Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.854
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Scientech Research and Development JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Priviet Social Sciences Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal Science and Theory of law JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS PENERAPAN UJRAH DALAM AKAD KAFALAH BIL UJRAH LETTER OF CREDIT SYARIAH Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
Journal of Scientech Research and Development Vol 6 No 1 (2024): JSRD, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v6i1.395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum dari penerapan ujroh dalam akad kafalah bil ujrah yang dipergunakan untuk produk letter of credit (L/C) baik impor maupun ekspor syariah. Kajian in merupakan kajian kepustakaan dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil kajian ditemukan bahwa akad Kafalah yang merupakan jaminan untuk pihak ketiga yang diberikan dari seorang penanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, hakikatnya adalah akad tabarru atau akad tolong menolong dalam rangka menyebarkan kebaikan, sehingga tidak layak seseorang meminta imbalan dalam akad tabaru yang ia lakukan. Letter of Credit (L/C) syariah yang merupakan salah satu produk perbankan syraiah berdasarkan fatwa DSN-MUI diperbilehkan menggunakan akad kafalah bil ujroh. Namun ditemukan bahwa terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakangan diantara penerapan ujroh dalam akad Kafalah. Jumhur ulama menyatakan bahwa ujroh dalam kafalah itu diharamkan, sedangkan sebagian ulama dan DSM-MUI membolehkan ujrah dalam kafalah. Maka dari itu penerapan L/C dengan akad Kafalah bil ujroh masih menjadi masalah.
Legal dualism of priority rights for tax debts by the state when taxpayers go bankrupt Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i5.573

Abstract

The existence of dual regulations governing the State's preferential right to tax debt repayment presents a distinct issue in resolving matters related to taxpayers who have been declared bankrupt by the court. The two domains of public law and civil law both regulate the privilege of priority in the repayment of debts by the debtor. Therefore, an in-depth analysis is necessary to address the issue of tax debt repayment when a taxpayer has been declared bankrupt. The objective of this study is to analyze and seek answers regarding the position of the state as a creditor in the repayment of tax debts, as well as to provide an analysis of the regulation concerning the State’s preferential right over tax debts. The research method used is a qualitative normative approach, utilizing secondary data and descriptive-analytical techniques for data analysis. The results of this study indicate that the state holds a higher position than other types of creditors as regulated in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (BSDPO Law), and therefore must be given priority. However, the two sets of regulations remain unreconciled in terms of harmonizing the position of creditors in fulfilling tax debt obligations. Moreover, the regulation regarding the repayment of tax debts mandates that such debts must be settled before the repayment of other types of debts owed by the debtor.
Penerapan Istishab dalam Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Rahn Tasjily dan Rahn Emas Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga; Zahra Malinda Putri; Salsabila Adinda Syarif; La Ode Mbunai
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): Oktober : JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v3i3.6686

Abstract

Understanding the methods used by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) is important to be understood by the public in order to gain stronger confidence in the implementation of its fatwa. Of the various methods of determining law or ijtihad, one of the ones used by DSN-MUI is Istishab. The purpose of this study is to analyze the application of the Istishab ijtihad method in determining fatwas in DSN-MUI, especially fatwa on rahn tasjily and rahn emas. The research method used uses a Qualitative method with a normative juridical approach that uses secondary and analytical descriptive data as the data analysis technique used. The results of this study state that one of the legal sources used by DSN-MUI in formulating its fatwa is istishab. In general, in the application of istishab in its fatwa, DSN-MUI in most of its fatwas uses the rules derived from isitishab in the form of the law of origin of muamalat is permissible. However, there are two fatwas that clearly show the use of istishab in the issuance of fatwa, namely in Fatwa D about Rahn Emas and Rahn Tasjily. In both fatwas, the elements that become the harmony and conditions in the use of istishab as a legal evidence have been fulfilled, both of which are related to rahn in general that have taken place in the past, which then these postulates are used to determine the applicability of the rahn law in the present time which is used in the form of golden rahn and rahn tasjily. In addition, it also uses derivative rules from istihab itself in the form of the basic law of muamalat, which is permissible until there is evidence that supports it.  
AL-HAJR SEBAGAI DASAR HUKUM SITA JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam praktik sehari-hari diantara manusia seringkali menimbulkan hubungan hukum didalamnya. Dimana dalam setiap hubungan hukum tersebut tidak selalu terjadi hubungan yang baik, terkadang muncul penyelewengan, pelanggaran, dan ingkar janji dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu cara untuk menuntut haknya kembali karena pelanggaran itu, maka Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan aturan dan akomodasi untuk pihak-pihak tersebut menuntut melalui pengadilan. Dalam hal melindungi apa yang dituntt oleh penggugat dalam pengadilan, terdapat satu intrumen untuk melindungi hak-hak dari penggugat yaitu siat jaminan. Namun Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sita jaminan tersebut, sehingga perlu dilihatlah konsep apa yang berkaitan dengan sita jaminan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pusata dan bahan sekunde belaka. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa al-hajr yang merupakan mencegah pengelolaan harta terhadap orang orang yang dilarang mengelola hartanya telah memilki pengaturan tertentu dan didalannya juga berkaitan dengan penyitaan. Berdasarkan hal itu ditemukan kesimpulan bahwa al-hajr karena memiliki kemiripan dan merupakan dasar pelaksanaan penyitaan dalam hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita jaminan jika ditinjau dari Hukum Islam.
ANALISIS HUKUM GREEN BANKING (SUSTAINABLE FINANCE) BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA BANK BRI SYARIAH Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan konsep Green banking (Sustainable Finance) berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada BRI Syariah. Green banking (Sustainable Finance) merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas perbankan yang dijalani oleh Bank. Salah satunya adalah penyaluran pembiayaannya BRI Syariah KC Madiun yang telah melaksanakan konsep Green banking (Sustainable Finance) dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang mengutamakan upaya pelestarian pengelolaan lingkungan hidup yang dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur maupun debitur selalu mengacu pada dokumen lingkungan. Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan WWF turut serta menggandeng 8 (delapan) bank dalam implementasi integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola salah satunya yakni BRI Syariah. Konsep green banking sangat erat kaitannya dengan istilah green financing, namun green banking tidak hanya berkutat pada pembiayaan saja tapi juga dalam hal program-program lainnya yang berwawasan lingkungan.
PENGARUH REFORMASI BIROKRASI ASN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelayanan publik di Indonesia yang diberikan oleh birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bidang kesehatan setelah terjadinya reformasi birokrasi pasca masa Orde Baru. Metofe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan Publik belum dapat menjamin perbaikan pelayanan publik yang diberikan, masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan atas pelayanan publikk yang kurang optimal yang diberikan oleh birokrasi atau ASN..
ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1056 K/PID/2012/PN. KDI) Mbunai, La Ode; Rahmadani, Fitrah; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji untuk mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pada Putusan Perkara Nomor: 1056 K/PID/2012/PN.KDI. Merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan dan menghilangkan hak orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang baik dalam proses pembuktianya, kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang Forensik Kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materil dalam proses pengungkapan kasus tindak Pidana. Dalam penggunaan Ilmu Forensik sangat berpengaruh dalam proses pembuktian serta mempermudah penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dan penegakan hukum di Bangsa Indonesia ini.
STUDI KOMPARASI ANJAK PIUTANG DALAM FATWA DSN-MUI DAN AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian in merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari subtansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujrah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingi nkan agar pelaksaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntanan syariat.
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAMMEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Bahari, Syaiful; Elawati, Tuti; Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daerah Khusus Jakarta adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan terpadat. Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemprov Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, terutama pangan. Tingkat ketahanan pangan Jakarta sangat rentan, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan. Seluruh kebutuhan pangannya bergantung dari luar daerah. Ketergantungan sepenuhnya Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, menempatkan kota metropolitan tersebut sebagai provinsi yang sangat rawan dalam ketahanan pangan. Namun sayangnya, sampai sekarang ini Pemda Jakarta belum memiliki kebijakan formil setingkat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan cadangan pangan daerah dan mitigasi darurat pangan jika terjadi krisis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat persoalan mendasar dan kebutuhan mendesak bagi Pemprov Jakarta untuk memiliki payung hukum dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangu-ndangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda).
PENGARUH GREEN ACCOUNTING, KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR SEKTOR PERTAMBANGAN DI PERIODE BEI 2021-2024 Anita Maryanti Sari; Ade Manggala Hardianto; Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Ce Gunawan; Yuli Novitasari
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 6 No. 1 (2026): Mei 2026 : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis(AKUNTANSI)
Publisher : LPPM PoliteknikPratamaKendal- Universitas Sains Dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jiab.v6i1.1421

Abstract

This research is motivated by the limited consistency of CSR disclosure among mining companies, which have a significant impact on environmental and social aspects. The study aims to analyze the influence of green accounting, public share ownership, and profitability on CSR disclosure. The research employs a quantitative method with a descriptive-associative approach. Data were analyzed using panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM), determined based on the Chow and Hausman tests. The results show that, partially, green accounting, public share ownership, and profitability do not have a significant effect on CSR disclosure. However, simultaneously, these three variables influence CSR. These findings indicate that individually, the variables have not yet become determining factors in CSR disclosure practices, but collectively they still contribute to the company's non-financial reporting.
Co-Authors Ade Manggala Hardianto, Ade Manggala Anita Maryanti Sari Azet Hutabarat Bahari, Syaiful Bintang Ardiansyah Ce Gunawan Elawati, Tuti Jon Sembiring La Ode Mbunai Mahendra Maskhur Sinaga Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Putri, Zahra Malinda Rahmadani, Fitrah Salsabila Adinda Syarif Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur Suparman, Yusup Tri Wahyu Pranoto Yuli Novitasari Yusuf Suparman Yusup Suparman Zahra Malinda Putri Zahra Malinda Putri Zahra Malinda Putri Zahra Putri