Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik (JAP) Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah
Yusuf, Maulana
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGANI SAMPAH DI KOTA SERANG Farhans Azis Mubarakh; Rina Yulianti; Maulana Yusuf
Jurnal Administrasi Publik Vol 12, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v12i2.12605

Abstract

Penanganan pengelolaan sampah di Kota merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 pasal 6 ayat (1) tentang Perencanaan Pengelolaan Sampah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Strategi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dalam menangani sampah di Kota Serang. peneliti akan menggambarkan Implmentasi Strategi dengan teori Manajemen Strategi menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (1996 : 9) meliputi Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, Evaluasi dan Pengendalian. Namun pada penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada Dimensi Implementasi Strategi (Strategy Implementation) agar sesuai dengan kebutuhan penelitian Metode yang peneliti gunakan ialah metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa penaganan pengelolaan sampah di Kota Serang masih berjalan kurang maksimal. Program yang sudah direncanakan masih terdapat beberapa hambatan, serta proses pengawasan terhadap sampah liar masih belum berjalan dengan baik dan ketersediaan anggaran masih dirasa belum mencukupi untuk penanganan permasalahan sampah di Kota Serang. Sehingga membuat masyarakat Kota Serang masih belum mengetahui bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan hasil yang lebih maksimal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA SERANG Firda Awaliah; Maulana Yusuf; Juliannes Cadith
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 8, No 3 (2021): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v8i3.6460

Abstract

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten dengan tingkat kemiskinan tertinggi keempat di Provinsi Banten. Berbagai program penanggulangan kemiskinan diterapkan, salah satunya penerapapan SLRT di Kota Serang sejak tahun 2017. Namun sosialisasi SLRT di Kota Serang belum dilakukan secara optimal, masih banyak pengaduan masyarakat melalui SLRT belum terselesaikan dan tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian pengaduan yang dilakukan masyarakat melalui SLRT. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Implementasi SLRT di Kota Serang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George Edward III. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi SLRT di Kota Serang belum optimal dan masih diperlukannya sosialisasi SLRT yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai media cetak, pelaksana SLRT harus memperhatikan asas penyelenggaraan SLRT dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait dengan layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.Kata Kunci : Implementasi, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Perlindungan Sosial 
Strategi Pengembangan Wisata Halal di DKI Jakarta Juliannes Cadith; Maulana Yusuf; Rina Yulianti
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i1.6839

Abstract

Strategi pengembangan wisata halal di DKI Jakarta  memerlukan solusi strategis yang progresif dilatarbelakangi  oleh daya dukung dan posisi strategis yang dimilikinya. Untuk mengisi kebutuhan pasar  global muslim travellers yang semakin meningkat DKI Jakarta dalam pengembangan wisata halalnya  membutuhkan pendekatan dan pengelolaan yang spesifik.  Berbagai tantangan dan hambatan masih terindetifikasi dalam penelitian ini  seperti Perizinan Kunjunga, Pemasaran, SDM,  ketersediann Restoran dan hotel  halal,  serta spa Spa khusus wanita yang berlebel halal tantangan dan tanggung jawab ini harus direspon dengan produktif dan cepat dengan mengembangkan produk destinasi yang selaras dengan kebutuhan wisatawan mancanegara dan nusantara muslim secara berkualitas. Analisis data dilakukan dengan analisis swot. Melalui analisis ini dapat teridentifikasi potensi dan permasalahan dari lokasi tersebut, sehingga mempengaruhi keputusan dalam penentuan rencana program yang akan dipilih dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan selanjutnya adapun hasil penelitian menunjukan Kesiapan DKI jakarta Mendorong DKI Jakarta sebagai pusat destinasi Pariwisata halal dunia DKI jakarata  ditunjang oleh  DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia penduduk muslim terbesar Di Dunia , aksesibilitas, infrastruktur yang memadai dan lengkap  serta keindahan kota dan pesona alam Kepulauan Seribu serta   dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah sebagai regulator, pihak swasta sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai elemen pendukung untuk bersama- sama dalam mewujudkan program tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.
Initiating the Implementation of Meaningful Public Participation in Forming Regulations in Urban Areas: From the Perspective of Smart Urban Governance Bani Pamungkas; Edy Sutrisno; Maulana Yusuf
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i3.29284

Abstract

Participation of community or city citizens is an essential and critical component in achieving a city's sustainable development. Forms of participation are becoming more accessible and widespread, taking advantage of advances in technology, information, and communication. It becomes a policy choice for various global cities and cities in Indonesia to bring about more meaningful or substantial participation and collaboration through elements of smart governance in the realm of the concept of smart cities. As a response to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Law No. 13 of 2022 strengthened the mandate for public participation to make it more meaningful (meaningful participation) in the formation of laws and regulations, both offline/online and online. This mandate applies to all legislators at the national and local levels. Provinces, autonomous cities, or parts of districts characterized by cities are all examples of urban areas. The purpose of this article is to elaborate on the concept of implementing meaningful public participation in the formation of urban regulations through the lens of smart urban governance. This review employs systematic literature review tools in conjunction with qualitative descriptive analysis to create an in-depth framework of the concept of meaningful public participation in the urban context and the development of smart legislation in urban governance. The legislative process in urban areas, both offline and online, can be integrated in one digital ecosystem through the Smart-Legislation platform, facilitating and facilitating community or city residents to participate and engage in the entire process of forming legislation at the city level
Co-Authors Bani Pamungkas Edy Sutrisno Farhans Azis Mubarakh Firda Awaliah Juliannes Cadith Rina Yulianti Rina Yulianti