Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptom (DRESS) pada Tuberkulosis Payudara dalam Pengobatan Rudi Erwin Kurniawan; Raveinal Raveinal
Jurnal Kesehatan Andalas Vol 8, No 4 (2019): Online December 2019
Publisher : Fakultas Kedokteran, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jka.v8i4.1118

Abstract

Drug Reaction With Eosinophilia and Systemic Symptom (DRESS) atau sindroma DRESS merupakan suatu reaksi idiosinkratik yang terjadi setelah pemberian obat dalam dosis terapi yang ditandai dengan manifestasi klinis berupa adanya erupsi eritematosa, demam, kelainan hematologi terutama adanya eosinofilia dan adanya keterlibatan organ dalam seperti hepatitis, nefritis, limfadenopati, pneumonitis dan miokarditis. Sindroma DRESS sering disebabkan oleh obat seperti trimetropim, allopurinol, metronidazol, dapson dan abacavir. Penyaki ini juga dapat terjadi akibat reaksi silang obat, seperti obat anti konvulsan (carbamazepin, fenitoin, fenobarbital) dan obat anti inflamasi non steroid (piroksikam). Dilaporkan pasien wanita 34 tahun dengan keluhan utama kuning pada mata yang disertai bercak kemerahan pada wajah, badan, lengan dan tungkai. Manifestasi klinis muncul setelah pasien mengkonsumsi obat anti tuberkulosis selama 1,5 bulan. Pada pemeriksaan penunjang yang khas tampak eosinophilia dengan limfositik atipik dan keterlibatan organ dalam berupa hepatitis setelah menyingkirkan penyebab lain dari hepatitis. Setelah dilakukan penghentian obat anti tuberkulosis selama 2 mingga tampak perbaikan yang signifikan pada manifestasi kulit dan hematologi. Pasien kemudian dilakukan tes provokasi untuk menentukan obat yang menjadi penyebab terjadinya sindroma DRESS.
TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MALPRAKTIK Dewi Harmoni; Rudi Erwin Kurniawan; Nuzul Abdi Makhrifatullah
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 2 (2021): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.824 KB) | DOI: 10.32670/ht.v1i2.1026

Abstract

Nurses are an important part in health development. Nurses are also part ofhealth workers, even in the implementation of health services nurses play avery important role, because in their daily life they are always in directcontact with patients and other health workers. Nurses in health serviceslegally cannot provide services because they must obtain permission from thegovernment which is stated in Law No. 36 of 2006 Article 23 paragraph 3 concerning health, moral encouragement from nurses as health workers isdesired by the community to provide health services to the community. inremote areas which are generally difficult to reach and even met by doctors,so that eventually nurses provide health services to the community, but on theother hand, this can be blamed because nurses provide health services withoutpermission from the government which can also be called (malpractice). ) theauthor is interested in reviewing and discussing how the legal arrangementsregarding the position of nurses in Indonesia and how criminal responsibilityfor nurses who commit malpractice acts. This research was conducted with anormative legal research type, the type of statute approach research, namelythe approach to legislation that focuses on primary legal materials thatregulate malpractice crimes against nurses. Lack of public understanding andempathy from nurses themselves who think nurses can act like doctors Theimplementation of nursing practice by nurses who are not in accordance withthe regulations and legislation will clearly be very detrimental to the servicerecipients and the nurses themselves. If someone complains or even questionsit legally, it will have legal consequences for the nurse herself.
KEBIJAKAN PERPRES NO. 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN Rudi Erwin Kurniawan; Nuzul Abdi Makrifatullah; Naufal Rosar; Yeni Triana
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 01 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i01.1069

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sudah berusaha menjamin kesehatan masyarakatnya melalui BPJS. Namun jumlah defisit BPJS yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS untuk mengatasi hal tesebut. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna BPJS. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung Jawab Negara terhadap Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan mengetahui dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap pengguna BPJS. Di mana dengan metode penelitian hukum normatif didapatkan kesimpulan Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat serta kenaikan iuran BPJS bagi peserta Kelas III Mandiri dinilai belum layak dan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.