Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PRIORITY RIGHTS IN THE PROCESS OF CONVERTING EIGENDOM VERPONDING LAND INTO PROPERTY RIGHTS: A JURIDICAL ANALYSIS: Case Study of Decision Number: 337/Pdt.P/2013/Pn.Jr Firmansyah, Rendy; Permanasari, Lolita
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 1 Issue 3 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.77 KB) | DOI: 10.56943/jcj.v1i3.150

Abstract

The land ownership by an individual or a group have right to freely use it. According to the philosophy of customary law, rights are the authority, power and ability of people to act on objects. There are many cases of ex-western land rights that have not been converted after 20 years of the UUPA has been in force. For instance, a case that occurred is the ex-western land of Eigendom Verponding number 3529 in Jember district. The judge has tried to determine. The main problem of this study is the way to recognize and prioritize priority rights in the process of converting Eigendom land into property rights. Juridical analysis used to examine the priority rights in the process of converting Eigendom Verponding land into property rights (case study of case determination no. 337/pdt.p/2013/pn.jr). This problem was studied using a normative method, with a case approach and legislation. The conclusion of this study is that priority rights are used in solving land problems to obtain land rights, determine ownership rights, obtain compensation due to the abolition or cessation of land use and utilization rights, and determine the subject of rights who have the right to manage the land properly.
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian Dibandingkan Tindak Pidana Keimigrasian Firmansyah, Rendy; Hamdi, Muhammad Arief; Aji, Koesmoyo Ponco
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6999

Abstract

Tulisan ini membahas perbandingan antara Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan pendekatan pidana dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya mobilitas lintas negara dan potensi pelanggaran keimigrasian, pemerintah Indonesia lebih sering menerapkan TAK karena dinilai lebih efisien, cepat, dan proporsional dibandingkan dengan proses pidana yang kompleks dan memakan waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa TAK menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum keimigrasian, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025. Meskipun demikian, pendekatan pidana tetap diperlukan untuk pelanggaran berat seperti penyelundupan manusia dan penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, sistem hukum keimigrasian idealnya memadukan pendekatan administratif dan pidana secara proporsional, dengan menjunjung asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi data antarinstansi, serta penyusunan regulasi yang jelas untuk membedakan pelanggaran administratif dan pidana secara tegas.