Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI TRADING EMAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Manahara Napitulu; Gusniwati; Yeni Triana
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan dengan melakukan penelitian Bagaimana perlindungan Hukum Investasi trading emas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi?. Penelitian dalam artikel ini melalui pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hokum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hokum investasi emas. Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

INJURY LAW SETTLEMENT PROMISE OF RENTING OF FOUR WHEEL MOTOR VEHICLE IN SUKAJADI DISTRICT, PEKANBARU CITY Yeni Triana Yeni Triana; Dedy Felandy
Prosiding Seminar Nasional Pakar Prosiding Seminar Nasional Pakar 2019 buku II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.4374

The purpose of this study was to analyze leasing agreements for car vehicles, which were not carried out by the parties in accordance with what was agreed in the contents of the agreement, in Sukajadi District, Pekanbaru City. So that what has been agreed upon by both parties can be realized as agreed. With all the risks contained in the contents of the agreement, it must be carried out by both parties in the leasing agreement of the vehicle.The target to be achieved in this research activity is to increase understanding of both parties who rent a car vehicle, as well as those who rent the vehicle car, regarding the agreement of the lease agreement, if both parties do not carry out the contents of the lease agreement. and for researchers themselves make a very important contribution to the legal problems faced by the community, especially regarding leasing agreements.The research method is with sociological law, the research location is a rental service company located in Sukajadi Subdistrict, Pekanbaru City, polluting and sampling the parties of the leaseholders, consumers, with verbal interview methods in order to find information as processed data of this research.Outputs are produced according to the plan of activity for proposers in the form of scientific articles, and study learning materials for students.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF AGREEMENT ON THE AGREEMENT ON THE BINDING OF SALE AND PURCHASE OF LAND RIGHTS IN THE NOTARY / PPAT DISTRICT OF RUMBAI, PEKANBARU CITY. Yeni Triana; Cenuk Widiastrisna Sayekti; Cicilia Mayori
Prosiding Seminar Nasional Pakar PROSIDING SEMINAR NASIONAL PAKAR 2020 BUKU II
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pakar.v0i0.6823

The purpose of this study is to analyze the principle of agreement in the binding agreement of the sale and purchase of land rights, prior to the issuance of the sale and purchase deed by the Notary. So that what has been agreed upon by both parties can be realized in the sale and purchase deed, so that there will be a transfer of land rights. The target to be achieved in this research activity is to increase understanding for both parties, both the seller and the buyer, and even the general public. Regarding the principle of agreement on the binding agreement of sale and purchase of land rights, as well as for the researchers themselves making a very important contribution to the legal problems faced by the community, especially regarding the binding agreement on the sale and purchase of land rights, and the legal consequences of the agreement. The research method is by sociological law, the location of the study is the community and the Notary Office located in Rumbai District, Pekanbaru City, the population and the sample are the land sellers, buyers, Notaries, with oral interview method in order to find information as data processed in this study. The output produced according to the activity plan for the proposer is in the form of scientific articles, and learning study materials for students.

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PEMBERIAN OBAT (SELF DISPENSING) OLEH DOKTER DI PRAKTEK MANDIRI Naufal Rosar; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 5, No 3 (2022): October 2022
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v5i3.1008

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR Trionesia trionesia; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20, No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.654

Perbuatan.melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang laindikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang ataumenjalankan .suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatiandalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi. laporankeuangan. investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip. transparansimerupakan jaminan bagi invstor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untukmenghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yangmenyesatkan bagi. investor. Pengenaan .sanksi yang termuat dalam Undang-Undang .Nomor 8 Tahun.1995 Tentang Pasar Modal .serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuanmengenai transparansi ini menjadikan .investor mendapat perlindungan. secara hukum agar tidakmengalami .kerugian dari praktik-praktik yang. memanipulasi atau memberikan. berita bohong pada.investor.

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Penolakan Pasien Yang Membutuhkan Pertolongan Medis Yeni Triana; Dini Noviarti; Budi Budi
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i2.13145

Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan (emergency) tanpa mengharuskan pembayaran uang muka terlebih dahulu, hal ini tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu. Pasal 32 ayat (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pecegahan kecacatan terlebih dahulu. Permasalahan yang diajukan: Bagaimanakah tanggung jawab hukumr rumah sakit terhadap penolakan pasien yang membutuhkan pertolongan medis?, Apakah hambatan terhadap rumah sakit dalam melakukan penolakan pasien yang memerlukan pertolongan medis?.Tujuan dilakukan penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah : Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab rumah sakit terhadap penolakan pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Untuk mengetahui hambatan terhadap rumah sakit dalam melakukan penolakan pasien yang memerlukan pertolongan medis. Metoda penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder dari kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara terbuka. Adapun hasil penelitiannya : Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang / pasien, dengan dasar secara yuridis normatif hal ini merupakan penerapan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit Penuh, Keterbatasan Staf Rumah Sakit, Keterbatasan Fasilitas dan Kondisi Pasien yang terlalu berat, Birokrasi yang berbelit-belit, dan Solusi rumit untuk masalahyang pelik.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR Trionesia trionesia; Iriansyah Iriansyah; Yeni Triana
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang. Vol 20 No 2 (2022): FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas K
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/fokus.v20i2.654

Perbuatan.melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang laindikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang ataumenjalankan .suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatiandalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi. laporankeuangan. investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip. transparansimerupakan jaminan bagi invstor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untukmenghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yangmenyesatkan bagi. investor. Pengenaan .sanksi yang termuat dalam Undang-Undang .Nomor 8 Tahun.1995 Tentang Pasar Modal .serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuanmengenai transparansi ini menjadikan .investor mendapat perlindungan. secara hukum agar tidakmengalami .kerugian dari praktik-praktik yang. memanipulasi atau memberikan. berita bohong pada.investor.

KEBIJAKAN PERPRES NO. 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANFAATAN Rudi Erwin Kurniawan; Nuzul Abdi Makrifatullah; Naufal Rosar; Yeni Triana
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 01 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i01.1069

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Indonesia sudah berusaha menjamin kesehatan masyarakatnya melalui BPJS. Namun jumlah defisit BPJS yang meningkat setiap tahunnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan iuran BPJS untuk mengatasi hal tesebut. Hal ini tentu berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna BPJS. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tanggung Jawab Negara terhadap Pembiayaan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan mengetahui dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap pengguna BPJS. Di mana dengan metode penelitian hukum normatif didapatkan kesimpulan Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dibidang kesehatan mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat serta kenaikan iuran BPJS bagi peserta Kelas III Mandiri dinilai belum layak dan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19 seperti saat ini.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT ATAS KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KEGAWATDARURATAN MEDIK Dewi Harmoni; Dinni Indrayuni; Zulhendra Das’at; Yeni Triana
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 01 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i01.1076

Rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit ketentuan ini terdapat pada Pasal 46 (UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit) yaitu dengan adanya doktrin respondeat superior, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kualitas perawatan (duty to care); dan doktrin vicarious liability, hospital liability, corporate liability. Doktrin-doktrin ini diimplementasikan pada yang menentukan bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pelayanan kegawatdaruratan medik merupakan pelayanan gawat darurat 24 jam yang memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat menetapkan diagnosis keperawatan dan upaya penyelamatan jiwa,mengurangi kecacatan dan kesakitan pasien.Kelalaian tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dalam upaya menangani pasien kegawatdaruratan medik,kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara mediasi,dan apabila kelalaian tersebut berupa kesegajaan yang dapat menimbulkan kecacatan/luka berat ,bahkan dapat menimbulkan kematian akan dikenai sanksi pidana.

PENOLAKAN PASIEN NON COVID OLEH RUMAH SAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19 Aristia Pradita Widasari Widodo; Andreas Susandy; Dian Kristanti Budiastuti; Yeni Triana
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 01 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v2i01.1078

Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona. Seiring dengan perkembangan penyakit ini yang begitu pesat, berbagai masalah pun mulai bermunculan. Permasalahan yang berkembang bukan hanya masalah bagaimana ketersediaan sumber daya rumah sakit yang kemudian menyebabkan keterbatasan dalam memberikan layanan, tetapi juga bagaimana rumah sakit mempersiapkan mental para tenaga kesehatan. Untuk mengurangi penyebaran penyakit, masyarakat terutama populasi berisiko tinggi, dihimbau untuk tetap di rumah, termasuk diantaranya tidak ke rumah sakit. Anjuran untuk tetap di rumah bertujuan untuk menjaga jarak antar orang serta menghindari kumpulan massa untuk mengurangi resiko penyebaran. Namun, tidak semua kondisi pasien dapat diterapkan anjuran tersebut. Pasien dengan kondisi gawat darurat harus segera mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat. Penolakan terhadap pelayanan kesehatan pasien dapat memperburuk kondisi pasien hingga dapat menghilangkan nyawa pasien dapat menjadi sebuah kelalaian dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search