Garuda - Garba Rujukan Digital

DESENTRALISASI KEBIJAKAN DALAM PROGRAM PEMUDA PELOPOR DI DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SERANG Rani Sulastri Maulani; Ayuning Budiati; Rina Yulianti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 1 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i1.7001

Lahirnya reformasi merupakan babak baru dalam sistem ketatanegaraan karena dalam mewujudkan otonomi daerah, diperlukannya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pembangunan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat yang bisa membuat banyak perubahan, yaitu dibutuhkannya peran pemuda sebagai tonggak perubahan. Dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah saling berkaitan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang pembangunan kepemudaan yang sudah dibuat, misalnya di Provinsi Banten. Setiap Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten diberikan wewenang untuk melaksanakan program pembangunan kepemudaan, tak terkecuali di Kota Serang. Kegiatan kepeloporan pemuda di Kota Serang salah satunya dilaksanakan dengan diadakannya seleksi pemuda pelopor. Dinas pelaksana yang mengadakan seleksi pemuda pelopor di Kota Serang yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang. Program pemuda pelopor bertujuan untuk mencari para pemuda yang memiliki potensi, ide maupun gagasan yang mempunyai pengaruh positif di lingkungan masyarakat. Pemerintah membuat Program Pemuda Pelopor yang pertama kali dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia, yang mana sudah diselenggarakan sejak tahun 1985. Dalam program pemuda pelopor, adanya koordinasi antara Kemenpora RI dan Disparpora Kota Serang, yang mana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Kemenpora RI. Kata Kunci : Desentralisasi, Kebijakan, Program Pemuda Pelopor

Membangun Kelembagaan Penyediaan Informasi Publik Desa dalam Rangka Menjamin Penuhan Hak Konstitusional Masyarakat Desa di Kabupaten Serang Juliannes Cadith; Rina Yulianti
Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v13i1.15517

The discussion of public information disclosure in the village in the midst of a paradigm shift from goverment to governance is very interesting indeed. This places the strategic position of the village community not only as an object of service and development but also as a subject of development in the village. Various facts show that the village has not become a major concern in the development of information disclosure. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The required information is collected using narrative interviews, observation and literature study. Informants from the study were determined purposively using snowball sampling. In this article, the four levels of the Williamson model are used to analyze it. The results show that the development of public information institutions in the village in Serang Regency at the macro and micro levels has not supported the realization of information disclosure in the village. It can be seen at level one that various informal rules in the form of traditions, norms and habits that live in rural communities are not yet compatible in supporting the formal rules of information disclosure. At the second level, there has not been any recognition and awareness of either the public or public organizations to fulfill the public's rights regarding the disclosure of public information. At the third level, the institutional governance of public information disclosure has not been developed effectively to be able to minimize transaction costs. At the fourth level, the systematization of rules related to authority, organization, administration, human resources, finance, hierarchical relations, supervision, as well as work procedures and mechanisms need attention.

Strategi Pengembangan Wisata Halal di DKI Jakarta Juliannes Cadith; Maulana Yusuf; Rina Yulianti
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 10, No 1 (2022): PUBLIKAUMA, JUNI 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/publika.v10i1.6839

Strategi pengembangan wisata halal di DKI Jakarta memerlukan solusi strategis yang progresif dilatarbelakangi oleh daya dukung dan posisi strategis yang dimilikinya. Untuk mengisi kebutuhan pasar global muslim travellers yang semakin meningkat DKI Jakarta dalam pengembangan wisata halalnya membutuhkan pendekatan dan pengelolaan yang spesifik. Berbagai tantangan dan hambatan masih terindetifikasi dalam penelitian ini seperti Perizinan Kunjunga, Pemasaran, SDM, ketersediann Restoran dan hotel halal, serta spa Spa khusus wanita yang berlebel halal tantangan dan tanggung jawab ini harus direspon dengan produktif dan cepat dengan mengembangkan produk destinasi yang selaras dengan kebutuhan wisatawan mancanegara dan nusantara muslim secara berkualitas. Analisis data dilakukan dengan analisis swot. Melalui analisis ini dapat teridentifikasi potensi dan permasalahan dari lokasi tersebut, sehingga mempengaruhi keputusan dalam penentuan rencana program yang akan dipilih dan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan selanjutnya adapun hasil penelitian menunjukan Kesiapan DKI jakarta Mendorong DKI Jakarta sebagai pusat destinasi Pariwisata halal dunia DKI jakarata ditunjang oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia penduduk muslim terbesar Di Dunia , aksesibilitas, infrastruktur yang memadai dan lengkap serta keindahan kota dan pesona alam Kepulauan Seribu serta dibutuhkan sinergitas antara Pemerintah Daerah sebagai regulator, pihak swasta sebagai pelaku usaha, dan masyarakat sebagai elemen pendukung untuk bersama- sama dalam mewujudkan program tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

KETERLIBATAN MENTAL DAN EMOSI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA TATANAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TIRTAYASA KABUPATEN SERANG Titi Stiawati; Rina Yulianti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 9, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v9i2.7417

Kabupaten Serang khususnya Serang bagian utara yaitu Kecamatan Tirtayasa merupakan kawasan yang memiliki keunikan tersendiri dalam berperilaku sehari-hari. Kebiasan masyarakat dalam menggunakan sungai sebagai aktifitasnya dikarenakan masyarakat merasa nyaman dan tidak repot. Selain itu, masyarakat juga dapat lebih dekat dengan masyarakat lain melalui interaksi yang mereka lakukan di sungai. Berbagai macam upaya dalam merubah masyarakat Tirtayasa untuk tidak beraktifitas di sungai selalu dilakukan pemerintah setempat serta pihak puskesmas, namun kebiasaan ini sudah turun menurun pada keseharian masyarakat Tirtayasa dan hal ini menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan program PHBS. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Di dalam program PHBS di Kecamatan Tirtayasa dalam pelaksanaannya diperlukan keterlibatan mental dan emosi dari masyarakat Tirtayasa itu sendiri dan bentuk dari keterlibatan mental dan emosi ini yaitu bentuk ide dan gagasan artinya diperlukan adanya aktifitas fisik dari inisiatif orang itu sendiri, dan keterlibatan ini bersifat psikologi dari pada fisik.Keterlibatan mental dan emosi ini antara lain ada 2 aspek yaitu pemahaman terhadap program dan penyediaan.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah di Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Rina Yulianti; Ipah Ema Jumiati
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v2i2.18387

AbstrakPengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternative dalam pengurangan sampah. Belum adanya pengelolaan sampah secara mandiri dapat mengakibatkan sampah yang menumpuk. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat membentuk kelompok dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif di dalam memisahkan sampah organic dan nonorganic agar lingkungan menjadi sehat dan bersih selain itu dapat menambah pendapatan ketika sampah tersebut dapat dijual atau ditabung di bank sampah. Permasalahan yang ada pada bank sampah di Desa Kramatwatu seperti mati suri artinya keberadaannya ada tapi sudah tidak aktif lagi dalam membantu masyarakat sekitarnya. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan workshop dan mengundang kepala desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat menarik masyarakat untuk dapat mencintai hidup sehat dan bersih serta dapat memanfaatkan barang bekas (sampah) menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat menambah pendapatan keluarga. Selain itu pengabdian ini juga dapat menghidupkan kembali bank sampah yang ada di Desa Kramatwatu.Kata Kunci: masyarakat, pemberdayaan, pengelolaan sampah AbstractCommunity-based waste management can be an alternative in reducing waste. The absence of independent waste management can result in waste piling up. Community empowerment through waste banks is expected to help solve problems in waste management, so that they can form groups by inviting people to be more creative in separating organic and non-organic waste so that the environment becomes healthy and clean besides that it can increase income when the waste can be sold or saved. in the waste bank. The problems that exist in the waste bank in Kramatwatu Village are like suspended animation, meaning that they exist but are no longer active in helping the surrounding community. The method that will be used in this service is to hold a workshop and invite village heads and members of village community empowerment institutions and members of village community empowerment institutions so that they can attract people to be able to love healthy and clean life and be able to use used goods (garbage) into useful goods. can be reused and can increase family income. In addition, this service can also revive the waste bank in Kramatwatu Village.Keyword: community, empwerment, waste management

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Desa Kramatwatu Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Rina Yulianti; Ipah Ema Jumiati
Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 3 Issue 1, June 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/komunitas:jpkm.v3i1.18434

AbstrakPengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternative dalam pengurangan sampah. Belum adanya pengelolaan sampah secara mandiri dapat mengakibatkan sampah yang menumpuk. Pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dalam pengelolaan sampah, sehingga dapat membentuk kelompok dengan mengajak masyarakat untuk lebih kreatif di dalam memisahkan sampah organic dan nonorganic agar lingkungan menjadi sehat dan bersih selain itu dapat menambah pendapatan ketika sampah tersebut dapat dijual atau ditabung di bank sampah. Permasalahan yang ada pada bank sampah di Desa Kramatwatu seperti mati suri artinya keberadaannya ada tapi sudah tidak aktif lagi dalam membantu masyarakat sekitarnya. Metode yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan mengadakan workshop dan mengundang kepala desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan anggota lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar mereka dapat menarik masyarakat untuk dapat mencintai hidup sehat dan bersih serta dapat memanfaatkan barang bekas (sampah) menjadi barang yang dapat dimanfaatkan kembali dan dapat menambah pendapatan keluarga. Selain itu pengabdian ini juga dapat menghidupkan kembali bank sampah yang ada di Desa Kramatwatu.Kata Kunci: Pemberdayaan, masyarakat, Pengelolaan sampah AbstractCommunity-based waste management can be an alternative in reducing waste. The absence of independent waste management can result in waste piling up. Community empowerment through waste banks is expected to help solve problems in waste management, so that they can form groups by inviting people to be more creative in separating organic and non-organic waste so that the environment becomes healthy and clean besides that it can increase income when the waste can be sold or saved. in the waste bank. The problems that exist in the waste bank in Kramatwatu Village are like suspended animation, meaning that they exist but are no longer active in helping the surrounding community. The method that will be used in this service is to hold a workshop and invite village heads and members of village community empowerment institutions and members of village community empowerment institutions so that they can attract people to be able to love healthy and clean life and be able to use used goods (garbage) into useful goods. can be reused and can increase family income. In addition, this service can also revive the waste bank in Kramatwatu Village. Keywords: Community, Empwerment, Waste Management

The Effect of the Effectiveness of the Implementation of Smart State Civil Apparatus (ASN) ON Bureaucratic Reform in the Era of Disruption 4.0 in the Regional Civil Service Agency of Banten Province Indah Pusparani; Ayuning Budiati; Rina Yulianti
Syntax Idea 2460-2470
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i6.3435

Along with the running of the wheels of government in Indonesia, there are many developments that occur in various aspects, one of which is in government, economy, development and politics. Originally in the old order era, the new order until the reform there were many changes that accompanied the journey of this country, both happy and sad changes. The type of research used in this study is quantitative research. Quantitative research methods are one type of research whose specifications are systematic, planned and clearly structured from the beginning to the making of the research design. Based on the results of research and discussion on How Much the Effect of the Effectiveness of Smart ASN Implementation on Bureaucratic Reform in the Era of Disruption 4.0 in the Regional Civil Service Agency of Banten Province, it can be concluded that the Effect of the Effectiveness of Smart ASN Implementation on Bureaucratic Reform in the Era of Disruption 4.0 in the Regional Civil Service Agency of Banten Province has an influence of 64.7%, while the remaining 35.5% where the rest is influenced by other variables that are in The study was not analyzed further

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search