Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Journal of Mandalika Social Science
Rusmana, Dodi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Perubahan Iklim: Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Syaifudin, Mohamad Ali; Rusmana, Dodi
Journal of Mandalika Social Science Vol 2 No 2 (2024): Journal of Mandalika Social Science
Publisher : Mandalika Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/jomss.v2i1.148

Abstract

Artikel ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim, dengan menyoroti tanggung jawab negara dan korporasi. Perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas lingkungan yang bersih, air, pangan, dan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ini melalui kebijakan yang efektif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, korporasi, terutama yang terlibat dalam sektor energi dan industri, juga memiliki peran penting dalam mengurangi emisi karbon dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Melalui pendekatan literatur, artikel ini mengkaji berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur perlindungan hak asasi manusia terkait dengan perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kemajuan dalam regulasi, masih banyak negara dan korporasi yang belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam memitigasi dampak perubahan iklim. Artikel ini juga menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok rentan yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terlindungi di tengah krisis iklim yang semakin memburuk.
Kebijakan Pemerintah Tentang Kelengkapan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Perlindungan Hukumnya Bagi TKI Informal yang akan Keluar Negeri Rusmana, Dodi
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.899

Abstract

Dalam rangka menghadapi iklim ekonomi di era global harus dapat menciptakan keunggulan daya saing melalui peningkatan kualitas dan produktivitas produk dan jasa yang salah satu upayanya adalah dengan system standarisasi dan sertifikasi bagi TKI sebagai upaya perlindungan TKI Informal. Berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi TKI Informal dapat dikaji mengenai permasalahan apakah sertifikat tersebut mempunyai daya saing di luar negeri dan lembaga penerbitnya mempunyai Standar Kompetensinya serta kendala kendala yang timbul dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan analisa secara kualitatif dan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji bahwa Sertifikasi Kompetensi bagi TKI Informal yang telah diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memiliki Standar Kompetensi Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada TKI informal ternyata belum diakui oleh Negara pengguna TKI sehingga belum memiliki kekuatan daya saing terhadap Negara Lain. Adanya 2 Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai kewenangan sertifikasi yaitu UU No 13/2003 tentang Ketenaga kerjaan yang memberikan kewenangan kepada BNSP dan UU No 39/2004 yang memberikan kewenangan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja menunjukkan kurangnya kesiapan dan niat Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas TKI. Dengan demikian agar Sertifikasi Kompetensi TKI informal mendapat pengakuan dan kekuatan daya saing terhadap negara lain perlu adanya konsistensi Pemerintah terhadap Peraturan yang dibuatnya dan konsisten dalam pelaksanaannya selanjutnya mensosialisasikan dan menegosiasikan kepada Negara Pengguna agar TKI terlindungi dan mempunyai nilai tawar yang tinggi.
Ownership Dispute Resolution Brand Ownership Rights In Indonesia Rusmana, Dodi; Saragih, Bintan R.; Bustani, Simona
INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 2 No. 4 (2023): INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies.
Publisher : Pusat Publikasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58631/injurity.v2i4.58

Abstract

Brand rights are one part of intellectual property rights that have an important role in the business world of trading of goods and services, especially in maintaining healthy business competition. The research method in this writing uses a normative juridical type of research. Normative legal research is also called literature law research. The approach used in this study is the Statue Approach method. The results of this research include the settlement of brand disputes can be resolved in two ways, namely through litigation and non-litigation. Judges are expected to have the ability to translate the values of justice in matters faced by him through his decisions. Settlement of trademark disputes in court is expected to be guided by the principles of justice, so that the settlement of trademark disputes can create legal certainty. Lawsuits in court or alternative dispute resolution such as arbitration. Furthermore, the legal implication for the decision may be to regulate "the cancellation or deletion of the registration of the Mark carried out by the Minister by striking out the mark concerned by giving defects about the reason and date of such cancellation or deletion". Dispute resolution through alternative dispute resolution is resolved in a direct meeting by the parties and the results are set forth in writing. The ideal concept in trademark dispute resolution in Indonesia, the author expects legal certainty for trademark dispute resolution in the Commercial court, District Court and State Administrative Court as well as in arbitration. The suggestions include the guarantee of a sense of justice and legal certainty in resolving brand disputes, both litigation and non-litigation. The Directorate General of Intellectual Property must be more careful and thorough through a more efficient trademark registration data collection system so that trademark ownership disputes do not occur.
Co-Authors Saragih, Bintan R. Simona Bustani, Simona Syaifudin, Mohamad Ali