Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Adhihernawan, Muhammad Yoppy
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FASILITASI PARTISIPASI BURUH DAN MAHASISWA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BANDUNG Harijanti, Susi Dwi; SUSANTO, MEI; ADHIHERNAWAN, MUHAMMAD YOPPY
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i1.43438

Abstract

Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah selalu dalam posisi yang rendah. Kepercayaan rendah tersebut disebabkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak mendapat validitas dari masyarakat. Berdasarkan perspektif teori, validitas suatu peraturan perundang-undangan bisa didapatkan melalui partisipasi publik. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan melalui partisipasi yang bermakna dalam rangka menjaga perwujudan demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tim kami menginisiasikan program pengabdian kepada masyarakat yang memiliki dua tujuan, pertama yakni memberikan pemahaman kepada anggota dewan dan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan regulasi. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah metode focus group discussion dengan melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, buruh di Kota Bandung, dan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Padjadjaran. Alasan pemilihan buruh dan mahasiswa untuk mewakili unsur masyarakat sebab buruh merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan menjadi pihak terdampak langsung dari Rancangan Peraturan Daerah yang saat ini sedang disusun, yakni Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Sedangkan alasan pemilihan mahasiswa sebab dalam praktiknya mahasiswa seringkali memiliki aspirasi dalam jalannya pemerintahan. Hasil dari program pengabdian ini yakni terwujudnya forum yang dapat memfasilitasi buruh dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dalam pembentukan peraturan daerah, meskipun demikian program ini belum bisa memastikan apakah aspirasi tersebut dipertimbangkan dan diberikan penjelasan mengenai diterima ataukah tidaknya, namun kami berhadap ada kesadaran dan pemahaman yang muncul dari sosialisasi yang kami lakukan mengenai pentingnya partisipasi yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
The Authority of the Deposit Insurance Corporation as a Neo Lender of Last Resort: Prudential Principles and Risk Management from the Perspective of Monetary Constitutionalism Asmara, Teguh Tresna Puja; Susanto, Mei; Adhihernawan, Muhammad Yoppy
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 1 (2025): June (2025)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i1.14220

Abstract

Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector has given a new authority to the Deposit Insurance Corporation (LPS) to place funds in order to handle bank liquidation problems. This authority makes LPS like a neo Lender of Last Resort (LoLR) institution that the central bank generally plays. The placement of funds by LPS can pose a great risk considering that the bank that receives the placement of funds falls into the category of banks under the restructuring of the Financial Services Authority (OJK) and does not meet the requirements of receiving loans or short-term liquidity financing from Bank Indonesia (BI). The research shows that: first, the authority of LPS as a neo LoLR in the form of fund placement can still be debated because it creates a double LoLR that is not in accordance with the principle of division and separation of powers. However, in a historical perspective, the authority to place LPS funds has existed since the mass economic crisis conditions caused by COVID-2019 with the issuance of PP No. 33 of 2020. Second, BI’s short-term liquidity loans or financing have more comprehensive requirements than the requirements for the placement of funds from LPS. These different requirements are very dangerous because they have the potential to ignore the character of predictability and knowledge in monetary constitutionalism. Even if the authority to place LPS funds exists, the implementation must apply the principles of prudence and risk management to anticipate potential unpredictable losses.
Co-Authors Mei Susanto Susi Dwi Harijanti Teguh Tresna Puja Asmara