Praditya Arcy Pratama
Universitas PGRI Semarang

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Dimedia Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PN Bir) Sapto Budoyo; Praditya Arcy Pratama; Nia Yunita Sari
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
Publisher : Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51874/jips.v4i1.94

Abstract

The rampant use of technology at this time has caused various changes that have a major impact on society, one of which is the use of social media related to freedom of expression and opinion. So that someone can easily provoke and defame others. The purpose of this study is to find out the factors a person commits a criminal act of defamation on social media and to find out an analysis of criminal sanctions for defamation on social media. The research was conducted using normative juridical methods. The results of this study indicate that someone commits a criminal act of defamation on social media due to internal factors, namely hurt, while external factors such as human resources, namely the social environment, economy, politics, low level of education, lack of legal awareness. The judge's decision is in accordance with the legal provisions based on Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on amendments to Law Number 11 of 2008 regarding information and electronic transactions.
The Urgency of Legal Education for Teachers to Prevent Teacher Criminalization in Learning Sapto Budoyo; Marzellina Hardiyanti; Praditya Arcy Pratama
Journal of Innovation in Educational and Cultural Research Vol 4, No 4 (2023)
Publisher : Yayasan Keluarga Guru Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46843/jiecr.v4i4.1297

Abstract

Teachers are educators who carry out their duties and obligations professionally. However, there is a clash between enforcing discipline to students and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The main problem in this research is analyzing the reasons for the need for legal education for teachers to prevent the criminalization of teachers in learning and government efforts to prevent the criminalization of teachers in learning. This research used a juridical-normative approach method with secondary data, which was analyzed deductively using descriptive-analytical data analysis. The results of the research and discussion show that legal education is needed for teachers to prevent criminalization because teachers receive protection through Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. The many conflicting cases of enforcing teacher discipline for students and the imposition of sanctions, which result in criminalization, encourage the need for legal education and legal understanding for teachers in Indonesia. Efforts that the government can make to prevent criminalization are providing legal outreach programs for teachers in Indonesia, strengthening legal protection regulations for teachers in learning, and providing character education to students.
Implikasi Strick Liability dalam Pertanggung Jawaban Korporasi Pasca Berlakunya KUHP 2023 Studi Kasus Chevron Bioremediasi Latiful Faid; Nadea Latifah Nugraheni; Praditya Arcy Pratama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16178

Abstract

KUHP 2023 mengakui korporasi sebagai subjek pidana namun mempertahankan prinsip kesalahan (mens rea) yang bertentangan dengan doktrin strict liability Pasal 88 UU PPLH, menciptakan disharmoni penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi strict liability dalam pertanggungjawaban korporasi pasca KUHP 2023 melalui studi kasus Chevron Bioremediasi. Menggunakan metode yuridis normatif deskriptif-analitis dengan pendekatan konseptual dan kasus, populasi data primer meliputi KUHP 2023, UU PPLH, PERMA, dan putusan Chevron; data sekunder dari literatur hukum 2021- 2025. Instrumen analisis konseptual-deduktif dengan triangulasi sumber diolah kualitatif via pengelompokan tema dan sintesis model harmonisasi. Hasil menunjukkan KUHP tetap berbasis kesalahan sehingga korporasi lolos sanksi lingkungan dalam kasus Chevron, dengan gap normatif yang melemahkan pemulihan ekosistem. Kesimpulan merekomendasikan model harmonisasi strict liability sebagai lex specialis untuk tindak pidana lingkungan berisiko tinggi guna wujudkan keadilan restoratif.
Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Proses Pendidikan Terhadap Risiko Yang Timbul Dari Orang Tua Peserta Didik Sapto Budoyo; Praditya Arcy Pratama
Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah
Publisher : PGRI Kota Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51874/jips.v7i1.347

Abstract

Dalam ranah pendidikan, peran seorang pengajar melampaui fungsi edukatif semata. Mereka kerap berhadapan dengan beragam bentuk konflik potensial, seperti tuntutan, tindakan intimidatif, hingga agresi fisik, yang sering kali bersumber dari ketidakpuasan wali murid terhadap metode atau capaian pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan perlindungan profesi guru dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip hukum (seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan) diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru dari yang timbul dari orang tua peserta didik, penelitian ini menerapkan metode normatif yuridis melalui pendekatan analisis regulasi dan eksaminasi kasus guna menelaah tingkat perlindungan hukum yang tersedia bagi para pendidik. upaya sistematis diperlukan untuk memperkuat kerangka regulasi yang ada. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan meliputi, penguatan dan harmonisasi aturan hukum yang lebih spesifik dan tegas, intensifikasi sosialisasi peraturan kepada komunitas sekolah dan masyarakat luas guna membangun pemahaman bersama. Perancangan dan implementasi sistem proteksi yang lebih efektif dan terintegrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan terwujud jaminan keamanan serta pengakuan terhadap profesionalisme guru dalam menunaikan kewajibannya, yang pada akhirnya akan menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.