Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Indonesia Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora JRIIN :Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Journal of International Multidisciplinary Research
Faturohman
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Keamanan Bahasa Pemrograman Java Dengan Implementasi Kriptografi AES Bintang Ramadhan, Andika; Faturohman; Dirgantara, Rhaka; Ramzi, Muhammad; Heidiani Ikasari, Ines
Jurnal Riset Informatika dan Inovasi Vol 2 No 4 (2024): JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi
Publisher : shofanah Media Berkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Keamanan adalah hak asasi bagi setiap individu. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk keamanan pribadi, identitas, dan lainnya. Demikian pula di dunia teknologi, setiap individu berhak memiliki keamanan yang terjamin di dunia internet, termasuk perlindungan data pribadi dan riwayat aktivitas online. Dalam hal pengiriman pesan, data pesan berhak dijaga kerahasiaannya melalui proses enkripsi dan dekripsi, yang merupakan langkah penting untuk melindungi informasi dari kebocoran. Penggunaan enkripsi dan dekripsi adalah solusi untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang, dan Algoritma Kriptografi AES adalah salah satu metode yang aman untuk proses ini. Algoritma ini digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data atau pesan. Penggunaan kriptografi diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data yang sensitif. Implementasi ini akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Java, dengan harapan dapat memberikan keamanan yang lebih baik untuk data atau pesan.
Konflik Kejahatan Genosida Antar Warga Dusun Ori Terhadap Negri Kariu Dan Perlindungan Hukum Terhadan Korban Pelanggaran Ham Berat Candra Yani; Eva Alfiyyah; Faturohman
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/0ee2yt36

Abstract

Prinsip kemanusiaan harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya jika bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat Pulau Haruku, Kariu, pada 26 Januari 2022 ingin diselesaikan secara tuntas. Hak asasi manusia jelas telah dilanggar dalam kasus ini. Inti dari eksplorasi ini adalah untuk melihat pengobatan yang legal untuk mengakhiri genosida, termasuk penyerangan terhadap warga Kariu yang dilakukan oleh warga desa Ori. Pemikiran normatif hukum menggunakan kerangka kasus, hukum, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui pengumpulan literatur, analisis deskriptif, dan penggunaan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelusuran, konflik antara dua warga Negeri Kariu dan Dusun Ori tersebut menjadi awal konflik dan penyerangan terhadap masyarakat Negeri Kariu yang dilakukan kelompok warga.
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Chairunissa, Siti; Hendrawati, Sulkiah; Faturohman
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.045 KB) | DOI: 10.58344/jhi.v1i1.4

Abstract

Pendahuluan: Maraknya penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri menjadi permasalahan Indonesia saat ini dan tak jarang para pengguna mengalami kesakitan akibat mengkonsumsi narkotika. Tujuan: untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, terutama terhadap putusan nmor 975/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengkaji suatu norma, aturan, doktrin, teori, dan bahan kepustakaan hukum untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dibahas. Hasil pembahasan: Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan pada pertimbangan Hakim berupa peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dilengkapi dengan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional apakah terdakwa termasuk ke dalam pecandu atau bukan. Kesimpulan: Dengan penelitian ini maka diperlukannya untuk melakukan pembaharuan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama dalam pemberian rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika, bahwa bukan hanya pecandu narkotika saja namun untuk setiap penyalahgunaan narkotika berhak untuk mendapatkan rehabilitasi.
PERAN PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU PIDANA KORUPSI Zulfa Andina; Faturohman; Umi Febiola
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1054

Abstract

Ekstradisi adalah proses formal di mana pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tempat kejahatan dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Perjanjian ekstradisi memberikan kemudahan bagi negara-negara yang telah menjalin kesepakatan tersebut, memfasilitasi penangkapan dan pengadilan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar yurisdiksi nasional. Ketika pelaku melarikan diri ke negara lain, ini mengakibatkan kerugian bagi negara asal yang tidak dapat menangkapnya, karena pelaku telah melanggar hukum berdasarkan tempat kejadian kejahatan (locus delicti). Tindak pidana korupsi menjadi contoh kasus mencolok, dianggap sebagai ancaman luar biasa yang merugikan masyarakat global. Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri, pentingnya ekstradisi dan pengembalian aset menjadi signifikan. Mekanisme kerjasama internasional, terutama dalam penanganan tindak pidana korupsi, diatur oleh Pasal 43(1) UNCAC, memberikan dasar penting dalam pengambilalihan aset tindak pidana dari negara lain.
Co-Authors Bintang Ramadhan, Andika Candra Yani Chairunissa, Siti Dirgantara, Rhaka Eva Alfiyyah Heidiani Ikasari, Ines Hendrawati, Sulkiah Ramzi, Muhammad Umi Febiola Zulfa Andina