Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMBUATAN DESAIN PETA KONSOLIDASI TANAH BERDASARKAN TATA RUANG WILAYAH (Studi Kasus: Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah) Janna, Mas Inayahtul; Nurjati , Chatarina; Rudianto, Roedy
GEOID Vol. 5 No. 1 (2009)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsolidasi tanah merupakan kebijakan untuk menata kembali suatu wilayah menjadi lebih teratur guna mewujudkan penataan ruang yang lebih baik dalam proses pembangunan. Kebutuhan akan tanah pasti meningkat, sedangkan luasan tanah yang tersedia cenderung tetap dan tidak bertambah, oleh karena itu penataan kembali tanah akan efisien jika dilakukan melalui proses konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Proses konsolidasi tanah dilaksanakan di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dimana wilayah tersebut merupakan tanah milik negara. Pelaksanaan konsolidasi di wilayah tersebut diarahkan menjadi wilayah pemukiman perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Desain konsolidasi menggunakan teori konsentris dan bentuk inti. Hasil dari penelitian ini adalah peta penguasaan tanah setelah konsolidasi yang telah disesuaikan dengan tata ruang wilayah. Pada pelaksanaan konsolidasi terdapat perubahan luas tiap kavling tanah antara sebelum diadakannya konsolidasi tanah dan setelah dilakukan konsolidasi tanah. Rata-rata perubahan luas kavling sebesar 19,318 %. Total luasan tanah keseluruhan tidak mengalami perubahan yaitu seluas 458332 m2. Konsolidasi tanah memberikan kemudahan akses, penyediaan fasilitas umum dan sosial untuk wilayah tersebut dengan luas RTH sebesar 25,3%.
APLIKASI KADASTRAL 3 DIMENSI GUNA MENGOPTIMALKAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN PROPERTI HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMASRS) STUDI KASUS : PAKUWON TRADE CENTER, SURABAYA BARAT P, Edwin Martha; S, Chatarina Nurdjati; Rudianto, Roedy
GEOID Vol. 6 No. 1 (2010)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pertanahan ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan suatu Sistem Informasi Pertanahan yang didalamnya meliputi pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berbasiskan Sistem Informasi Geografis. Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan ini salah satunya ditujukan untuk mengoptimalkan pelayanan pertanahan dalam penyampaian data dan informasi kepada masyarakat. Terkait dengan pengoptimalan pelayanan pertanahan, pemetaan  kadastral dua dimensi yang diterapkan pada bangunan rumah susun sudah saatnya mulai dikembangkan kearah tiga dimensi. Hal ini dikarenakan rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang memiliki banyak properti dengan pemanfaatan yang berbeda-beda. Sebuah model tiga dimensi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih posisi virtual dalam peta, keakuratan yang lebih baik dalam memahami dan menginterpretasi peta, serta untuk menampilkan bentuk yang lebih perspektif dan dapat memperlihatkan bentuk secara real sehingga dapat memberikan informasi dari bangunan fisik yang ada. Data simulasi penelitian diperoleh dari Kantor Pertanahan Surabaya berupa gambar denah Pakuwon Trade Center dalam format digital. Pengolahan data meliputi penggambaran objek dalam tiga dimensi, serta pembuatan relation/link tiap denah dengan informasi yang terkait.
STUDI TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA (Studi Kasus : Desa Pangkah Kulon, Gresik) Pebriadi , Ali; Yuwono, Yuwono; Rudianto, Roedy
GEOID Vol. 6 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan pemerintah mengenai pembagian tanah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah Landreform. Pada tahun 1999 Kantor Pertanahan Gresik telah melaksanakan program Landreform di Desa Pangkah Kulon, Gresik kemudian hasilnya dibagikan kepada penerima yang berhak. Dalam program Landreform terdapat kegiatan mengenai pengukuran dan pemetaan. Studi dalam tugas akhir ini tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme secara teknis dalam kegiatan Landreform yaitu pengukuran, pemetaan serta evaluasinya. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah mengidentifikasi dan mengetahui mekanisme pengukuran dan pemetaan pada kegiatan Landreform di Desa Pangkah Kulon, yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Gresik. Kemudian membuat peta bidang digital serta melakukan transformasi koordinat UTM ke TM 3 menggunakan Software Arcview Gis 3.3. Hasil studi ini berupa penjelasan pelaksanaan teknis dalam program Landreform serta membuat informasi sederhana peta dasar pendaftaran tanah mengenai pemilik tanah, luas dan nomer identifikasi bangunan ( NIB ). Kesimpulan studi tugas akhir ini, dari program Landreform tanah yang dibagikan Kantor Pertanahan Gresik kepada masyarakat petani di Desa Pangkah Kulon berupa tanah oloran dengan luas keseluruhan 73.38 Ha. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode terrestrial secara polar dengan unsur sudut dan jarak. Serta peta pendaftaran tanah yang dijadikan sebagai keperluan pembukuan tanah.
EVALUASI TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA DIKAITKAN DENGAN STANDARDISASI TEKNIS (Studi Kasus : Kabupaten Rembang Jawa Tengah) Ummah, Muslihatul; Supadiningsih, Chatarina Nurjati; Rudianto, Roedy
GEOID Vol. 6 No. 2 (2011)
Publisher : Departemen Teknik Geomatika ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program reforma agraria merupakan upaya untuk menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah, dengan perkataan lain, menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan. Penelitian ini tentang pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dalam program reforma agraria dikaitkan dengan standardisasi teknis yang berlaku dengan wilayah studi di Kabupaten Rembang. Dari hasil pengolahan data dan analisa didapatkan bahwa dalam proses pengukuran dan pemetaan persil tanah dalam program reforma agraria di Kantor Pertanahan kabupaten Rembang banyak terjadi ketidaktepatan. Hal tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan dalam mengukur sudut dan jarak dalam poligon utama serta alat yang digunakan untuk mengukur jarak dalam pengukuran bidang tanah, cara pengukuran poligon utama, tenaga pelaksana pengukuran, spesifikasi komputer grafis yang digunakan.