Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Analisis Hukum Atas Kecurangan (Fraud) Rumah Sakit Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional: Legal Analysis of Hospital Fraud in The Implementation Of The National Health Insurance Program Wicaksono, Emirza Nur; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan VOLUME 5 NO 1
Publisher : Magister Ilmu Hukum - Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jhek.v5i1.243

Abstract

Law enforcement against fraud committed by hospitals in the implementation of the National Health Insurance (JKN) program is a crucial aspect in maintaining the integrity of the healthcare system in Indonesia. This study aims to analyze the legal framework governing hospital fraud and to assess the effectiveness of its implementation in practice. The research method used is normative with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that law enforcement regarding hospital fraud in the JKN program has been regulated by existing legislation. However, its implementation still faces several challenges. The current legal regulations are not fully effective in preventing and addressing fraud. Implementation is hindered by various obstacles, including a lack of coordination among law enforcement agencies, weak internal oversight, and minimal strict sanctions against fraud perpetrators. The conclusion of this study is that law enforcement on hospital fraud within the JKN program requires more effective and efficient efforts, as well as increased awareness and compliance with the applicable laws and regulations.
Penolakan Pasien Emergency oleh Rumah Sakit akibat Regulasi BPJS Kesehatan: Perspektif Hukum dan Etika Wicaksono, Emirza Nur
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 5 No. 1 (2025): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v5i1.12602

Abstract

The refusal of patients in emergency conditions by hospitals that they do not meet the emergency criteria as stipulated by BPJS Kesehatan regulations raises critical legal and medical ethical issues. This study aims to analyze the juridical aspects and professional medical ethics related to such practices by examining the Indonesian Medical Code of Ethics as well as the legal provisions in Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 24 of 2011 on the Social Security Administering Body (BPJS Kesehatan). The research method used is a normative juridical approach through literature study. The findings indicate that, from a legal standpoint, hospitals and medical personnel are obligated to provide medical services to all patients in emergency situations without delay regardless their administrative status. Refusal to provide such services may be classified as a legal violation and may be subject to criminal, civil, and administrative sanctions. From the perspective of medical ethics, such actions are contrary to the principles of beneficence and non-maleficence and violate the Medical Code of Ethics. Therefore, BPJS administrative regulations must be aligned with legal and ethical principles in handling emergency cases to ensure the protection of patients’ rights and the continuity of equitable and professional health services. The study concludes that the refusal of emergency patients by hospitals due to unmet BPJS Health emergency criteria contradicts Indonesia’s positive law and the fundamental principles of medical ethics.
Analisis Etis dan Yuridis Perundungan Terstruktur Dalam Sistem Pendidikan Kedokteran Spesialis: Ethical and Legal Analysis of Structured Bullying In The Specialist Medical Education System Lovinska, Arlyne Faza; Wicaksono, Emirza Nur; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun
Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan VOLUME 5 NO 1
Publisher : Magister Ilmu Hukum - Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/jhek.v5i1.247

Abstract

The phenomenon of bullying within the specialist medical education system is a serious issue rooted in the rigid and closed hierarchical structure of teaching hospitals. This form of bullying not only threatens the mental health of medical residents but also raises profound concerns from the perspective of medical professional ethics and applicable legal norms. This study examines the issue using a normative legal research method (doctrinal approach), by analyzing relevant legal norms both written in legislation, legal doctrines, court decisions, and fundamental legal principles. The findings indicate that systematic bullying violates core ethical principles, such as the principle of non-maleficence (do no harm), justice, and respect for individual dignity. Furthermore, these practices contradict the constitutional rights of learners as guaranteed under Indonesia’s legal system. The absence of specific regulations protecting residents further exacerbates the power imbalance within medical education. Therefore, this study advocates for comprehensive reform, including the establishment of a safe and reliable reporting system, stronger legal protections for residents, and the integration of ethical values education into the medical curriculum.
Legalitas Operasional Posyandu Berbasis Masyarakat dalam Perspektif UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Wicaksono, Emirza Nur
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 6, No 3 (2025): Oktober 2025
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v6i3.4753

Abstract

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wujud pemberdayaan masyarakat dalam sektor kesehatan yang berperan penting dalam pelayanan promotif dan preventif, khususnya untuk kesehatan ibu dan anak. Namun, kajian yuridis mengenai legalitas operasional Posyandu, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas operasional Posyandu berbasis masyarakat dalam perspektif regulasi terbaru tersebut serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap keberlangsungan Posyandu di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengakuan normatif terhadap keberadaan dan operasional Posyandu sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan nasional berbasis masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal pemenuhan legalitas formal, status kelembagaan, serta perlindungan hukum bagi kader Posyandu.  Pengaturan ini membuka peluang penguatan regulasi teknis, dukungan kebijakan, serta perlindungan hukum yang lebih jelas untuk Posyandu, sehingga keberlangsungan dan penguatannya di masa depan dapat terjamin.  Kata kunci: Posyandu, Legalitas Operasional, UU No. 17 Tahun 2023, Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Analisis Yuridis
Konstruksi Hukum Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional di Indonesia Wicaksono, Emirza Nur
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional. Fokus utama penelitian ini mencakup pengaturan hukum nasional, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta implementasi kebijakan aborsi dalam praktik medis dan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk mengakses aborsi, implementasinya masih terbatas akibat prosedur administratif yang kompleks, keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya pemahaman tenaga medis, serta interpretasi aparat penegak hukum yang tidak konsisten. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum aborsi yang efektif harus berbasis hak asasi manusia, menjamin akses layanan medis yang aman, menyederhanakan prosedur hukum, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan sosialisasi publik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaruan kebijakan hukum nasional agar hukum dapat berfungsi secara substantif dan humanis dalam melindungi perempuan korban perkosaan.
Pengakuan Hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) Sebagai Bagian dari Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Nasional Wicaksono, Emirza Nur
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1871

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hukum terhadap Warung Tegal (Warteg) sebagai bagian dari kearifan lokal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, perlindungan pengetahuan lokal, dan kebijakan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kearifan lokal dalam hukum nasional diposisikan sebagai nilai budaya, praktik sosial, dan pengetahuan tradisional yang hidup dalam masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap identitas serta keberlanjutan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Warteg memenuhi unsur-unsur kearifan lokal melalui nilai solidaritas, kontinuitas praktik, serta kontribusinya sebagai bagian dari budaya kuliner rakyat urban. Namun, pengakuan hukum terhadap Warteg masih bersifat tidak langsung karena belum terdapat regulasi yang secara eksplisit menetapkannya sebagai kearifan lokal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengakuan yuridis terhadap Warteg memiliki implikasi penting bagi pembinaan, pelestarian, dan perlindungan usaha kuliner tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan normatif yang lebih komprehensif melalui harmonisasi kebijakan pemajuan kebudayaan, pemberdayaan UMKM, dan penguatan peran pemerintah daerah, sehingga kedudukan Warteg sebagai bagian dari kearifan lokal dapat diperkuat dalam kerangka pembangunan hukum nasional di masa mendatang.
Corporate legal aspects of hospitals in relation to medical malpractice: a review of law no. 17 of 2023 on health Wicaksono, Emirza Nur
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.944

Abstract

Decree Law no. 17 of 2023 on Health comes with a new regulation on the responsibility of hospitals for medical negligence. This research aims to examine the juridical impact of the Law's rules on the hospital's liability regime regarding civil, criminal, and administrative liability. This study uses the normative juridical method, which is a statutory and conceptual approach, to examine legal materials through document studies, regulations, literature, and research relevant to the problem of law. The findings reveal that Legislation No. 17 of 2023 concerning Health broadens the legal liability of hospitals as service providers and independent legal entities that are subject to liability. Hospitals need to keep patients safe through the supervision of medical personnel, quality standards, and risk management. These provisions create a multilayer system of accountability that combines the personal responsibility of medical staff with institutional liability, providing greater legal protection for patients and holding healthcare organizations more accountable. The research findings indicate that Legislation No. 17 of 2023 on Health confirms and develops a robust legal basis to reign hospital liability for medical malpractice and foster a structured patient safety culture in healthcare systems.
Normative analysis of the legal status of Catholic church annulment in the national legal system: A comparison of the concepts of annulment and divorce Wicaksono, Emirza Nur
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.1329

Abstract

This study normatively analyzes the legal status of the Catholic Church’s annulment within the Indonesian national legal system by comparing the concepts of annulment and divorce. This study is normative legal research that employs statutory and conceptual approaches. The results indicate that annulment in Catholic Church Law is declarative and based on the principle of the indissolubility of marriage, thus being conceptually distinct from divorce in national law. Although annulment shares similarities with marriage annulment, the decisions of ecclesiastical tribunals do not have binding legal force in the national legal system because they are not explicitly regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This lack of synchronization between canon and national laws creates legal uncertainty and has implications for the protection of Catholic citizens’ rights. This research affirms the necessity of harmonizing legal norms within the framework of legal pluralism to achieve legal certainty and justice in the regulation of marital status in Indonesia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAKAN MEDIS: STUDI KRITIS TERHADAP PASAL-PASAL KRUSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Wicaksono, Emirza Nur
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 4 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58878/sutasoma.v4i1.410

Abstract

This study analyzes the construction of criminal liability in medical actions under Law No. 17 of 2023 and assesses its implications for legal certainty, professional protection, and the doctor–patient relationship. Using a normative legal research method with doctrinal and conceptual approaches, the study finds that several provisions in the law particularly those related to professional standards, patient safety, medical records, informed consent, and criminal sanctions are ambiguous and potentially give rise to disproportionate criminalization. The lack of clarity regarding the threshold of negligence, the absence of an integrated professional assessment mechanism, and insufficient harmonization between health-criminal norms and the general criminal law framework create legal uncertainty for medical professionals. The legal enforcement implications of these conditions include the rise of defensive medicine, a shift in the doctor–patient relationship toward a more legalistic orientation, and the potential decline in the quality of healthcare services. The study recommends the development of more detailed implementing regulations, the harmonization of criminal norms, and the strengthening of the role of professional organizations in evidentiary processes to ensure proportional legal protection and a more equitable health system.
Legalisasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum, Etika, dan Moralitas Wicaksono, Emirza Nur
Journal of Law & Policy Review Vol 3, No 2 (2025): Journal of Law & Policy Review, December 2025
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v3i2.1047

Abstract

This study examines the legalization of commercial sex work as a form of employment from legal, ethical, and moral perspectives in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the existing legal framework governing sex work, assess the social, legal, and moral implications of legalization, and formulate an ideal legal policy aligned with the nation’s humanitarian and moral principles. This research employs a normative juridical approach through literature studies on statutory regulations, legal doctrines, and ethical as well as moral considerations. The findings indicate that current regulations have not effectively protected sex workers, while society continues to emphasize moral and ethical values. The legalization of sex work can be justified under the principles of human rights protection, strict social supervision, and economic empowerment. The ideal legal policy formulation should emphasize a humanistic, participatory, and moderate regulatory framework, ensuring that sex work practices are governed without neglecting national ethics and morality.