Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Authority and Marital Identity: A Study on the Kalosara Tradition of the Tolaki People in Southeast Sulawesi Ahmadi; Zainuddin, Asriadi; Zainal, Asrianto; Darlis, Syamsul
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 18 No. 2 (2024)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/mnh.v18i2.11956

For the Tolaki indigenous people, a marriage is considered valid when it is conducted in accordance with the kalosara tradition. This signifies that the legitimacy of marriage among the Tolaki people of Southeast Sulawesi is not determined by adherence to Islamic law or state regulations, but by the observance of the kalosara customary practice. This study seeks to explore the kalosara tradition as the prevailing authority in the marriage law of the Tolaki community in Southeast Sulawesi, and to analyze the perspectives of Islamic law through the concepts of ‘urf and maṣlaḥa mursala in relation to this tradition. Employing a qualitative research method with an empirical-normative approach, data were gathered through interviews with traditional leaders, community figures, and religious authorities. The findings of the study indicate that the kalosara tradition in Tolaki community wedding ceremonies consists of three stages: seeking permission, the proposal, and the marriage contract. The Tolaki people regard a marriage as valid only if it adheres to the kalosara tradition, establishing customary law as the dominant form of marriage law within the community. From the perspective of ‘urf, the kalosara tradition is deemed acceptable, as it fulfills the criteria of al-‘urf al-ṣaḥīḥ (good custom). Moreover, the kalosara tradition contributes to social welfare within the Tolaki community of Southeast Sulawesi. This research is expected to make a significant global contribution to the development of studies on marriage law and tradition. Furthermore, it is deserving of recognition as a valuable academic resource addressing societal legal needs concerning the practice of marriage traditions.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pembuatan Karya Tulis (Skripsi) Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari Sutriono, Agus; Zainal, Asrianto; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 1 No 1 (2019): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v1i1.2828

Praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) pada dasarnya memenuhi rukun dan syarat upah dalam muamalah, namun keadaan tersebut bertolak belakang dan bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi pengembangan mutu pendidikan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah a). Bagaimana bentuk akad upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari?, b). Bagaimana praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? dan c). Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari? Sedangkan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bentuk akad dan praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari, sekaligus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Kecamatan Baruga Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Bentuk akad upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari secara umum dilakukan dengan lisan dan memenuhi syarat Sighah yaitu ijab dan qabul (serah terima), dan telah memenuhi Aqid (perjanjian si pembuat) 2). Praktik upah jasa pembuatan karya tulis (Skripsi) terdapat dua karakteristik dalam menjalankan praktiknya yakni dengan metode tersembunyi dan metode penyamaran yang dijalankan secara terselubung, rahasia, dan tertutup, 3). Tinjauan hukum Islam tentang praktik upah jasa Pembuatan karya tulis (Skripsi) di Kecamatan Baruga Kota Kendari pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat upah dalam ketentuan hukum Islam, namun dilarang karena upah jasa tersebut melangggar kode etik akademik, pelanggaran intelektual, kemunafikan intelektual, dan mempunyai banyak dampak negatif.

Mekanisme Pembulatan Harga Dan Penimbangan Barang, Jasa Pada PT Jalur Nugraha Ekakurir Di Kantor Cabang Baruga Kota Kendari Persfektif Hukum Islam Pitriana, Pitriana; Ipandang, Ipandang; Zainal, Asrianto
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3131

Artikel ini membahas tentang sistem pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar’i dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan penelitian sedangkan data skunder bersumber dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan data tersebut dinarasikan dan ditarik kesimpulan. Informan penelitian adalah pihak pengelolah dan konsumen Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembulatan antara pihak Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dengan konsumen termasuk dalam kategori Muamalah Madiyah “sewa menyewa” sehingga kesepakatan akad yang terjalin antara kedua belah pihak menggunakan pendekatan upah. Mekanisme pembulatan harga di Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga menggunakan 2 (dua) sistem perhitungan tarif, yakni: 1) Perhitungan sistem progresif (Berat), 2) Perhitungan berdasarkan volumetrik (Volume). Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pembulatan harga yang dilakukan oleh Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Baruga sesuai dengan hukum Islam karena ada kesepakatan bersama antara pemilik dan konsumen. Namun dalam teknis pelaksanaannya terkesan mekanisme tersebut lebih berpihak pada pemilik karena mengambil keuntungan dari proses pembulatan tersebut dan cenderung merugikan konsumen sehingga mekanisme tersebut tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah karena ada ketidakpuasan dari konsumen.

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DAN EKONOMI DI INDONESIA Zainal, Asrianto
Al-'Adl Vol. 8 No. 1 (2015): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v8i1.347

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan advokatdalam pembangunan hukum dan ekonomi di indonesia.Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Hasil dalam penelitian inimenunjukan bahwa Pembangun hukum dan ekonomi adalah bagian penting dalamusaha memberikan kemakmuran kepada masyarakat. Sarjana hukum dan institusihukum adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi dan meningkatkanmartabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkan mampuberpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lama yangmembentuk pemikiran adalah variabel penting yang ikut memulihkan ekonomi danmeningkatkan martabat hukum. Peran advokat sebagai aktor hukum diharapkanmampu berpartisipasi dalam persoalan-persoalan pembangunan. Paradigma lamayang membentuk pemikiran advokat dengan hanya menggeluti dunia-dunia litigasiharus segera diarahkan dan dirubah pada orientasi pemberdayaan hukum danpembangunan ekonomi.

Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana Zainal, Asrianto
Al-'Adl Vol. 9 No. 1 (2016): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v9i1.668

Penelitian ini mengkaji tentang tindakan pencemaran nama baik melalui teknologi informasi menurut tinjauan hukum pidana beserta Sanksi tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research), hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik ditinjau dari hukum pidana Indonesia telah diatur di dalam Pasal 310 KUHP. Namun, seiring denganberkembangnya kemajuan di bidang teknologi maka cara untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pun semakin beragam. Salah satunya tindakan pencemaran nama baik seseorang yang ditampilkan melalui berbagai media. Unsur-unsur dari Pasal 310 KUHP tidak dapat menjangkau delik pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan tersebut sehingga asas lex spesialis derogate legi generalis dapat berlaku. Adanya asas tersebut, maka peraturan yang diatur dalam KUHP dapat dikesampingkan dengan menggunakan peraturan yang lebih khusus mengatur segala bentuk kegiatan yang dilakukan di dunia maya yaitu dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dikarenakan tindakan pelaku telah memasuki wilayah hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu media internet sebagai media untuk melakukan tindakannya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal yang berlaku pasal 27 jo pasal 45 UU ITE tentang tindak pidana pencemaran nama baik.

Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam tentang Kejahatan Aborsi Zainal, Asrianto
Al-'Adl Vol. 9 No. 2 (2016): Al-'Adl
Publisher : Universitas Islam Negeri Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/aladl.v9i2.677

This study entitled "A review of criminal law and Islamic law on the crime of abortion (a comparative study). The main issue to be discussed in this thesis is "Is abortion as a crime by reason of an emergency can be used as a common criminal deletion / Islam and How comparative criminal law and Islamic law against the crime of abortion"? in order to determine the concepts offered between criminal law and Islamic law in view of the phenomenon of abortion crimes committed by people who are not responsible or with a specific reason. In this study, the authors used a qualitative study using descriptive analysis that describes the issues to be studied. And the collection of data in this thesis done in literature. Namely, by collecting data obtained from literature sources such as books, legislation, magazines and newspapers. The data have been collected and inventoried and further grouped or classified according to the materials and problems. From the results of research conducted by the authors find that abortion is justified by the positive law and the law of Islam is the act of abortion is performed when the pregnancy could endanger the lives of pregnant women and fetuses, thepermissibility of abortion must refer to the provisions of the medical, so that in practice does not mebawa even worse consequences for the mother, and especially in Islamic law should be referred to the shar'i predetermined While abortion is a criminal act (abortion provokatus criminalis) is an act of abortions performed for no apparent reason, for example, the fear of poverty or fear of pregnancy is a disgrace. Islamic law and positive law equally see it as a crime (criminal offense), so as to provide penalties for those who do.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search