Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Neneng Adelia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Melita Ferliani; Neneng Adelia; Sindi Saputri; Faturohman
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): Februari
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v1i3.895

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang langkah-langkah hukum yang tersedia bagi terdakwa atauter pidana dalam rangka menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan menghubungkan berbagai ketentuan yang terdapat dalam dokumen hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi terdakwa atau terpidana mencakup dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa termasuk perlawanan, banding, dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa mencakup pemeriksaan kasasi untuk kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga mencerminkan peran hukum dalam melindungi individu dalam masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk hak-hak asasi, kebendaan, dan personal. Disarankan agar baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, terutama para pelaku tindak pidana, memahami dengan baik hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.  
Tinjauan Hukum mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap PT TIKI di BPSK WKP II Provinsi Banten (Studi Kasus: Putusan No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021) Neneng Adelia; Mohammad Hifni; Safiulloh Safiulloh
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7399

Abstract

The limited number of studies on consumer dispute resolution through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) underpins this research, despite its significant implications for consumer rights protection and legal certainty in Indonesia. This study aims to analyze the mechanism of consumer dispute resolution against PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) at BPSK WKP II, Banten Province, and to evaluate the effectiveness of BPSK decisions in enforcing business actors’ legal responsibility based on the principle of strict liability in civil law. A qualitative case study approach was employed, drawing on BPSK and Supreme Court rulings related to case No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, as well as interviews with BPSK members and affected consumers. Data were collected through official document analysis, semi-structured interviews, and participatory observation, then analyzed using thematic and comparative techniques. The findings reveal that PT TIKI was proven to have altered delivery services without consumer consent, causing material and immaterial losses, and that BPSK effectively applied arbitration as a fast, efficient, and low-cost dispute resolution mechanism. These findings support the theory of strict liability in civil law and affirm BPSK’s role as an effective quasi-judicial body in upholding consumer rights and ensuring legal certainty, although enforcement of decisions still requires supervision and clear limitations of authority. The implications include theoretical contributions to the literature on alternative dispute resolution (ADR) and strict liability of business actors, as well as practical contributions in the form of recommendations for BPSK, business actors, and policymakers to strengthen dispute resolution mechanisms and consumer protection.
Co-Authors Faturohman Melita Ferliani Mohammad Hifni Safiulloh, Safiulloh Sindi Saputri