Zainal, Asrianto
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Authority and Marital Identity: A Study on the Kalosara Tradition of the Tolaki People in Southeast Sulawesi Ahmadi; Zainuddin, Asriadi; Zainal, Asrianto; Darlis, Syamsul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v18i2.11956

Abstract

For the Tolaki indigenous people, a marriage is considered valid when it is conducted in accordance with the kalosara tradition. This signifies that the legitimacy of marriage among the Tolaki people of Southeast Sulawesi is not determined by adherence to Islamic law or state regulations, but by the observance of the kalosara customary practice. This study seeks to explore the kalosara tradition as the prevailing authority in the marriage law of the Tolaki community in Southeast Sulawesi, and to analyze the perspectives of Islamic law through the concepts of ‘urf and maṣlaḥa mursala in relation to this tradition. Employing a qualitative research method with an empirical-normative approach, data were gathered through interviews with traditional leaders, community figures, and religious authorities. The findings of the study indicate that the kalosara tradition in Tolaki community wedding ceremonies consists of three stages: seeking permission, the proposal, and the marriage contract. The Tolaki people regard a marriage as valid only if it adheres to the kalosara tradition, establishing customary law as the dominant form of marriage law within the community. From the perspective of ‘urf, the kalosara tradition is deemed acceptable, as it fulfills the criteria of al-‘urf al-ṣaḥīḥ (good custom). Moreover, the kalosara tradition contributes to social welfare within the Tolaki community of Southeast Sulawesi. This research is expected to make a significant global contribution to the development of studies on marriage law and tradition. Furthermore, it is deserving of recognition as a valuable academic resource addressing societal legal needs concerning the practice of marriage traditions.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari Sutriono, Agus; Zainal, Asrianto; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2828

Abstract

Praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat upah dalam muamalah, namun keadaan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah a). Bagaimana bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?, b). Bagaimana praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? dan c). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bentuk akad dan praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari, sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Bentuk akad upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum dilakukan dengan lisan dan memenuhi syarat Sighah yaitu ijab dan qabul (serah terima), dan telah memenuhi Aqid (perjanjian si pembuat) 2). Praktik upah jasa pembuatan karya tulis (Skripsi) terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode tersembunyi dan metode penyamaran yang dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup, 3). Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melangggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.
Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam Pitriana, Pitriana; Ipandang, Ipandang; Zainal, Asrianto
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3131

Abstract

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.