Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Tasfiyah Supremasi Hukum Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum AKM: Aksi Kepada Masyarakat Khaira Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manabia: Journal of Constitutional Law Asian Journal of Law and Humanity Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Pratama, Agung Barok
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 Pratama, Agung Barok; ., Aminah; Jamin, Mohammad
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 2 (2017): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i2.18258

Abstract

AbstractThis article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.AbstrakArtikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung
Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment Anindya Aryu Inayati; Agung Barok Pratama
Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tasfiyah.v6i1.7280

Abstract

Kuntowijoyo is one of the prominent Indonesian Muslim philosophers who discusses Islamic epistemology. However, unlike most philosophers who focus on the process of Islamization of knowledge, Kuntowijoyo actually formulated the concept of scientific which is an epistemological idea of integrating between Islam and the sciences. The idea of integrating science and religion needs to be re-echoed in the third decade of the 21st century, given that this long-term program has not produced much in the treasures of Islamic scholarship, especially in Indonesia.This study aims to review the idea of integrating science and religion in the work of Islam as Science compiled by Kuntowijoyo. The type of this research is library research with analytical descriptive method. The object of research is the book Islam as a science, by Kuntowijoyo. The results of this study, that Kuntowijoyo offers a process of integrating science and religion in a concept he named scientific Islam, where science is derived from the texts of the Qur'an and As-Sunnah into the context of scientific reality. Kuntowijoyo hopes that, with this idea of scientific Islam, the sciences that are built can stand on the basis of the integration of science and religion, without dominating one of them, so that it can be applied to all humans in general. included in the development of national law because the concept of scientific Islam which initiates the integration between science and religion is also in line with the concept of the formation of national law that integrates religion and the state.
MENGUKUR IMUNITAS PEJABAT PELAKSANA PERPPU COVID-19 DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Agung Barok Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1406

Abstract

The immunity of officials implementing Perppu 1/2020 is in the public spotlight because it is not following “the principles of the rule of law and” injures the sense of justice in society because there are exceptions to legal “action. The principle of equality before the law” becomes a fundamental basis in viewing the position and position of every citizen. Therefore, it is necessary to measure the extent of impunity in the enforcement process for alleged violations of the law and its implications for the principle of Equality Before The Law. Based on the focus of the study, “the method used in this research is normative legal research and the statutory approach” is the basis for this writing. The paper concludes that Perppu 1/2020 does not necessarily provide absolute immunity to the implementing officials of the Perppu, but is limited (conditional) and the legal process is still carried out so as not to “violate the principles of the rule of law. Keywords : Immunity, Official, Perppu
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM TUKAR VOUCER Anindya Aryu Inayati; Rifatul Risqiani; Agung Barok Pratama
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4136

Abstract

Laju perkembangan zaman, membawa dampak perkembangan cara dan jenis kegiatan jual beli di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya, transaksi jual beli yang dipraktekkan oleh Kafe Ujung Senja Batang, yang menggunakan system voucer sebagai media tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman. Metode ini tidak lazim digunakan oleh masyarakat setempat, untuk itu diperlukan kajian untuk meninjau keabsahan akad pada jual beli yang dilakukan dengan system tukar voucer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik jual beli dengan system tukar voucer di Kafe Ujung Senja Batang dan untuk mengetahui keabsahan akad yang digunakan dalam praktik jual beli dengan system tukar voucer. Metode penelitian ini adalah deduktif analitis, dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa praktik jual beli yang dilakukan di Kafe Ujung Senja Batang adalah dengan mewajibkan pengunjung untuk menukarkan uang rupiahnya dengan voucer bernominal sama, yaitu senilai Rp. 30.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000, sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli makanan dan minuman di dalam area Kafe. Praktek ini adalah sah dan dibolehkan karena terdapat sebagian pengunjung yang meridhoi terhadap ketentuan transaksi yang dilakukan. Namun, ada pula transaksi yang hukumnya fasid atau rusak dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat dalam jual beli yaitu syarat nilai tukar pengganti barang yang menyebabkan adanya keterpaksaan dan kerugian pada sebagaian lain pengunjung.Kata Kunci: Jual Beli, Sistem Tukar Voucer, Hukum Islam
Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Batang Agung Barok Pratama; Muhammad Yusron
AKM Vol 5 No 1 (2024): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i1.1109

Abstract

Putusan MK 135/2015 menghadirkan sudut pandang yang lebih komperhensif dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Namun penyelenggara pemilu/ pilkada masih belum berupaya secara maksimal dan melaksanakan tugas dengan sekedar formal prosudural dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas mental. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, meningkatkan upaya KPU terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Research/ CBR, untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan hak pilih disabilitas mental, dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas secara langsung. Hasil program pengabdian masyarakat ini adalah edukasi dan advokasi hak pilih pada pemilihan umum, terhadap 15 orang penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental yang tergabung dalam komunitas difa karya di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri dari Badan Pengawas Pemilu Kabuaten Batang, pemateri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan tim pengabdian masyarakat dari Dosen dan mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, mendapatkan kesempatan duduk bersama dalam satu forum pada kegiatan ini, untuk menyampaikan kedala dan harapannya terkait hak pilih kepada BAWASLU dan KPU.
Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan Agung Barok Pratama; Arina Manasikana; Nurul Auliya Fadzlina
Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA Said Perintah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v4.i1.p78-96

Abstract

The public service sector is a reflection of the governance of a government. Poor public service delivery will certainly disrupt the stability of government administration because it will affect the level of public trust in the government. The Pekalongan Regency Government created an e-government-based public complaint service system called the Regent's Report, as an effort to improve public services. This study aims to evaluate the implementation of the Regent's Report complaint system in Pekalongan Regency and to find out the factors that influence the implementation of the Regent's Report complaint system in Pekalongan Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results of this study indicate that the Evaluation of the Regent's Report complaint system was carried out by reviewing William Dunn's evaluation theory, among others; effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The Pekalongan Regency Government should increase the leveling and responsiveness points because it was found that the majority of the people did not know about the Regent's Report complaint system. The factors that influence the implementation of the district head's report complaint system consist of supporting factors, namely e-government-based systems and adequate infrastructure, and inhibiting factors, namely budget, human resources and implementation standard guidelines.
Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Agung Barok Pratama
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1884

Abstract

The holding of simultaneous regional elections in 2024 and the postponement of regional elections from 2022 due to the expiration of the term of office result in the threat of vacancies in positions, especially positions as regional heads in Indonesia. To fill the vacancy, an acting regional head is appointed until a definitive regional head is elected in the simultaneous regional elections in 2024. The problem is that those appointed as acting officers are apparently from active TNI elements, this is of course contrary to the spirit of reform which wants to eliminate dual functions as regulated in the TNI Law. The aim of the research is to find consistency in norms in the appointment of active TNI officers and their juridical implications. This research is normative using a statutory and conceptual approach. The research results show that consistency between these norms is needed in regulating these appointments, considering that civilian positions can only be filled by TNI soldiers who have resigned or retired from active military service, in accordance with the required competencies and through an open and competitive selection process. This step is important to ensure the maintenance of TNI neutrality and professionalism, compliance with the law, and respect for the principles of reform.
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Umam, Muhammad Rizal; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1416

Abstract

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat  perhatian  serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah  Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.    
Pendampingan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMK Produk Olahan Pangan Di Kecamatan Kajen Pekalongan M. Zain, Noorma Fitriana; Inayati, Anindya Aryu; Pratama, Agung Barok
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Khaira Ummah Vol. 2 No. 01 (2023): Khaira Ummah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/khairaummah.02012023.5

Abstract

Setiap pelaku usaha memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai indentitas dan legalitas pelaksanaan usaha sesuai bidang yang digeluti. NIB menjadi syarat sah dalam perizinan usaha. Namun, fakta di lapangan, masih sangat sedikit pelaku usaha di kecamatan Kajen yang memiliki NIB, termasuk Usaha Mikro Kecil (UMK) produk olahan pangan. Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mentargetkan sertifikasi halal untuk semua produk olahan pangan pada tahun 2024 mendatang dan membuat program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2022 ini. NIB merupakan syarat wajib pembuatan sertifikasi halal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tema pengabdian ini diangkat, yaitu pendampingan kepemilikan NIB bagi UMK di Kecamatan Kajen untuk mengoptimalkan program Sehati BPJPH. Metode pengabdian yang dilakukan adalah community based research (CBR) dengan melakukan penelitian mengenai kebutuhan masyarakat dan melaksanakan tindak pengabdian berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut. Hasil pengabdian ini adalah diadakannya pengabdian masyarakat terhadap 50 orang peserta dari pelaku UMK produk olahan pangan di Kecamatan Kajen, berupa sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan pendampingan kepemilikan NIB yang merupakan syarat wajib pengajuan sertifikasi halal.
Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Isthifailla, Isthifailla; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan
Publisher : Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i02.9256

Abstract

The process for selecting Constitutional Court judges involves three branches of government: the House of Representatives (legislative), the President (executive), and the Supreme Court (judicial). This arrangement is intended to ensure integrity, independence, and proper oversight. Normatively, neither the House of Representatives, the President, nor the Supreme Court has the authority to dismiss a Constitutional Court judge they have proposed. However, on September 29, 2022, the House of Representatives removed Judge Aswanto from the Constitutional Court, citing his frequent annulment of legislation enacted by the House of Representatives as the reason. This study aims to analyze the dismissal of Constitutional Court judges by the proposing institution. It employs a normative legal research method, utilizing legislative, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Judge Aswanto's dismissal was inconsistent with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, which stipulates that "The dismissal of a Constitutional Judge may be made based on a Presidential Decree upon the request of the Chairperson of the Constitutional Court." This article clearly shows that the dismissal of Judge Aswanto by the proposing institution, namely the House of Representatives, constitutes a violation of the law and breaches the rule of law principle. Moreover, Judge Aswanto's dismissal has legal consequences, including representing an intervention by the proposing institution the House of Representatives  into the Constitutional Court, which undermines the independence and impartiality of the Court.
Co-Authors Aldila Leo Saputra Aminah . Anindya Aryu Inayati Arina Manasikana Arum, Dewi Sekar Asyria Yamin, Tsinta Aufi Imaduddin Barok Pratama, Agung Hilmi Yusron Rofi'I Imaduddin, Aufi Isthifailla, Isthifailla Khasanah, Rohmatun Leo Saputra, Aldila Mohammad Jamin Muhammad Yusron Noorma Fitriana M. Zain, Noorma Fitriana Nurul Auliya Fadzlina Putri, Sofi Ekiana Rifatul Risqiani Saputri, Tiara Ika Umam, Muhammad Rizal Yusron Rofi'i, Hilmi