Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Priviet Social Sciences Journal Journal Science and Theory of law
Putri, Zahra Malinda
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Legal dualism of priority rights for tax debts by the state when taxpayers go bankrupt Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i5.573

Abstract

The existence of dual regulations governing the State's preferential right to tax debt repayment presents a distinct issue in resolving matters related to taxpayers who have been declared bankrupt by the court. The two domains of public law and civil law both regulate the privilege of priority in the repayment of debts by the debtor. Therefore, an in-depth analysis is necessary to address the issue of tax debt repayment when a taxpayer has been declared bankrupt. The objective of this study is to analyze and seek answers regarding the position of the state as a creditor in the repayment of tax debts, as well as to provide an analysis of the regulation concerning the State’s preferential right over tax debts. The research method used is a qualitative normative approach, utilizing secondary data and descriptive-analytical techniques for data analysis. The results of this study indicate that the state holds a higher position than other types of creditors as regulated in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (BSDPO Law), and therefore must be given priority. However, the two sets of regulations remain unreconciled in terms of harmonizing the position of creditors in fulfilling tax debt obligations. Moreover, the regulation regarding the repayment of tax debts mandates that such debts must be settled before the repayment of other types of debts owed by the debtor.
AL-HAJR SEBAGAI DASAR HUKUM SITA JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik sehari-hari diantara manusia seringkali menimbulkan hubungan hukum didalamnya. Dimana dalam setiap hubungan hukum tersebut tidak selalu terjadi hubungan yang baik, terkadang muncul penyelewengan, pelanggaran, dan ingkar janji dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu cara untuk menuntut haknya kembali karena pelanggaran itu, maka Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan aturan dan akomodasi untuk pihak-pihak tersebut menuntut melalui pengadilan. Dalam hal melindungi apa yang dituntt oleh penggugat dalam pengadilan, terdapat satu intrumen untuk melindungi hak-hak dari penggugat yaitu siat jaminan. Namun Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sita jaminan tersebut, sehingga perlu dilihatlah konsep apa yang berkaitan dengan sita jaminan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pusata dan bahan sekunde belaka. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa al-hajr yang merupakan mencegah pengelolaan harta terhadap orang orang yang dilarang mengelola hartanya telah memilki pengaturan tertentu dan didalannya juga berkaitan dengan penyitaan. Berdasarkan hal itu ditemukan kesimpulan bahwa al-hajr karena memiliki kemiripan dan merupakan dasar pelaksanaan penyitaan dalam hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita jaminan jika ditinjau dari Hukum Islam.
ANALISIS HUKUM GREEN BANKING (SUSTAINABLE FINANCE) BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA BANK BRI SYARIAH Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan konsep Green banking (Sustainable Finance) berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada BRI Syariah. Green banking (Sustainable Finance) merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas perbankan yang dijalani oleh Bank. Salah satunya adalah penyaluran pembiayaannya BRI Syariah KC Madiun yang telah melaksanakan konsep Green banking (Sustainable Finance) dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang mengutamakan upaya pelestarian pengelolaan lingkungan hidup yang dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur maupun debitur selalu mengacu pada dokumen lingkungan. Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan WWF turut serta menggandeng 8 (delapan) bank dalam implementasi integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola salah satunya yakni BRI Syariah. Konsep green banking sangat erat kaitannya dengan istilah green financing, namun green banking tidak hanya berkutat pada pembiayaan saja tapi juga dalam hal program-program lainnya yang berwawasan lingkungan.
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI ASN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelayanan publik di Indonesia yang diberikan oleh birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bidang kesehatan setelah terjadinya reformasi birokrasi pasca masa Orde Baru. Metofe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan Publik belum dapat menjamin perbaikan pelayanan publik yang diberikan, masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan atas pelayanan publikk yang kurang optimal yang diberikan oleh birokrasi atau ASN..
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1056 K/PID/2012/PN. KDI) Mbunai, La Ode; Rahmadani, Fitrah; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji untuk mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pada Putusan Perkara Nomor: 1056 K/PID/2012/PN.KDI. Merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan dan menghilangkan hak orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang baik dalam proses pembuktianya, kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang Forensik Kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materil dalam proses pengungkapan kasus tindak Pidana. Dalam penggunaan Ilmu Forensik sangat berpengaruh dalam proses pembuktian serta mempermudah penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dan penegakan hukum di Bangsa Indonesia ini.
STUDI KOMPARASI ANJAK PIUTANG DALAM FATWA DSN-MUI DAN AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian in merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari subtansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujrah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingi nkan agar pelaksaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntanan syariat.
Socialization of Food Sovereignty Through a Communication Approach Based on Local Wisdom Rahayu, Hilda; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Muhammad Panca Prama Mustaqim
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jpm.v6i2.2745

Abstract

Purpose: The objectives of this community service activity are: (1) socialization of the concept of food sovereignty to the community in building sustainable welfare. (2) increasing public understanding of the relationship between food independence and quality of life. (3) encouraging community participation in the practice of food sovereignty based on intercultural communication through deliberation. Method: The author uses a qualitative research method with a case study approach. The participants who attended included 30 individuals, and the study employed participatory observation, interviews, and documentation. Practical Applications: The results of the interviews were then analyzed thematically by the author and then grouped based on similarities in views expressed by 5 informants. Conclusion: A communication strategy rooted in local knowledge can enhance awareness; however, sustained efforts and institutional backing are essential for achieving genuine transformation through collaboration with government entities, non-governmental organizations, and the community, particularly the youth.
Co-Authors La Ode Mbunai Rahayu, Hilda Rahmadani, Fitrah Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, Muhammad Panca Prama Mustaqim Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim