Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Indonesian Journal of International Law Bina Hukum Lingkungan
Putra, Afrizal Musdah Eka
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
SWING THE ANGKLUNG TUBE IN THE DIGITAL ECONOMY ERA: BASED ON INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS PERSPECTIVE Rafianti, Laina; Suryamah, Aam; Putra, Afrizal Musdah Eka; Ramli, Ahmad M.
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (689.408 KB)

Abstract

After the UNESCO inscription of Angklung as Intangible Cultural Heritage in 2010, the responsibility of the angklung custodian is harder. Angklung is not only must exist as a living culture but must also develop. At first, the inscription of angklung is essential to ascertain cultural identity from Indonesia. Besides, intellectual property law contributes a vital key to protect the community and individuals who create copyrighted subject matter based on angklung. Double protection for angklung in cultural and intellectual property also provides double consequences. The problem is, the relation between those two related institutions is weak. Moreover, the mechanism of protection between communal and individual intellectual proper is overlapping. Although the discussion in the IGC GRTKF is still an ongoing debate, Indonesia has regulated national regulation on TCEs with its problems in implementing legislation. Otherwise, the demand to protect the utilization of Angklung is high in this rapid and massive digital economy era. This article aims to harmonize legal instruments in cultural and intellectual property subject matter to realize comprehensive protection for Angklung and determine the implementation step of protection and utilization of Angklung in the digital economy era after the inscription of the UNESCO. After mapping the legal instruments regarding culture and intellectual property, the researcher concluded that it needs a grounded implementing legislation besides the existing legal instruments. The government cannot achieve the protection alone without willpower and coordination with custodians, artists, and educational institutions in preserving and developing Angklung.
DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN PUSAT BUDAYA JAWA BARAT Rafianti, Laina; Dwinanto, Arief; Afifah, Siti Sarah; Putra, Afrizal Musdah Eka; Gunawan, Nabilah; Amara, Ailsha
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan langkah pengelolaan pusat budaya yang sempat terkendala karena pandemik Covid-19. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Proyek Insfrastruktur Strategis tahun 2018-2023 telah merencanakan membangun Pusat Budaya di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada Tahun 2019 telah dibangun Pusat Budaya di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Pandemik Covid-19 menjadi tantangan bagi pembangunan pusat budaya yang telah dibangun dalam hal optimalisasi penggunaannya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menentukan alternatif lain dalam meningkatkan fungsi pusat budaya yang telah ada akibat adanya realokasi anggaran pembangunan pusat budaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis persoalan secara yuridis. Dilakukan pula penelitian lapangan di Kabupaten Subang dan wawancara dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melengkapi aspek sosiologis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di tingkat nasional dan daerah telah memberikan justifikasi bagi Pembangunan Pusat Budaya. Perlu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pemanfaatan Pusat Budaya untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atas penggunaan Pusat Budaya ini oleh para pelaku budaya setempat. Dalam menyikapi realokasi anggaran, perlu dipertimbangkan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat selain membangun Pusat Budaya baru.
DAMPAK PANDEMIK COVID-19 TERHADAP PEMBANGUNAN PUSAT BUDAYA JAWA BARAT Rafianti, Laina; Dwinanto, Arief; Afifah, Siti Sarah; Putra, Afrizal Musdah Eka; Gunawan, Nabilah; Amara, Ailsha
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 3 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 3, Juni 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk merumuskan langkah pengelolaan pusat budaya yang sempat terkendala karena pandemik Covid-19. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Proyek Insfrastruktur Strategis tahun 2018-2023 telah merencanakan membangun Pusat Budaya di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada Tahun 2019 telah dibangun Pusat Budaya di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Pandemik Covid-19 menjadi tantangan bagi pembangunan pusat budaya yang telah dibangun dalam hal optimalisasi penggunaannya. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk menentukan alternatif lain dalam meningkatkan fungsi pusat budaya yang telah ada akibat adanya realokasi anggaran pembangunan pusat budaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier digunakan untuk menganalisis persoalan secara yuridis. Dilakukan pula penelitian lapangan di Kabupaten Subang dan wawancara dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk melengkapi aspek sosiologis dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di tingkat nasional dan daerah telah memberikan justifikasi bagi Pembangunan Pusat Budaya. Perlu petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pemanfaatan Pusat Budaya untuk mencapai hasil akhir yang maksimal atas penggunaan Pusat Budaya ini oleh para pelaku budaya setempat. Dalam menyikapi realokasi anggaran, perlu dipertimbangkan merevitalisasi kantong-kantong budaya yang selama ini telah hidup di masyarakat selain membangun Pusat Budaya baru.
Co-Authors Aam Suryamah Afifah, Siti Sarah Ahmad M. Ramli Amara, Ailsha Dwinanto, Arief Gunawan, Nabilah Laina Rafianti