Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Indonesia Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JRIIN :Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Journal of International Multidisciplinary Research MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Faturohman
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

 1 
PERAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI Zulfa Andina; Faturohman; Umi Febiola
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1054

Abstract

Ekstradisi adalah proses formal di mana pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Perjanjian ekstradisi memberikan kemudahan bagi negara-negara yang telah menjalin kesepakatan tersebut, memfasilitasi penangkapan dan pengadilan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar yurisdiksi nasional. Ketika pelaku melarikan diri ke negara lain, ini mengakibatkan kerugian bagi negara asal yang tidak dapat menangkapnya, karena pelaku telah melanggar hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan (locus delicti). Tindak pidana korupsi menjadi contoh kasus mencolok, dianggap sebagai ancaman luar biasa yang merugikan masyarakat global. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pentingnya ekstradisi dan pengembalian aset menjadi signifikan. Mekanisme kerjasama internasional, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, diatur oleh Pasal 43(1) UNCAC, memberikan dasar penting dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain.
Co-Authors Bintang Ramadhan, Andika Candra Yani Chairunissa, Siti Dirgantara, Rhaka Eva Alfiyyah Heidiani Ikasari, Ines Hendrawati, Sulkiah Melita Ferliani Neneng Adelia Ramzi, Muhammad Sindi Saputri Umi Febiola Zulfa Andina