Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Manabia: Journal of Constitutional Law
Khasanah, Rohmatun
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Khasanah, Rohmatun; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 01 (2023): Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i01.962

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Fokus penelitian ini adalah pada pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.Terdapat perbedaan aturan tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan antara Undang-Undang lama dan Undang-Undang terbaru Organisasi Kemasyarakatan dimana perbedaan tersebut mengenai pembubaran ormas oleh pengadilan dan pembubaran ormas langsung tanpa melalui proses pengadilan. Permasalahan yang timbul tersebut perlu dikaji ratio legisnya dan apakah pembubaran tersebut sudah sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio legis pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan adalah perlunya asas contrarius actus atau asas hukum administrasi negara yang mana tidak terdapat dalam Undang-Undang terdahulu tentang ormas, sehingga Undang-Undang tersebut diperbarui menjadikan pemerintah dalam hal ini kemenkumham dapat membubarkan ormas tanpa proses peradilan, dan mekanisme tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep negara hukum dan demokrasi. Kata Kunci: kewenangan, pemerintah, pembubaran organisasi kemasyarakatan
Pembiayaan Pendidikan Berbasis Kinerja dan Penguatan Pendidikan Masyarakat (Studi Implementasi BOS Kinerja pada Sekolah Menengah Atas di Papua) Ningsih, Nur; Syafriadi, Syafriadi; T, Musdalifa; Khasanah, Rohmatun; Abdullah, Rahibun
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i3.1648

Abstract

Educational inequality in Indonesia’s frontier, outermost, and disadvantaged (3T) regions remains a major challenge, particularly in Papua where education development indicators lag behind the national average. To address this issue, the government introduced the Performance-Based School Operational Assistance (BOS Kinerja) program as an incentive for schools to improve quality through better management and academic outcomes. This study aims to evaluate the implementation of BOS Kinerja in senior high schools (SMA) in Papua and to identify its impacts, challenges, and opportunities for improvement. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews with principals, teachers, and school committees, complemented by observations and document analysis in four recipient schools located in Jayapura and Mimika Regencies. The findings indicate that BOS Kinerja supports teacher professional development, instructional innovation, and student engagement, particularly in schools with strong leadership and participatory governance. Nevertheless, significant obstacles remain, including limited human resources, delayed fund disbursement, geographical constraints, and performance indicators that are not fully context-sensitive. Strengthening digital financial management, enhancing school leadership capacity, and fostering community participation and cross-sector partnerships are identified as key strategies for ensuring more effective and sustainable implementation of BOS Kinerja in Papua.
Co-Authors Abdullah, Rahibun ningsih, nur Pratama, Agung Barok Syafriadi Syafriadi T, Musdalifa