Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PERSPEKTIF PENGELOLA EKS PNPM MANDIRI TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BUMDES (STUDI KASUS DI UPK DAPM LENGGO GENI SUNGAI TARAB) Fitri, Ulya
Menara Ilmu Vol 15, No 2 (2021): VOL. XV NO. 2 OKTOBER 2021
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v15i2.2904

Abstract

Sejak lahirnya tanggal 2 Februari 2021, PP no 11 tentang BUMDES mendapatkan perhatian luar biasa hampir seluruh Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat(DAPM) seluruh Indonesia, pasalnya dalam PP ini pasal 73 ayat 1 menginstruksikan seluruh UPK DAPM untuk segera bertransformasi menjadi BUMDES Bersama paling lambat 2 tahun sejak PP diterbitkan. Hingga saat ini 8 bulan sudah berjalan belum ada tanda2 pembentukan dimaksud, sehingga peneliti tertarik mendalami faktor-faktor yang menjadi alasan ketidakpatuhan UPK DAPM lenggo Geni Sungai Tarab dalam implementasi PP tersebut. Menggunakan teori kebijakan oleh Ripley, dengan metodologi kualitatif berbasis deskriptif, peneliti mengkaji perspektif penolakan dengan metode wawancara dan pengambilan data bersifat purposif, di samping juga dengan study literatur. Kesimpulannya, banyak faktor seperti aspek legal formal, kekhawatiran penyalahgunaan aset, kelembagaan yang berbeda dan aspek pergesekan kepentingan di lapangan. Faktor ini menjadi pendorong bagi asosiasi UPK DAPM NKRI untuk mengajukan juducial review, hingga saat ini proses hukum tersebut masih berlanjut.
Sosialisasi Redesain Formulir Informed Consent di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jimmy Medika Borneo Fitri, Ulya; Dwi Ida Puspita Sari; Sumarni; Muhammad Rafli Aidillah; Dinda Tuefifa Kholifah; Patricia Theresia Angel; Asruni Sri Suharwati
ABDIKESMAS MULAWARMAN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.3 No.1 Mei (2023) : ABDIKESMAS MULAWARMAN
Publisher : Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/abdikesmasmulawarman.v3i1.355

Abstract

Informed consent adalah formulir yang bersifat berupa persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien. Redesain formulir informed consent merupakan desain ulang untuk mencakup pedoman, pembuatan, pengendalian, perancangan hingga penetapan yang lama menjadi terbaru untuk dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan pegawai adminstrasi kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jimmy Medika Borneo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi sarjana administrasi kesehatan ITKES Wiyata Husada Samarinda yang dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Jimmy Medika Borneo bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam rangka redesain formulir informed consent yang konvensional menggunakan kertas menjadi berbasis digital. Kegiatan ini digagas dengan pemberian materi tentang manfaat redesain formulir informed consent yang berbasis digital. Kegiatan tersebut berdasarkan dari penelitian awal kemudian, di tindak lanjuti kembali dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi dengan menyebarkan form kuesioner melalui google form. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdapat keberhasilan dan ketercapaian yang luar biasa bagi mitra dan institusi ITKES WHS dalam kemanfaatan bersama-sama.
Penerapan Demokrasi Lokal Di Kampung Adat Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Dahlan, Dewi; Fitri, Ulya; Mahmuda, Mahmuda; Budiman, Novi; Sukri, Mhd. Alfahjri
Menara Pengabdian Vol 4, No 1 (2024): Vol. 4 No. 1 Juni 2024
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v4i1.5596

Abstract

Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kampung Adat Desa Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada hari Jum’at 04 November – 6 November 2022. Kegiatan ini mengiktsertakan Sejumlah Dosen Jurusan Pemikiran Politik Islam  dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dosen serta sosialisasi tentang penerapan demokrasi lokal di kampung adat serta sebagai langkah untuk mempromosikan Jurusan Pemikiran Politik Islam ke luar kampus. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang tertuang pada Rencana Kerja Anggaran Universitas dalam rincian kertas kerja tahun 2022 bagian sistem tata kelola, kelembagaan dan SDM
Smart Village Sebagai Upaya Penguatan Edukasi Politik Pemerintah Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Dahlan, Dewi; Mahmuda, Mahmuda; Budiman, Novi; Sukri, Mhd. Alfahjri; Fitri, Ulya
Menara Pengabdian Vol 5, No 1 (2025): Vol. 5 No. 1 Juni 2025
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jmp.v5i1.6813

Abstract

engenalan konsep model smart village, diyakini dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah Nagari Pasilihan untuk terus berbenah mencapai level indeks desa membangun mandiri. Smart village salah satuya adalah konsep smart government, pemerintahan yang unggul dan baik. Hal yang akan dilakukan disini adalah memberikan pelatihan pelayanan administrasi publik kepada perangkat Nagari Pasilihan Kabupaten Solok, hal ini diharapkan dapat menjadikan nagari pasilihan sebagai nagari yang mempunyai kualitas pelayanan yang baik. Metode yang digunakan adalah PAR PAR (Participation Action Research), PAR adalah sebuah penelitian tindakan yang mengusung sebuah pemikiran keterkaitan perubahan yang ada pada masyarakat dengan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi  Sumatera Barat pada hari Sabtu Tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 23 September 2023. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 26 orang yang terdiri dari 5 orang Dosen yang yang berasal dari dosen Konsorsium Keilmuan Pemikiran Politik Islam UIN Mahmud Batusangkar, 4 orang mahasiswa , 4 orang perangkat desa dan pemuka masyarakat dan 8 orang masyarakat Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.
Psychosocial Support After Galodo in Jorong Panti, Nagari Rambatan, Tanah Datar Fitri, Ulya; Tusadiyah, Halimah; Arsy, Maulana Din; Wazeva, Zilpi; Dhi Putra, Dimas Angga
Mangabdi: Journal of Community Engagement in Religion, Social, and Humanities Vol 1, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/mangabdi.v1i1.13259

Abstract

The Galodo disaster that struck Jorong Panti, Rambatan District, Tanah Datar, not only caused physical damage but also had a significant impact on the psychosocial condition of the community. The loss of homes, family members, and livelihoods created a need for assistance that goes beyond material support, emphasizing the importance of psychosocial care. This community service program aimed to restore the psychosocial condition of disaster victims, reduce post-disaster trauma, enhance community skills and knowledge, and support local economic recovery. The method used in this service was Participatory Action Research (PAR), allowing direct community involvement in the recovery process. Activities included psychological support for families and children, reviving Quranic learning programs (TPA) that had stopped, enhancing early childhood literacy through storytelling and drawing, and organizing political education to prepare for local elections, as well as entrepreneurship workshops to reignite the survivors' work spirit and improve their skills. The results of this program show that the psychosocial assistance provided successfully reduced trauma impacts, particularly on children, and increased community participation in social and religious activities. Additionally, the entrepreneurship and political education programs contributed positively to local economic recovery and improved the community’s political awareness. In the final week, the program concluded with religious competitions and cultural performances as a form of appreciation and an effort to strengthen social traditions and values. In conclusion, this community service program had a positive impact on the psychosocial and economic recovery of the Jorong Panti community following the Galodo disaster by actively involving the community in every phase of recovery
Evaluation of Internal Policy of Electronic-Based Government System (SPBE) in Pariaman City Fitri, Ulya; Dewi Dahlan; Ihsan, Zaimul
JOELS: Journal of Election and Leadership Vol. 6 No. 2 (2025): JOELS: Journal of Election and Leadership
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/3z6hfd14

Abstract

Internal policy is an important indicator in assessing the maturity level of the implementation of the Electronic-Based Government System. In the city of Pariaman, efforts are also being made to improve the index level of the SPBE assessment by evaluating the internal policy domain, with the expectation of detecting how policies are well prepared and how these policies can serve as guidelines for the governance of SPBE in the City of Pariaman. Using Edward Suchman's evaluation theory, which consists of 6 evaluation stages: policy objectives, problem analysis, activity standardization, gap analysis, change determinants, and impact indicators. The research method is descriptive qualitative, taking samples from the most relevant informants (purposive sampling). The research results indicate that several important policies related to the architecture and roadmap of the SPBE in the City of Pariaman have not yet been prepared due to the recent formation of the coordination team. Human resources need to be improved through recruitment and by enhancing the competencies of existing staff. Furthermore, the government needs to respond promptly to the latest regulations from the central government as well as the rapidly evolving latest technology and information developments.
Peran Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Di Nagari Saniangbaka Kabupaten Solok Ramadhani, Mutiara; Fitri, Ulya
Politik Islam Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v2i2.10398

Abstract

Tujuan dalam penulisan ialah untuk melihat Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Saniangbaka. Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan (penarikan simpulan dan verifikasi data), Data display (penyajian data) dan Data reduction (reduksi data). Penulis menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, Dalam teknik analisis data purposive, peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian dan Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Saniangbaka melalui wawancara dan observasi serta dokumentasi di lapangan menemukan bahwa BPN Saniangbaka telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wujud peranan Badan Permusyawaratan Nagari di Saniangbaka. Hal ini didasarkan bahwa BPN telah melaksanakan rembuk jorong untuk menjemput aspirasi dan usulan pembangunan, setelah itu dilakukan Badan Permusyawaratan Nagari melakukan rapat koordinasi dengan wali Nagari untuk melakukan musyawarah Nagari (Musna) yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya di Nagari Saniangbaka. Hasil dari Musna inilah menemukan kesepakatan tentang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.
Dinamika Implementasi Kebijakan Transformasi Eks PNPM Menjadi BUM Desa Bersama di Kecamatan Sungai Tarab Fitri, Ulya; Dahlan, Dewi; Mustika, Rasyidah; Ramadhani, Rindi
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 1 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip. v22i1.386

Abstract

This study describes the dynamics of the policy of transferring former PNPM to Village Owned Enterprises (BUM Desa). This transfer is based on Government Regulation No. 11 of 2021 concerning the BUM Desa. This research was conducted in the former PNPM Sungai Tarab District. The purpose of this study is to examine how this transformation took shape and what were the obstacles faced by UPK DAPM Lenggogeni, who was a former PNPM, in transforming into a Joint Village-Owned Enterprise (BUM Desa bersama). The research method used is descriptive qualitative research method. Interviews were conducted with the Head of DAPM Lenggogeni, Sungai Tarab District, Secretary of Nagari, Head of Sungai Tarab Sub-District and Head of Community Empowerment Division of Tanah Datar DPMD. The results obtained are that looking at aspects of policy implementation by Edward III in the form of non-smooth communication between the former PNPM managers and the PMD PPKB service due to firm refusal from the manager became a dynamic in itself. Then for the aspect of human resources there is a shortage of personnel from the agency, as well as financial resources that must be taken from the ex-PNPM managing fund assets, making it difficult for the PMD PPKB agency to continue the transformation phase. The disposition of the agency is quite clear even though some SOP instructions have not been provided, as well as aspects of fragmentation that have not been developed between village institutions. This made it difficult to form an established organizational structure as a result of the implementation of the transformation of the former PNPM into BUM Desa bersama. None of the four stages of transformation have been carried out, so it is feared that in the remaining two months or so this policy cannot be implemented in Sungai Tarab District.