Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Journal Sultra Research of Law Journal of Innovative and Creativity Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial KANUN: JURNAL ILMU HUKUM
Lathifah Nugraheni, Nadea
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Budoyo, Sapto; Lathifah Nugraheni, Nadea; Martomo, Martomo
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.9411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor seseorang melakukan tindak pidana pelanggaran penipuan melalui media transaksi elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Lemahnya kekuatan hukum yang dilakukan oleh para pelaku dan juga korban dalam melakukan suatu transaksi melalui media elektronik hanya sebatas kepercayaan satu sama lain, tidak melihat ketentuan hukumnya, kurangnya pengetahuan akan hal jual beli       atau informasi yang baik didalam melakukan suatu transaksi melalui media eletronik (media sosial) menjadi faktor utama adanya tindak pidana dalam UU ITE. Putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum atau  undang-undang yang telah berlaku di negara Indonesia
Dampak Korupsi Pada Pelaksanaan Bansos COVID- 19 Hirmawati, Dita Arsyifa; Lathifah Nugraheni, Nadea
Sultra Research of Law Vol 7 No 1 (2025): Sultra Research of Law
Publisher : Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54297/surel.v7i1.101

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak korupsi pemerintah terhadap pengelolaan bantuan sosial dan efeknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
KETIKA RUMAH MENJADI SARANG : ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI NARKOTIKA OLEH ORANG TUA Nadila Indrayani Delyana; Wahyu Widodo; Nadea Lathifah Nugraheni
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.9782

Abstract

Eksploitasi anak dalam tindak pidana narkotika merupakan fenomena yang memprihatinkan, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak oleh orang tua dalam tindak pidana narkotika, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menjadikan anak sebagai kurir, penyimpan, maupun pihak yang terlibat dalam transaksi narkotika. Faktor penyebabnya meliputi tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi keluarga yang tidak harmonis. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak bersifat kompleks, mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan rehabilitasi, bukan represif
DARI PERLINDUNGAN MENUJU PEMULIHAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Musa’ada Pamungkas; Nadea Lathifah Nugraheni; Wahyu Widodo
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2245

Abstract

Pelecehan seksual merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, serta hilangnya rasa aman bagi korban. Kasus pelecehan seksual di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Ndholo Kusumo Kabupaten Pati menunjukkan bahwa korban masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh perlindungan dan pemulihan akibat relasi kuasa, stigma sosial, serta belum optimalnya implementasi perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan upaya pemulihan korban berdasarkan hukum positif Indonesia serta mengkaji efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup memadai dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban melalui pendampingan hukum, perlindungan identitas, rehabilitasi medis dan psikologis, rehabilitasi sosial, serta restitusi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa budaya victim blaming, relasi kuasa, keterbatasan fasilitas pemulihan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga perlindungan korban, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar perlindungan serta pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif.
IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR THE MERON TRADITION UNDER LAW NO. 5 OF 2017 ON THE ADVANCEMENT OF CULTURE Melisa Pinky Nala; Wahyu Widodo; Nadea Lathifah Nugraheni
KANUN:JURNAL ILMU HUKUM Vol. 28 No. 2: August 2026: Constitutional Law and Global Development
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kjih.v28i2.2619

Abstract

Legal protection of intangible cultural heritage in Indonesia is established through Law No. 5 of 2017 on the Advancement of Culture. However, a national legal framework does not necessarily ensure effective implementation at the local level, particularly where community-based cultural traditions depend on local regulatory and institutional mechanisms. This study examines the implementation of the cultural protection mandate under Law No. 5 of 2017 in relation to the Meron Tradition in Sukolilo Village, Pati Regency, with particular attention to the gap between national legal norms and local implementation. This study employs an empirical juridical approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with purposively selected informants, while secondary data were collected through legal and literature review and documentation. The data were analysed qualitatively using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings show that the Meron Tradition has received formal recognition as Indonesia’s Intangible Cultural Heritage and continues to be practised through community participation and local government support. Nevertheless, formal recognition and continued cultural practice have not yet been fully translated into comprehensive local protection mechanisms. The main gaps concern the availability of specific local regulatory arrangements, institutional coordination, sustainable resources, systematic documentation, and mechanisms for intergenerational transmission. The study argues that effective protection of intangible cultural heritage requires more than formal recognition; it requires translating national cultural law into locally appropriate and sustainable legal and institutional mechanisms.
Co-Authors Hirmawati, Dita Arsyifa Martomo, Martomo Melisa Pinky Nala Musa’ada Pamungkas Nadila Indrayani Delyana Praditya Arcy Pratama Sapto Budoyo Wahyu Widodo