Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR TAMAN NASIONAL GANDANG DEWATA Sarif, Muhammad; Demma semu, Yulsan; Medi
Jurnal Nusa Sylva Vol. 23 No. 2 (2023): JURNAL NUSA SYLVA
Publisher : Universitas Nusa Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31938/jns.v23i2.654

Abstract

Gandang Dewata National Park was designated as a conservation area because it has biodiversity and a unique ecosystem. Ecosystem types in this area are based on altitude or topographic conditions, namely Lowland Forest, Lower Mountain Forest, Upper Mountain Forest and Sub-Alpine Forest. This research aims to obtain an explanation of the socio-economic problems of the community around the Gandang Dewata National Park (TNGD), the level of community dependence on the National Park area and the contribution of income from the park to the total income of farmers. The research was carried out in Mamasa Regency in the TNGD Area, West Sulawesi Province. The method used in this research is interviews. Respondents in this study were chosen randomly. Data was analyzed descriptively qualitatively and quantitatively. The results of this research show that basic data and information regarding the socio-economic conditions of the people of Taupe Village, one of the TNGD buffer villages, shows that out of the 84 respondents interviewed, the socio-economic conditions of the people of Taupe Village work as farmers. 90% of this is because the village's irrigation conditions are still in good condition.  The community is dependent on the area, namely 56% know the village boundaries and the location where the community lives is outside the area. Apart from that, the community's dependence on forests consists of rice fields and gardens. Utilization of forest products in the form of firewood, honey, aloes, bamboo, rattan and game products. Commodities based on agricultural, livestock, plantation and forestry products are coffee, cloves, cinnamon, patchouli, honey, cassava pork, aloes and broiler chicken. Most people (77%) do not know about TNGD
KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS Norman; Medi; Parawansa, Zunduz Qarin Zsazsa Ahmar; Baraga, Yustinus Geonard; Ariani, Sanityasa Hira; Piki
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 6 No 3 (2024): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v6i2.1056

Abstract

Kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), yang didalmnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka Notaris haruslah mengetahui bagaimana kepastian hukum anak yang beragama Non-Islam tersebut, berhak atau tidaknya serta bisa atau tidaknya dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengnalisis kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui APHW oleh Notaris ditinjau dari teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, filsafat, dan kaidah hukum untuk menemukan pemecahan (jawaban) terhadap permasalahan yang timbul berupa konflik norma, ambiguitas hukum/norma, atau kekosongan hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang keduanya menggunakan pendekatan analitis. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan metode pengumpulan data berbasis penelitian kepustakaan. Secara khusus pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang telah ada, seperti Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris, bukan sebagai bagian dari ahli waris tetapi sebagai penerima hak melalui jalan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.
ANALISIS KEDUDUKAN AKTA RISALAH LELANG SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK MILIK ATAS OBJEK KENDARAAN RODA EMPAT Medi; Hessy, Risma Vivien Yulianizha; Wahidyah, Risya Latin; Widianti, Partisia; Nengsih, Fransiska; Putri, Eva Ravita Sari
AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol 6 No 3 (2024): AKSELERASI: JURNAL ILMIAH NASIONAL
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jin.v6i3.1064

Abstract

Pelelangan berupa kendaraan roda empat yaitu satu unit Grand Max berwarna hitam di menangkan sepenuh nya oleh seseorang berinisial A asal Kabupaten ketapang, setelah dimenangkan kendaraan tersebut dibawa pulang oleh pemenang lelang. Namun beberapa hari kemudian setelah perlelangan dilaksanakan, Pihak depkolektor yang mendatangi rumah pemenang lelang. Mereka menerangkan bahwa mereka bagaian dari perusahaan Leasing yang ingin menarik kembali kendaraan tersebut dengan alasan pemilik sebelumnya belum membayar lunas kendaraan tersebut, Kedudukan terhadap Akta Risalah lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Kendaraan Roda Empat di tinjau dari teori kepastian hukum, Tujuan dari penelitian ini untuk mengnalisis kedudukan Akta Risalah lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik Kendaraan Roda Empat hasil Rampasan Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Bentuk penelitian Deskriptif analisis. Data penelitian dikumpulkan dan di analisi dengan menyesuaikan hasil dari Wawancara dengan Pejabat Lelang Kelas I pada kantor Pelayanan kekayan negara dan lelang kota Pontianak. Orientasi utama pada penelitian ini yaitu pada penelitian kepustakaan dibidang ilmu hukum kuhusnya pada peraturan lelang. Hasil penelitian bahwa akta risalah lelang berfungsi sebagai bukti transaksi jual beli, dan sebagai bukti kepemilikan hak atas kendaraan, berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan akta risalah lelang termasuk bukti kepemilikan yang sah dari suatu barang yaitu dalam hal ini kendaran roda empat barang lelang hasil rampasan. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang sudah di terapkan, terutama terkait dengan barang rampasan, sesuai dengan proses lelang yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan dan integritas transaksi.