Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Ius Poenale Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Azura, Dinda Maurizka
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN TOL OLEH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Azura, Dinda Maurizka; Joesoef, Iwan Erar
Perspektif Vol. 27 No. 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i1.825

Abstract

Infrastruktur jalan tol yang dibangun baik oleh pemerintah atau swasta memiliki ruang milik jalan (Rumija) yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010. Selain itu, para pelaku usaha UMKM juga melakukan pemanfaatan Ruang milik jalan yang berada di bawah Jalan Layang Tol (Elevated Toll Road). Rumija di bawah elevated toll road tersebut masih terdapat kekosongan hukum. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan didukung wawancara dari pelaku usaha UMKM, pejabat daerah dan operator jalan tol. Objek penelitian adalah Ruang milik jalan di bawah jalan tol milik PT. CW. Hasil temuan dan kesimpulan penelitian bahwa perjanjian yang dilakukan oleh UKM kepada RT/RW setempat Batal Demi Hukum karena tidak semua Ruang milik jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat usaha kecuali ada izin dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk pemberdayaan UMKM maka pemerintah perlu mengkaji pemberian izin (konsesi) pemanfaatan Rumija khususnya yang berada di bawah jalan tol.Toll road infrastructure built either by the government or the private sector has road-owned space (Rumija) which can be used as a place of business which is regulated in Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Roads and Regulation of the Minister of Public Works Number: 20/PRT/M/2010. In addition, MSME business actors also use Rumija which is under the Elevated Toll Road. Rumija, under the elevated toll road, there is still a legal vacuum. The research method is normative juridical supported by interviews from MSME business actors, regional officials and toll road operators. The object of research is Rumija under the toll road owned by PT. CW. The findings and conclusions of the study are that the agreement made by SMEs to the local RT/RW is null and void because not all Rumija can be used as a place of business unless there is a permit from the Directorate of Highways of the Ministry of PUPR. For the empowerment of MSMEs, the government needs to review the granting of permits (concessions) for the use of Rumija, especially those under toll roads
Carut - Marut Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja pada Home Industry Kategori Middle Person Azura, Dinda Maurizka; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4389

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di sektor industri rumahan, khususnya pekerja dengan kategori Middle Person yang berperan sebagai perantara dalam rantai pasokan. Metode penelitian adalah Yuridis Normatif atas kajian regulasi dan literatur terkait, serta didukung dengan wawancara dari beberapa pekerja dan pengusaha. Hasil temuan dari penelitian ini, membahas tantangan yang dihadapi oleh pekerja pada home industry dengan peran sebagai middle person, yang sering kali mengalami ketidakpastian dalam sistem pengupahan akibat fluktuasi pendapatan, pengelolaan cash flow yang buruk, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemberi kerja dalam menerapkan sistem pengupahan yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman regulasi ketenagakerjaan agar pekerja dapat memperoleh upah yang cukup dan memenuhi kewajiban sosialnya. Penerapan sistem pengupahan yang adil dan transparan untuk pekerja pada home industry kategori middle person memerlukan integrasi antara regulasi ketenagakerjaan, pendampingan bisnis, akses modal, serta kolaborasi antar pemberi kerja dan pihak-pihak terkait. Fokus utama adalah pada pemberian upah layak yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memastikan jaminan sosial bagi pekerja. Diharapkan, dengan penerapan sistem yang lebih baik ini, tercipta kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dan produktivitas industri home industry yang lebih tinggi.
Normative Approach to the Prohibition of Euthanasia in Indonesian Law and Islamic Law Wicaksono, Emirza Nur; Azura, Dinda Maurizka
Ius Poenale Vol. 6 No. 1 (2025): Issue In progress (January 2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i1.4411

Abstract

Euthanasia is an issue in bioethics that remains debatable between medical ethics, human rights, and religious principles. In Indonesia, the lack of explicit regulation and the strong influence of moral and religious values create legal ambiguity and ethical uncertainty for healthcare providers. This study examines the normative foundations of euthanasia prohibition in Indonesian positive law and Islamic law, highlighting their shared commitment to the sanctity of life but differing philosophical bases. Indonesian law, rooted in constitutional and criminal provisions, treats euthanasia as an unlawful act, while Islamic law prohibits it on theological grounds, allowing limited withdrawal of treatment under strict conditions. The study underscores the need for a coherent national framework that harmonizes constitutional, ethical, and religious values to guide future health law and bioethics policy in Indonesia.
Co-Authors Iwan Erar Joesoef Siti Hajati Hoesin, Siti Hajati Wicaksono, Emirza Nur