Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Desa Ulil Albab
Astiti, Ni Made Yordha Ayu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAJAR PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTA DENPASAR Astiti, Ni Made Yordha Ayu; Yudistira Darmadi, A.A. Ngurah Oka
Kertha Desa Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan pengkajian dan menganalisis mengenai faktor penyebab pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika dan juga menganalisis terkait dengan kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal melakukan pencegahan dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelajar penyalahguna narkotika di wilayah Polresta Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan data dari Polresta Denpasar yang berupa hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada Wakasat Reserse Narkoba Polresta Denpasar dengan Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkotika terhadap pelajar serta beberapa literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat beberapa faktor pelajar melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar dan juga kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian wilayah Polresta Denpasar terhadap pelajar yang melakukan Penyalahgunaan narkotika dijerat dengan ketentuan pasal sebagaimana dalam UU Narkotika. Namun, untuk penjatuhan sanksi pidana yang sesuai kembali lagi pada keputusan hakim di pengadilan. Aparat yang meneggakkan hukum dalam proses dan putusannya harus yakin bahwa keputusannya yang telah diambil menjadi landasan yang kokoh bagi anak. Sehingga, dapat memulihkan dan mengontrol anak untuk menjalani masa depan cerahnya, serta dapat mengembangkan anak sebagai warga yang dapat bertanggungjawab dalam kehidupan bangsanya. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahguna Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, Pelajar.
Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polri Sebagai Pengedar Dan Pengguna Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar Astiti, Ni Made Yordha Ayu
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v4i1.6759

Abstract

Keberadaan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, berkewajiban menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan oleh Oknum Polri sebagai pengedar dan pengguna narkotika berdampak pada kepercayaan masyarakat dan memberikan pandangan negatif terhadap citra Polri itu sendiri. Maka dari itu, perlu ditindak lanjuti guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan temuan di Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses penegakan hukum terhadap oknum Polri baik sebagai pengedar dan pengguna narkotika di wilayah hukum Polresta Denpasar tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka berlaku ketentuan UU RI 35/2009 tentang Narkotika, juga menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri yang dijatuhkan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagaimana ketentuan UU 2/2002 tentang Polri serta berbagai peraturan perundang-undangan turunannya sebagai prosedur internal penegakan sanksi disiplin Polri, sehingga terciptanya rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Astiti, Ni Made Yordha Ayu
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 4 No. 3: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v4i3.8036

Abstract

Iklan sebagai salah satu sarana efektif dalam memasarkan barang/jasa bagi pelaku usaha guna peningkatan hasil penjualannyaa. Tidak jarang, banyak pelaku usaha yang menggunakan berbagai cara persuasif untuk menarik perhatian konsumen. Iklan yang menyesatkan bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpengaruh pada persaingan pelaku usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik iklan yang dapat dikategorikan sebagai iklan menyesatkan dan tidak menyesatkan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengiklan barang atau jasa yang memuat informasi menyesatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Iklan yang menyalahi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan KUHP dikatakan sebagai iklan yang menyesatkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap iklan yang memuat infomasi menyesatkan yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen karena barang dan/atau jasanya tidak sesuai dengan yang diiklankan, perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Serta terhadap seseorang yang mengiklankan suatu iklan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU ITE.
Co-Authors Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi