinggal (rumah: uma ; dan kampung: wano), serta ikatan kekerabatan (kabisu). Sirih pinang sebagai sumber daya budaya tak benda berpotensi untuk dapat dilindungi dalam kerangka pelestarian budaya melalui sistem perlindungan hukum sumber daya budaya takbenda, yaitu melalui ranah warisan budaya takbenda (WBTB) di Indonesia. Sirih pinang refers to the material (betel nut, areca nut, lime) and its practice of chewing it. Sumbanese, plant and use sirih pinang in their daily lives, and use it in ritual practices and ceremonial events. In various regions in Indonesia, sirih pinang tradition and it’s cultural values began to fade, therefore efforts to preserve sirih pinang tradition are needed. This study uses a qualitative approach. Data collection is carried out through observation, interviews, and literature studies. The results found that sirih pinang has a variety of social, cultural, economic, and medicinal functions. It has become an essential symbol in sumbanese culture. The symbol is related to the system that affects the lives of sumbanese, namely Marapu's beliefs, kampung (village) or uma (rumah) and kabisu (kinship system). In the intellectual property rights system, sirih pinang can be categorized as an intangible cultural resource that can be protected, utilized and developed within the framework of cultural preservation. One of the opportunities of the effort to preserve the intangible cultural resources is through the recognition and acknowledgement of sirih pinang as a shared intangible cultural heritage (ICH) in Indonesia.

SISTEM PERLINDUNGAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, INDONESIA Miranda Risang Ayu; Rika Ratna Permata; Laina Rafianti
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThis article analyses various potential Intangible Cultural Resources in alembang and the possible legal protection system for them. Method used by this research was normative and legal-anthropological approach. Data were consisted of secondary data derived from written laws and primary data derived from the results of observation and semi-structured interviews. The results of the research showed that in Palembang there were 6 categories of Intangible Cultural Resources which could be protected by Intellectual Property legal regimes. It was also important to enhance an “integrative and inclusive” protection system in order to maximize the protection. IntisariArtikel ini membahas tentang berbagai potensi Sumber Daya Budaya di Palembang serta sistem perlindungan hukum untuk memaksimalisasi perlindungan bagi potensi-potensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis antropologis. Data berasal dari data sekunder berwujud hukum tertulis maupun data primer hasil dari observasi lapangan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Palembang terdapat 6 kategori potensi Sumber Daya Budaya Tak Benda yang dapat dilindungi oleh sistem Hukum Kekayaan Intelektual. Sistem perlindungan yang integratif dan inklusif bagi potensi Sumber Daya Budaya di Palembang juga perlu dikembangkan untuk memaksimalisasi perlindungan.

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL ATAS PENDOMPLENGAN REPUTASI (THE TORT OF PASSING OFF) KASUS DOMINO’S PIZZA DI INDONESIA AZLIA HANJANI; MIRANDA RISANG AYU PALAR; HELITHA NOVIANTY MUCHTAR
Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v4i1.340

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagangnya dan untuk memberikan lisensi kepada orang / pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Tanpa lisensi dari pemilik merek dagang, jika orang lain menggunakan merek dagang tersebut, itu adalah sebuah pelanggaran. Ada banyak kejadianmerek yang memiliki kesamaan tetapi tidak diperhatikan dengan serius. The tort of passing off berdampak pada kerugian yang menimpa pemilik hak merek. The tort of passing off melindungi merek terkenal sehingga reputasinya tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

Pelindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia Melalui Standardisasi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis Mieke Namira Fuadi; Miranda Risang Ayu Palar; Helitha Novianthy Muchtar
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.19724

Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, penting bagi Indikasi Geografis untuk mendapatkan pelindungan hukum yang sepadan. Pelindungan Hukum Indikasi Geografis didapatkan dengan pendaftaran terlebih dahulu. Salah satu syarat pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia adalah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Masyarakat mendapatkan kesulitan saat melakukan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Peneltian ini bertujuan untuk menentukan cara dalam memudahkan penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian, Upaya memudahkan proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Standarisasi proses penyusunan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui hukum positif seperti Peraturan Menteri.

Co-Authors Aam Suryamah Adyatma, Emir Fauzan Ahmad M Ramli An An Chandrawulan Ananda Fersa Dharmawan Arief Dwinanto AZLIA HANJANI Dadang Epi Sukarsa Eddy Damian Feliany Kowanda Fetrya Salsabilla Hanjani Gunawan, Budhi Helitha Novianthy Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Helitha Novianty Muchtar Ika Citra Dewi Kartika Andini Komarudin Kudiya, Komarudin Lailani Sungkar Laina Rafianti Mahmud, Muh. Thorieq Erzulsyah Marthen, Fadli Matius Ego Eimi Hutabarat Mieke Namira Fuadi Muchtar, Helitha Novianty Muhamad Amirullloh Muhamad Amirulloh Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Amirulloh Nabilah, Ghina Novianty Muchtar, Helitha Putri Kaliandra Hermawan Ranti Fauza Mayana Rika Ratna Permata Rini S. Soemarwoto Sinta Dewi Soemarwoto, Rini Sudaryat Tasya safiranita U. Sudjana, Sudjana Utama, Atika Nur Rahmah

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search