Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA PSSI Suparman, Yusup
Yustitia Vol 7 No 1 (2021): YUSTITIA
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v7i1.129

The existence of the PSSI organization in Indonesia has its own uniqueness. This uniqueness can be seen from their status as members of FIFA in the international world and as a sports organization that has the status as a legal entity in the country of Indonesia whose existence is a member of the Indonesian National Sports Committee (KONI). In the concept of this scientific paper using the normative juridical research method. As well as using data collection techniques carried out using descriptive analysis techniques, with secondary data sources, which include primary legal materials such as laws and regulations relating to the statute and position of PSSI both in Koni membership and in FIFA membership. The PSSI statutes also explain the existence of PSSI as a member of FIFA, so the existence of the PSSI statute explains that the existence of PSSI in Indonesia is an independent organization and its existence as a member of FIFA, so that the regulations established by PSSI are based on rules made by FIFA. In Indonesia, PSSI is a sports organization, this existence is based on the provisions in Article 35 paragraph (1) of the Act No. 3 of 2005 concerning the National Sports System, namely "in sports management, the community can form a sports branch organization". However, the existence of sports organizations in Indonesia is also coordinated with the Indonesian National Sports Committee (KONI).

KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP ORGANISASI OLAHRAGA PSSI Suparman, Yusup
Yustitia Vol. 7 No. 1 (2021): Yustitia
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/yustitia.v7i1.129

The existence of the PSSI organization in Indonesia has its own uniqueness. This uniqueness can be seen from their status as members of FIFA in the international world and as a sports organization that has the status as a legal entity in the country of Indonesia whose existence is a member of the Indonesian National Sports Committee (KONI). In the concept of this scientific paper using the normative juridical research method. As well as using data collection techniques carried out using descriptive analysis techniques, with secondary data sources, which include primary legal materials such as laws and regulations relating to the statute and position of PSSI both in Koni membership and in FIFA membership. The PSSI statutes also explain the existence of PSSI as a member of FIFA, so the existence of the PSSI statute explains that the existence of PSSI in Indonesia is an independent organization and its existence as a member of FIFA, so that the regulations established by PSSI are based on rules made by FIFA. In Indonesia, PSSI is a sports organization, this existence is based on the provisions in Article 35 paragraph (1) of the Act No. 3 of 2005 concerning the National Sports System, namely "in sports management, the community can form a sports branch organization". However, the existence of sports organizations in Indonesia is also coordinated with the Indonesian National Sports Committee (KONI).

Pengenalan Dan Pelatihan Dasar Manajemen Redaksi Media Massa di Harian Umum Pasundan Ekspres Muzzammil, Faisal; Suparman, Yusup
Al Ghafur : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2023): Desember
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/alghafur.v2i2.1719

Kegiatan pengenalan dan pelatihan dasar manajemen redaksi media massa ini, dilatarbelakangi oleh perlunya mengetahui manajemen redaksi media massa agar dapat memproduksi dan mempublikasikan berita yang ideal, kredibel dan berintegritas di era digital sekarang ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, diselenggarakanlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk memperkenalkan dan memberikan pelatihan tentang manajemen redaksi media massa kepada mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum lainnya. Kegiatan pengenalan dan pelatihan dasar manajemen redaksi media massa di harian umum Pasundan Ekspres ini memiliki dua tujuan signifikan, yaitu: (1) Memperkenalkan manajemen redaksi media massa di Harian Umum Pasundan Ekspres kepada para peserta kegiatan; (2) Memberikan pelatihan manajemen redaksi media massa di Harian Umum Pasundan Ekspres kepada para peserta kegiatan. Kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan menggunakan metode service learning. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM ini, maka didapatkan hasil bahwa kegiatan pengenalan dan pelatihan manajemen redaksi media massa ini telah memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi para peserta kegiatan. Kemudian secara signifikan, ada dua point temuan strategis dari hasil kegiatan PKM ini, yaitu: Pertama, ada sebelas divisi dalam Redaksi Pasundan Ekspres yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur, Manajemen Keuangan, Admin Iklan, Pimpinan Redaksi, Redaktur, IT Support, Video Grapher, Media Sosial, Konten Kreator dan Tim Liputan; Kedua, ada lima tahapan dalam manajemen redaksi Pasundan Ekspres yang terdiri dari projecting, listing, budgeting, editing dan distributing.Kata kunci: Pelatihan Dasar, Manajemen Redaksi, Media Massa, Pasundan Ekspres

URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAMMEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Bahari, Syaiful; Elawati, Tuti; Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Daerah Khusus Jakarta adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan terpadat. Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemprov Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, terutama pangan. Tingkat ketahanan pangan Jakarta sangat rentan, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan. Seluruh kebutuhan pangannya bergantung dari luar daerah. Ketergantungan sepenuhnya Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, menempatkan kota metropolitan tersebut sebagai provinsi yang sangat rawan dalam ketahanan pangan. Namun sayangnya, sampai sekarang ini Pemda Jakarta belum memiliki kebijakan formil setingkat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan cadangan pangan daerah dan mitigasi darurat pangan jika terjadi krisis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat persoalan mendasar dan kebutuhan mendesak bagi Pemprov Jakarta untuk memiliki payung hukum dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangu-ndangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda).

ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANAKORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.) Elawati, Tuti; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup; Pramono, Budi
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.

ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepapan Pembangunan Persepakbolaan Nasional) Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Konstruksi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab negara dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam tata kelola Kompetisi sepak bola profesional memiliki arti yang penting bagi Indonesia, utamanya terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Momentum ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional sebagai komitmen kuat kehadiran dan relasi negara dalam membangun tata kelola perseoakbolaan nasional yang memiliki titik singgung dan irisan kuat dengan sistem hukum dalam pendekatan hukum olahraga (sports law) sehingga kewenangan pemerintah sebagai state tak boleh melanggar kedaulatan society, eksistensi society beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (the laws of the game) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan state dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum society.

ABOLISI DAN AMNESTI SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMPUNAN NEGARA (STUDI KASUS TOM LEMBONG DAN HASTO KRISTIYANTO) Elawati, Tuti; Suparman, Yusup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.783

Abolition and amnesty are instruments of state pardon granted by the President in his capacity as the holder of prerogative rights. In the Indonesian constitutional system, the President’s authority to grant abolition and amnesty is explicitly regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that the President grants amnesty and abolition with due regard to the considerations of the House of Representatives. This provision indicates that the President’s prerogative authority is not absolute, but subject to a check-and-balance mechanism. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings reveal that the President’s prerogative rights in granting abolition and amnesty embody the principle of state sovereignty, limited by the Constitution and political legitimacy through the House of Representatives. The mechanism of application and granting involves a written request to the President, administrative verification by relevant ministries or institutions, and consideration by the House of Representatives before being finalized in a Presidential decree. Thus, the granting of abolition and amnesty is not solely the President’s prerogative, but also a constitutional instrument that must be exercised prudently, transparently, and oriented toward justice and national interest.

INOVASI DALAM KEBIJAKAN DAN REGULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA Suparman, Yusup; Elawati, Tuti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.784

This study examines innovations in policies and regulations regarding witness and victim protection in Indonesia, with a focus on strengthening the legal framework, institutional capacity, and implementation within the criminal justice system. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as a non-ministerial government body, plays a strategic role in ensuring justice but continues to face challenges such as weak institutional structure, limited human resources, inadequate facilities and funding, and suboptimal use of information technology. This research employs a normative juridical approach complemented by limited empirical analysis of regulations, institutions, and policy implementation. The findings highlight the urgency of reforming witness and victim protection through revising Law No. 31 of 2014 using an omnibus law approach, formulating a grand design for witness and victim protection 2025–2045, establishing a dedicated trust fund, and developing restorative justice-based protection clinics. Furthermore, optimizing legal structures, enhancing regulatory quality, strengthening legal culture, and advancing digitalization through the national one-data system and electronic-based government system (SPBE) are key strategies. In conclusion, innovation in witness and victim protection policies and regulations in Indonesia must be directed toward institutional strengthening, improving civil service competence toward smart ASN, and ensuring sustainable funding to establish a modern, inclusive, and just national legal system.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search