Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.979
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Hukum PRO JUSTITIA MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Jurnal Dinamika Hukum Rechtsidee Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Unram Law Review Jurnal Ius Constituendum Journal on Education Unes Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal of Law Science Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) University Of Bengkulu Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Journal Justiciabelen (JJ) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia JURNAL JUSTIQA Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Abdimas Indonesian Journal International Journal of Community Service (IJCS) Jurnal Smart Hukum (JSH) Rechtsnormen Journal of Law Jurnal Hukum dan Keadilan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum SASI Leges Privatae Jurnal Profil Hukum
Henny Saida Flora
Universitas Katolik Santo Thomas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DENGAN REKONSTRUKSI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN FUNGSI KRIMINALISTIK Flora, Henny Saida
MEDIA UNIKA - Majalah Ilmiah Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rekonstruksi adalah sebagai bagian dari penyidikan, dengan cara memperagakan kembali perbuatan tersangka, yang disesuaikan dengan keterangan saksi dalam tingkat penyidikan. Pemeriksaan yang dilakukan adalah merupakan usaha atau kegiatan dari penyidik guna mendapat keterangan, kejelasan dan keidentikan baik dari tersangka sendiri maupun dari saksi mengenai terjadinya tindak pidana dan kebenarannya bahwa tersangka sendirilah sebagai pelakunya. Sebab itu dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut harus menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia. Jadi rekonstruksi berfungsi sebagai sarana untuk menemukan alat bukti dan keterangan lainnya yang digunakan hakim sebagai dasar untuk memutus suatu perkara pidana yang disertai dengan keyakinannya sendiri.
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Flora, Henny Saida
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.877 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v1i1.1838

Abstract

Parole is a form of training for inmates in prisons are given to those who haveundergone the punishment is two- thirds of the sentence , or at least ninemonths have been undertaken. Must undergo criminal inmates for good behavioras well as meet other requirements that have been set for it . During his paroleinmates given probation in which there is general agreement and relatedagreements . The purpose of the probationary period is to provide theopportunity for inmates granted parole to improve their behavior and realize themistakes he had made. Thus inmates to adjust himself to the life of societywhich in turn is expected to be a good citizen , useful and responsible beforeending its criminal past .
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALPRAKTIK MEDIS Henny Saida Flora
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 3 No 01 (2018): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v3i01.1911

Abstract

Profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang penuh dengan risiko, kadang-kadang dalam mengobati penderita atau pasien dapat menimbulkan cedera atau cacat bahkan sampai dengan kematian sebagai akibat dari tindakan dokter. Tindakan dokter yang demikian, seringdiindikasikan sebagai malpraktik medis oleh korban dalam hal ini pasien. Banyak tuntutan khususnya secara pidana yang ditujukan kepada dokter akibat tindakan medik ini. Tindak pidana di bidang medis sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks. Dalam menjalankan profesi kedokteran seorang dokter berpontensi melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan malpraktik, hal ini adalah konsekuensi bagi profesi dokter, maka untuk mengantisipasi dan mencegah adanyapotensi malpraktik seorang dokter harus memperhatikan kode etik profesi dokter sebagai pedoman tingkah laku dokter. Kode etik merupakan pegangan dokter dalam menjalankan profesi dokter. Dokter harus selalu membandingkan tujuan tindakan mediknya dengan risikodari tindakan tersebut dan ia harus berusaha menerapkan tujuan itu dengan risiko yang terkecil. Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat dimintakan tanggung jawab hukum apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumenjasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadappasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi. Hukum pidana positif di Indonesia tentang tindak pidana di bidang medis masih memperlihatkan adanya kelemahan dalam kebijakan hukum pidana dalam memberikan hukum terhadap korban malpraktik medis.
Responsibility of Maya World Crimes in Indonesia's Legal System Henny Saida Flora
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.973 KB)

Abstract

Information and communication technology has changed the behavior of society and human civilization globally. In addition, the development of information technology has caused the world to be indefinitely and cause significant social change to take place so quickly. Information technology is now a double-edged sword, because in addition to contributing to the improvement of welfare, advancement, and human civilization as well as an effective arena of action against the law one of which is cyber crime. In Criminal Law any person who commits a crime, especially a cyber crime, remains to be observed whether the perpetrator may be subject to criminal liability if committing a crime or a violation of a crime. A person who commits a criminal offense may be liable to a crime if it satisfies all elements contained in criminal liability, whereas if the person does not fulfill any of the elements of criminal liability, it can not be punished by any lawsuit. This criminal liability issue is closely related to the error. The entire laws and regulations contained in the Criminal Code as well as the special law outside the Criminal Code, in this case is the Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, in essence a unity a punishment system consisting of general rules and special rules. The general rules are contained in the Criminal Code and special rules are contained in the Information and Electronic Transactions Act, all of which will be imposed on the cyber crime if there is an element of criminal responsibility in the perpetrator.
Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim Di Pengadilan Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 27 No. 2 (2009)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7788.571 KB)

Abstract

Peran Psikiater Sebagai Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Guna Memutuskan Perkara Pidana Bagi Hakim Di Pengadilan
Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional Dengan Pejabat Pembuat Akata Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 26 No. 4 (2008)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9036.062 KB)

Abstract

Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional Dengan Pejabat Pembuat Akata Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah
Prona Sebagai Usaha Mempercepat Persetifikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan Henny Saida Flora
Jurnal Hukum PRO JUSTITIA Vol. 25 No. 3 (2007)
Publisher : Jurnal Hukum PRO JUSTITIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8899.467 KB)

Abstract

Prona Sebagai Usaha Mempercepat Persetifikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Henny Saida Flora
University Of Bengkulu Law Journal Vol 3, No 2 (2018): OCTOBER
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.967 KB) | DOI: 10.33369/ubelaj.3.2.142-158

Abstract

Sistem hukuman pidana dalam KUHP pada dasarnya masih mempertahankan paradigma retributif, yaitu memberikan pembalasan yang sesuai untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan masih fokus pada penuntutan pelaku kejahatan, belum memperhatikan pemulihan kerugian. dan penderitaan para korban hilang karena kejahatan. Paradigma retributif dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan lagi dan mencegah masyarakat melakukan kejahatan. Penggunaan paradigma retributif belum mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Meskipun pelaku telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, kondisi korban tidak bisa kembali normal. Dengan kelemahan ini, muncul gagasan tentang sistem hukuman yang berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban, yang disebut keadilan restoratif, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan karena kejahatan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kejahatan dengan peradilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak - korban, pelaku, dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya. 
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN Henny Saida Flora
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v1i1.1838

Abstract

Parole is a form of training for inmates in prisons are given to those who haveundergone the punishment is two- thirds of the sentence , or at least ninemonths have been undertaken. Must undergo criminal inmates for good behavioras well as meet other requirements that have been set for it . During his paroleinmates given probation in which there is general agreement and relatedagreements . The purpose of the probationary period is to provide theopportunity for inmates granted parole to improve their behavior and realize themistakes he had made. Thus inmates to adjust himself to the life of societywhich in turn is expected to be a good citizen , useful and responsible beforeending its criminal past .
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE Henny Saida Flora
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2115

Abstract

ABSTRAK Prostitusi online adalah pembaharuan dari tindak pidana prostitusi konvensional. Jika prostitusi konvensional hanya menggunakan sarana satu tempat, satu bangunan untuk menjalankan bisnis haramnya. Sebaliknya, prostitusi online hanya menggunakan sarana teknologi, internet yang mempermudah calon pengguna dengan pria/wanita penjaja seks komersial (PSK) ataupun antara calon pengguna dengan muncikari, perantara jasa PSK. Faktor penyebab terjadinya prostitusi online yaitu faktor internal berupa faktor dari keluarga dan pergaulan pertemanan dan  Faktor eksternal berupa menghindari pelacakan petugas dan faktor ekonomi untuk memperoleh uang dalam jumlah banyak tapi cepat. Modus yang digunakan ialah menggunakan sarana pertukaran informasi elektronik, pertukaran foto, video hingga akhirnya bertemu di satu tempat untuk melakukan hubungan intim dan melakukan pembayaran atas jasa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  dan  menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan fenomena hukum, prostitusi online sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.ABSTRACTOnline prostitution is a renewal of conventional prostitution. If conventional prostitution only uses one place, one building to run its illegitimate business. On the other hand, online prostitution only uses technological means, the internet which makes it easier for potential users and male/female commercial sex workers or between potential users and pimps, intermediaries for prostitution services. Factors causing online prostitution are internal factors in the form of factors from family and friendships and external factors in the form of avoiding tracking officers and economic factors to get large amounts of money quickly. The mode used is to use electronic information exchange facilities, exchange photos, and videos and finally meet in one place to have sex and make payments for these services. The method used in this research is normative juridical and analyzes the applicable laws and regulations regarding the legal phenomenon, of online prostitution as regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. 
Co-Authors Abdul, Kartini Maharani Abrori, Abrori Ahmad Burhanuddin, Ahmad Aiman, Muhammad Alghiffary, Idrus Alves, Livia Arief Fahmi Lubis Avivi Nur Laila, Siti Berlian SH.,M.Hum Cale, Woolnough Cut Fadhlan Akhyar Dadang Komara Devi Lawra, Rifqi Dewi, Putri Maha Dolfries Jakop Neununy Dwi Edi Wibowo Dwi Edi Wibowo Dwiprigitaningtias, Indah Edison Egry Winda Nababan Elisabeth Nurhaini Butarbutar Endah Rantau Itasari, Endah Endrawati, Eka Ari Erawati, Ratna Deliana Erwin Erwin Ester Julinda Simarmata, Ester Julinda Fatar Ferdinan Banjarnahor Feibe Engeline Pijoh Fernando, Jimmy Rian Firmansyah Firmansyah Fradhana Putra Disantara Ganap, Nita Cicilia Gaol, Selamat Lumban Godlif Sianipar Grenaldo Ginting Hajriana, Hajriana Harmono, Harmono Hartawati, A. Hartawati, Andi Hasnia Hasnia Hendri Darma Putra Herwantono, Herwantono Ica Karina Indriyana Dwi Mustikarini, Indriyana Dwi Iyos Sutresna Johannes Johny Koynja Juliana Jumra, Jumra Khomaini Khomaini Khomaini, Khomaini Lina Maulidiana M. Syahputra Mac Thi Hoai Thuong Maharjan, Kailie Maidin Gultom Mark, Elladdadi Maruf, Irma Rachmawati Maulana, Sandrik Puji Mega Fitri Hertini Miharja, Marjan Munawwarah, Siti Mymoonah R. M Sitanggang Nanda Dwi Rizkia Nar Yan Thapa Neni Hardiati Ning Adiasih Ningrum Ambarsari ningrum, dedah - Nova Florentina Ambarwati Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Puspitasari, Dyah Rosiana Rahmat Setiawan Ramli, Kaharuddin Rasyid, Mukhawas Reflina Sinaga Sahata Manalu Sahrul Samosir, Parulian Sari, Nurmi Sarjono, Anastasia Sidabalok, Janus Simbolon, Netty Mewahaty Sobirov, Bobur Suhendar Suhendar, Suhendar Suningrat, Nining Suryani Intan Pratiwi Puwa Taqyuddin Kadir Thuong, Mac Thi Hoai Tiromsi Sitanggang Xavier, Murphy Xu, Shanshan Yohana Naomi Monica Sembiring Yusuf, Sachsyabillah Dwi Maharani Zuwanda, Zulkham Sadat