Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.346
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tasfiyah Supremasi Hukum Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum AKM: Aksi Kepada Masyarakat Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Khaira Ummah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Manabia: Journal of Constitutional Law Asian Journal of Law and Humanity Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Pratama, Agung Barok
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Epistemology in Islam: The Integration of Science and Religion According to Kuntowijoyo and Its Correlation with the National Law Establishment Anindya Aryu Inayati; Agung Barok Pratama
Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tasfiyah.v6i1.7280

Abstract

Kuntowijoyo is one of the prominent Indonesian Muslim philosophers who discusses Islamic epistemology. However, unlike most philosophers who focus on the process of Islamization of knowledge, Kuntowijoyo actually formulated the concept of scientific which is an epistemological idea of integrating between Islam and the sciences. The idea of integrating science and religion needs to be re-echoed in the third decade of the 21st century, given that this long-term program has not produced much in the treasures of Islamic scholarship, especially in Indonesia.This study aims to review the idea of integrating science and religion in the work of Islam as Science compiled by Kuntowijoyo. The type of this research is library research with analytical descriptive method. The object of research is the book Islam as a science, by Kuntowijoyo. The results of this study, that Kuntowijoyo offers a process of integrating science and religion in a concept he named scientific Islam, where science is derived from the texts of the Qur'an and As-Sunnah into the context of scientific reality. Kuntowijoyo hopes that, with this idea of scientific Islam, the sciences that are built can stand on the basis of the integration of science and religion, without dominating one of them, so that it can be applied to all humans in general. included in the development of national law because the concept of scientific Islam which initiates the integration between science and religion is also in line with the concept of the formation of national law that integrates religion and the state.
MENGUKUR IMUNITAS PEJABAT PELAKSANA PERPPU COVID-19 DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Agung Barok Pratama
SUPREMASI HUKUM Vol 17 No 02 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : Universitas Islam Syekh Yusuf

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jsh.v17i2.1406

Abstract

The immunity of officials implementing Perppu 1/2020 is in the public spotlight because it is not following “the principles of the rule of law and” injures the sense of justice in society because there are exceptions to legal “action. The principle of equality before the law” becomes a fundamental basis in viewing the position and position of every citizen. Therefore, it is necessary to measure the extent of impunity in the enforcement process for alleged violations of the law and its implications for the principle of Equality Before The Law. Based on the focus of the study, “the method used in this research is normative legal research and the statutory approach” is the basis for this writing. The paper concludes that Perppu 1/2020 does not necessarily provide absolute immunity to the implementing officials of the Perppu, but is limited (conditional) and the legal process is still carried out so as not to “violate the principles of the rule of law. Keywords : Immunity, Official, Perppu
Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental di Kabupaten Batang Agung Barok Pratama; Muhammad Yusron
AKM Vol 5 No 1 (2024): AKM : Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat - Juli 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36908/akm.v5i1.1109

Abstract

Putusan MK 135/2015 menghadirkan sudut pandang yang lebih komperhensif dalam melindungi hak pilih penyandang disabilitas mental di Indonesia. Namun penyelenggara pemilu/ pilkada masih belum berupaya secara maksimal dan melaksanakan tugas dengan sekedar formal prosudural dalam memenuhi hak pilih penyandang disabilitas mental. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di Kabupaten Batang, meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum, meningkatkan upaya KPU terhadap pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas mental di kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah Community Based Research/ CBR, untuk mencari upaya penyelesaian permasalahan hak pilih disabilitas mental, dengan melibatkan komunitas penyandang disabilitas secara langsung. Hasil program pengabdian masyarakat ini adalah edukasi dan advokasi hak pilih pada pemilihan umum, terhadap 15 orang penyandang disabilitas fisik dan disabilitas mental yang tergabung dalam komunitas difa karya di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh pemateri dari Badan Pengawas Pemilu Kabuaten Batang, pemateri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dan tim pengabdian masyarakat dari Dosen dan mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari masyarakat, mendapatkan kesempatan duduk bersama dalam satu forum pada kegiatan ini, untuk menyampaikan kedala dan harapannya terkait hak pilih kepada BAWASLU dan KPU.
Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Agung Barok Pratama
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1884

Abstract

The holding of simultaneous regional elections in 2024 and the postponement of regional elections from 2022 due to the expiration of the term of office result in the threat of vacancies in positions, especially positions as regional heads in Indonesia. To fill the vacancy, an acting regional head is appointed until a definitive regional head is elected in the simultaneous regional elections in 2024. The problem is that those appointed as acting officers are apparently from active TNI elements, this is of course contrary to the spirit of reform which wants to eliminate dual functions as regulated in the TNI Law. The aim of the research is to find consistency in norms in the appointment of active TNI officers and their juridical implications. This research is normative using a statutory and conceptual approach. The research results show that consistency between these norms is needed in regulating these appointments, considering that civilian positions can only be filled by TNI soldiers who have resigned or retired from active military service, in accordance with the required competencies and through an open and competitive selection process. This step is important to ensure the maintenance of TNI neutrality and professionalism, compliance with the law, and respect for the principles of reform.
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum Umam, Muhammad Rizal; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 3 No 02 (2023): Dinamika Ketatanegaraan: Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v3i02.1416

Abstract

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental di kabupaten batang mendapat  perhatian  serius karena mereka menghadapi tantangan dalam menjalankan hak-hak politiknya. Termasuk hak untuk memilih, terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik dan partisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang dan untuk mengetahui mengapa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang belum terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan bahan hukum primer berupa data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder dari dokumen hukum yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah  Dalam pelaksanaan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di Kabupaten Batang masih banyak terjadi kendala dalam pelaksanaannya baik dari peraturan yang mengatur, aparat penegak hukum, sarana prasarana maupun masyarakat maka dari itu masih banyak yang harus dievaluasi dan perbaiki agar pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental dapat berjalan dengan baik dan lancar.    
Pendampingan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMK Produk Olahan Pangan Di Kecamatan Kajen Pekalongan M. Zain, Noorma Fitriana; Inayati, Anindya Aryu; Pratama, Agung Barok
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Khaira Ummah Vol. 2 No. 01 (2023): Khaira Ummah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/khairaummah.02012023.5

Abstract

Setiap pelaku usaha memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai indentitas dan legalitas pelaksanaan usaha sesuai bidang yang digeluti. NIB menjadi syarat sah dalam perizinan usaha. Namun, fakta di lapangan, masih sangat sedikit pelaku usaha di kecamatan Kajen yang memiliki NIB, termasuk Usaha Mikro Kecil (UMK) produk olahan pangan. Di sisi lain, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mentargetkan sertifikasi halal untuk semua produk olahan pangan pada tahun 2024 mendatang dan membuat program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2022 ini. NIB merupakan syarat wajib pembuatan sertifikasi halal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, tema pengabdian ini diangkat, yaitu pendampingan kepemilikan NIB bagi UMK di Kecamatan Kajen untuk mengoptimalkan program Sehati BPJPH. Metode pengabdian yang dilakukan adalah community based research (CBR) dengan melakukan penelitian mengenai kebutuhan masyarakat dan melaksanakan tindak pengabdian berdasarkan kebutuhan masyarakat tersebut. Hasil pengabdian ini adalah diadakannya pengabdian masyarakat terhadap 50 orang peserta dari pelaku UMK produk olahan pangan di Kecamatan Kajen, berupa sosialisasi pentingnya sertifikasi halal dan pendampingan kepemilikan NIB yang merupakan syarat wajib pengajuan sertifikasi halal.
Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan: Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Isthifailla, Isthifailla; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 02 (2024): Penegakan Konstitusi secara Kelembagaan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i02.9256

Abstract

The process for selecting Constitutional Court judges involves three branches of government: the House of Representatives (legislative), the President (executive), and the Supreme Court (judicial). This arrangement is intended to ensure integrity, independence, and proper oversight. Normatively, neither the House of Representatives, the President, nor the Supreme Court has the authority to dismiss a Constitutional Court judge they have proposed. However, on September 29, 2022, the House of Representatives removed Judge Aswanto from the Constitutional Court, citing his frequent annulment of legislation enacted by the House of Representatives as the reason. This study aims to analyze the dismissal of Constitutional Court judges by the proposing institution. It employs a normative legal research method, utilizing legislative, case, and conceptual approaches. The findings indicate that Judge Aswanto's dismissal was inconsistent with Article 23, paragraph (4) of the Constitutional Court Law, which stipulates that "The dismissal of a Constitutional Judge may be made based on a Presidential Decree upon the request of the Chairperson of the Constitutional Court." This article clearly shows that the dismissal of Judge Aswanto by the proposing institution, namely the House of Representatives, constitutes a violation of the law and breaches the rule of law principle. Moreover, Judge Aswanto's dismissal has legal consequences, including representing an intervention by the proposing institution the House of Representatives  into the Constitutional Court, which undermines the independence and impartiality of the Court.
Ratio Decidendi Penolakan Permohonan Pengujian Norma Undang-Undang pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 Saputri, Tiara Ika; Pratama, Agung Barok
Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 4 No 01 (2024): Dinamika Ketatanegaraan
Publisher : Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/manabia.v4i01.9545

Abstract

This research aims to explore the ratio decidendi in the Constitutional Court Decision Number 47/PUU-XXI/2023 and analyze the application of constitutional values contained in the decision. This research uses a normative method with statutory, conceptual, and case approaches. This approach aims to understand the legal basis on which the Constitutional Court's decision is based and its implications for the protection of constitutional rights. The results showed that the Constitutional Court rejected the petition for norm testing in Article 509 letter a of the latest Criminal Code. The rejection was based on the provision that the new Criminal Code will be enacted after three years since its enactment, so the petition was considered premature. In its decision, the Court emphasized the importance of the principle of legal certainty and the protection of advocates' rights from unconstitutional criminal threats. However, the petition could not be accepted due to the lack of concrete harm experienced by the petitioner. This finding underscores that the Constitutional Court continues to prioritize basic constitutional principles in its decision-making, even though the petition did not proceed to material examination. Thus, this research makes an important contribution in understanding how constitutional values are applied in the Constitutional Court's decisions, particularly in relation to the review of criminal law norms. The implications of this research are expected to be a reference in the development of the study of constitutional law and the protection of human rights in Indonesia.
Fulfillment of Constitutional Rights of People with Mental Disabilities in General Elections in the Batang Regency Pratama, Agung Barok; Umam, Muhammad Rizal
Asian Journal of Law and Humanity Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/ajlh.v4i2.2

Abstract

Fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities in Batang district receives serious attention because they face challenges in exercising their political rights. This includes the right to vote, to be involved in the political decision-making process and to participate actively in democratic life. The purpose of writing this thesis is to find out how the constitutional rights of persons with mental disabilities are fulfilled in general elections in Batang Regency and to find out why the fulfillment of the constitutional rights of persons with mental disabilities in general elections in Batang Regency has not been fulfilled. This research is an empirical juridical research using a qualitative approach and using primary legal materials in the form of data taken directly from the field and secondary data from relevant legal documents. The results of this study are that in the implementation of fulfilling the constitutional rights of persons with mental disabilities in general elections in Batang Regency there are still many obstacles in its implementation both from the governing regulations, law enforcement officials, and the community, therefore there are is still much to be evaluated and corrected so that fulfillment of the political rights of persons with mental disabilities can run well and smoothly.
The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City Pratama, Agung Barok; Arum, Dewi Sekar
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671

Abstract

There are inconsistencies between the regulation of alcoholic beverages in Presidential Regulation No. 73/2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages and Pekalongan City Regional Regulation No. 13/2000 on the Supervision and Prohibition of Alcoholic Beverages. This article discusses the dialectics of Islamic law and positive law in regulating alcoholic beverages in Pekalongan as a city of santri and its legal consequences. This article is a doctrinal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The analysis of legal material is prescriptive to offer arguments to answer problem issues, while the inference technique uses deductive thinking logic. Based on the analysis of Hans Kalsen's norm theory and the principles of legal norm formation, the research shows that the dialectic of Islamic and positive legal norms that produce local regulations on the prohibition of alcoholic beverages in the city of santri is a consequence of the autonomy authority of local governments in making local regulations in order to carry out assistance tasks. Consequently, the local regulation on the prohibition of alcoholic beverages has no binding force because the basic rules of its formation have been declared contrary to law by the Supreme Court, and the content material is contrary to Presidential Regulation No. 74 of 2013. It does not comply with the principles of the formation of local regulations. The legal consequences are uncertainty, regional regulations not following national legal policy, and the potential to cause discrimination. This article presents an understanding of the dialectic of Islamic law on the one hand and positive law on the other regarding regulating the circulation of alcoholic beverages. Terdapat inkonsistensi pada regulasi minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pengawasan dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Artikel ini membahas dialektika hukum islam dan hukum positif dalam pengaturan minuman beralkohol di kota Pekalongan sebagai kota santri serta akibat hukumnya. Artikel ini merupakan penelitian doktrinal menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan historis. Analisis materi hukum bersifat preskriptif dengan maksud untuk menawarkan argumen untuk menjawab masalah masalah, sedangkan teknik inferensi menggunakan logika berpikir deduktif. Berdasarkan analisis teori norma Hans Kalsen dan asas-asas pembentukan norma hukum, penelitian menunjukkan bahwa dialektika norma hukum Islam dan positif yang menghasilkan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol di kota santri merupakan konsekuensi dari kewenangan otonomi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan. Akibatnya, keberadaan peraturan daerah tentang larangan minuman beralkohol a quo sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang mengikat karena aturan dasar pembentukannya telah dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh Mahkamah Agung dan materi isinya bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan daerah. Konsekuensi hukumnya adalah ketidakpastian hukum, keberadaan peraturan daerah tidak sesuai dengan kebijakan hukum nasional dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Artikel ini menyajikan pemahaman mengenai dialektika hukum islam di satu sisi, dan hukum positif di sisi lain mengenai bagaimana praktik pengaturan peredaran minuman beralkohol.
Co-Authors Akhmad Jalaludin, Akhmad Aldila Leo Saputra Alfianalia, Alfianalia Aminah . Anindya Aryu Inayati Arum, Dewi Sekar Asyria Yamin, Tsinta Aufi Imaduddin Barok Pratama, Agung Fadzlina, Nurul Auliya Firdaus, Aisyah Mutia Hilmi Yusron Rofi'I IMANA, ANIS NI'AM Isthifailla, Isthifailla Iwan Zaenul Fuad Khasanah, Rohmatun Leo Saputra, Aldila Manasikana, Arina Mohammad Fateh Mohammad Jamin Muhammad Yusron Nasrulhaq Nasrulhaq, Nasrulhaq Noorma Fitriana M. Zain, Noorma Fitriana Putri, Sofi Ekiana Risqiani, Rifatul Saputri, Tiara Ika Umam, Muhammad Rizal Yusron Rofi'i, Hilmi