Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Independent Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan Legal Studies Journal Trunojoyo Law Review
Khoiri, Ach.
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
The Role of Kiai and Blater in the Regional Election in Madura: Discourse on Legal Culture Khoiri, Ach.; Zakaria, Avien; Ulumuddin, Ihya; Lana, Muhammad Ahsin; Islam, Ach Robithul
TRUNOJOYO LAW REVIEW Vol 6, No 2 (2024): August
Publisher : Faculty of Law Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/tlr.v6i2.23894

Abstract

This study aims to analyse the implementation of elections in Madura, which should be an arena to elect leaders who are expected to bring change and improvement in Madura but cannot be adequately maximised. There is even an impression that implementing elections only perpetuates the power of informal rulers in Madura, namely kiai and blater. This research contributes to describing the various weaknesses of the election regulation applied in Madura with the hope that all these weaknesses can be anticipated and will help reform the election regulation model in Indonesia. This research uses empirical legal research methods with socio-legal and anthropo-legal approaches. This research found that election regulations cannot overcome the community's need to choose prospective leaders in Madura honestly and according to their conscience. This is supported by the fact that in every election, contestants supported by kiai and blater are almost certain to win the contestation of regional elections in Madura.
Meningkatkan Peran Tokoh Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Khoiri, Ach.
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 7 No 2 (2023): September 2023
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum adalah sebuah prosedur yang cukup teruji dalam menentukan siapa pemegang kedaulatan yang dipilih oleh rakyat. Oleh sebab itu keberadaan lembaga-lembaga pemegang kedaulatan menjadi penentu masa depan Negara Republik Indonesia. Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi. Oleh sebab itu dengan Pemilu maka Negara menerapkan sistem Politik yang benar. Henry B Mayo dalam buku Introduction to Democratic Theory memberi definisi sebagai berikut “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dandiselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”. Jenis penelitian naratif kualitatif. Penelitian naratif adalah desain penelitian dari humaniora tempat peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali atau diubah oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali, pada akhirnya, narasi menggabungkan pandangan dari kehidupan peserta dengan pandangan para peserta kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif. Hasil dari Penelitian ini adalah Sejatinya, baik penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing. Selama proses penyelenggaraan pemilihan berlangsung, keterlibatan aktif tokoh masyarakat untuk ikut serta melakukan pemantauan di lapangan, terbukti dapat meningkatkannya kesadaran dalam melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi serta dapat melakukan pencegahan.
Penyadaran Masyarakat Terhadap Pernikahan dibawah umur (Study Masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep) Khoiri, Ach.
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 8 No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep terhadap pernikahan di bawah umur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Responden terdiri dari berbagai lapisan masyarakat di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesadaran yang bervariasi di kalangan masyarakat terkait risiko dan konsekuensi pernikahan di bawah umur. Faktor-faktor seperti pendidikan, budaya lokal, dan akses terhadap informasi mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap masalah ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana upaya penyadaran dan pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut.
ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN: Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan Khoiri, Ach.
Legal Studies Journal Vol 1, No 2 (2021): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v1i2.2891

Abstract

Masalah politik hukum Sistem Pendidikan di Pamekasan merupakan produk dari kepentingan politik penguasa, karena itu mereka menggunakannya sebagai alat kekuasaan. Pendidikan sebagai subsistem negara memiliki fungsi sebagai pemasok orang berpendidikan, dapat berhasil dalam pembangunan. Di Pamekasan ini, realitas masalah dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mendapatkan otoritas. Oleh karena itu, sektor pendidikan adalah media untuk keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan aspirasi utama kepemimpinannya.Kata Kunci: politik hukum, pendidikan, Pamekasan.
Hukum Perdata Islam dan Keadilan Sosial: Perspektif Teoritis dan Praktis Khoiri, Ach.
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 9 No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum Perdata Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. Namun, implementasinya sering kali menghadapi tantangan, baik dari segi teori maupun praktik, seperti penafsiran hukum yang kurang adaptif terhadap perubahan sosial atau ketimpangan dalam penerapannya. Penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana Hukum Perdata Islam dapat menjadi instrumen keadilan sosial serta mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik di masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis konsep Hukum Perdata Islam dalam perspektif keadilan sosial, (2) mengkaji implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) dan analisis kasus. Data diperoleh dari literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan agama, serta jurnal terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk membandingkan konsep teoritis Hukum Perdata Islam dengan realitas empiris di masyarakat. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama melalui prinsip-prinsip seperti ‘adl, maslahah, musawah. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti pemahaman yang literer terhadap teks fikih, kurangnya harmonisasi dengan hukum positif, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan. Di sisi lain, beberapa praktik progresif, seperti penggunaan maqashid syariah dalam putusan pengadilan, menunjukkan bahwa Hukum Perdata Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer.
Legal Responsibility for Misuse of Online Crowdfunding Eko Muljono, Bambang; Khoiri, Ach.; Royani , Achmad; Nuruhul Yajlul, Ahmad
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.389

Abstract

The phenomenon of abuse of online donation funds by recipients has become a legal issue that requires serious attention, particularly in the realm of civil law. This research aims to address two main problem formulations. First, what are the legal rules regarding the acceptance and management of online donation funds? Second, what is the legal accountability for recipients of donations who commit abuse? This research employs a normative juridical method with a regulatory approach (statute approach). Primary legal materials include: Law No. 9 of 1961 concerning the Collection of Money or Goods, the Civil Code Article 1365, Government Regulation No. 29 of 1980 concerning the Implementation of Collection of Donations, and Minister of Social Affairs Regulation No. 8 of 2021 concerning the Organization of Fundraising. From the discussion results, the researcher concludes that first, the collection of money or goods, which can be interpreted as crowdfunding according to Article 1 of Law No. 9 of 1961, means any effort to obtain money or goods for development in the fields of social welfare, mental/religious/spiritual, physical, and cultural must have prior permission in accordance with applicable legal regulations and the elements contained therein. Second, based on Article 1365 of the Civil Code, any unlawful act that causes loss to another person results in the obligation of the perpetrator to compensate for such loss. In this case, a recipient of donations who uses the funds not according to their intended purpose may be held civilly accountable if it is proven to meet the elements of unlawful acts, namely the existence of an unlawful act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss. Clarification of these elements serves as the basis for determining civil legal responsibility. This research underscores the importance of tighter legal regulation and oversight of digital donation activities to provide legal protection for donors.
Co-Authors Eko Muljono, Bambang Ihya Ulumuddin, Ihya Islam, Ach Robithul Lana, Muhammad Ahsin Nuruhul Yajlul, Ahmad Royani , Achmad Zakaria, Avien