Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Upaya Kepolisian: Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Padangsidimpuan Wibowo, Putri Suci; Gunawan, Syafri; Siregar, Khoiruddin Manahan
Jurnal El-Thawalib Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v5i1.10874

Abstract

This research examines the efforts of the police in preventing traffic violations by minors in Padangsidimpuan City. The research method used is field research with a qualitative approach. The primary data sources are the Traffic Unit (Satlantas) police at the Padangsidimpuan City Police, while secondary data includes books, previous studies and scientific journals that are considered relevant to this research. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation, with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study show that the police's efforts to prevent traffic violations by minors are carried out in three ways, namely first: Pre-emptive efforts by providing socialization to the community, second: Preventive efforts by providing direction and guidance through counseling, and third: Efforts Repressive by conducting raids, giving warnings and fines. Then the obstacles faced by the police in preventing traffic violations by minors are the lack of knowledge and legal awareness of the community so that they cannot understand the applicable laws, the manual ticket sanctions that have been abolished causing the public to commit traffic violations and the bad image of the police. lead to a lack of public trust in the police.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP UPAYA PREFENTIF TINGKAT KEJAHATAN DI TABAGSEL Siregar, Khoiruddin Manahan; Gunawan, Hendra
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9790

Abstract

This paper discusses how restorative justice is according to legal experts and the people of Tabagsel, and how it impacts preventive efforts on crime rates in South Tapanuli (Tabagsel). So to answer this problem, the author uses a qualitative method, which is to find out the impact of restorative justice in reducing crime rates or vice versa can increase crime rates.The findings from this study indicate that there are two impacts arising from this restorative justice, some are positive and some are negative. It has a negative form when RJ seems to make it easier for the law so that the perpetrators feel not afraid to commit the same crime, and vice versa has a positive impact when RJ creates intimacy between fellow perpetrators and victims so that they respect each other and are friends so they feel ashamed to do it again at another time.
The Paradox of Law Enforcement on Exoneration Clauses in Indonesia: A Critical Analysis of Mawardi's Fiqh Siyasah and Strict Liability Principle Manahan Siregar, Khoiruddin; Gunawan, Hendra; Habibi Siregar, Anwar
Madania: Jurnal Kajian Keislaman Vol 29, No 2 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/madania.v29i2.9544

Abstract

This study aims to examine the paradox of law enforcement regarding exemption clauses in Indonesia, strengthening the analysis from the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence) concerning the role of the state in guaranteeing substantive justice and protecting the rights of the mustadh'afin (consumers). The research critiques the inconsistency in judicial interpretation and the tension between the principle of contractual freedom and consumer protection, despite the Consumer Protection Law explicitly prohibiting businesses from exempting themselves from liability. Based on a comparison of pivotal court decisions, such as Decision Number 385/Pdt.G/2019/PN.Sby and Decision Number 334 PK/Pdt/2014, this normative legal research employs legislative, case, and conceptual approaches. The findings reveal that the strict liability principle—designed to strengthen consumers' bargaining position and eliminate the burden of proving fault—is often disregarded by judges who still adhere to classical principles from the Civil Code. From a fiqh siyasah perspective, this inconsistency reflects the state's failure (through the judiciary) to fulfill its duty as the protector of the people (ri'ayah) and the enforcer of public welfare (jalb al-mashalih), especially in addressing structural imbalances between businesses and consumers. Consequently, exemption clauses remain prevalent in sectors such as banking, transportation, insurance, and digital services. The study concludes that harmonizing judicial practices with consumer protection norms must be based on the principles of substantive justice and the state's moral responsibility (mas'uliyyah daulah) in preventing systemic injustice, which is the essence of siyasah syar'iyyah in regulating contractual relationships. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradoks penegakan hukum terhadap klausula eksonerasi di Indonesia, dengan memperkuat analisis dari perspektif fiqih siyasah mengenai peran negara dalam menjamin keadilan substantif dan melindungi hak-hak mustadh’afin (konsumen). Studi ini mengkritisi inkonsistensi penafsiran hakim dan ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen, meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha membebaskan diri dari tanggung jawab. Berdasarkan perbandingan putusan-putusan penting, seperti Putusan Nomor 385/Pdt.G/2019/PN.Sby dan Putusan Nomor 334 PK/Pdt/2014, penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual ini menunjukkan bahwa prinsip strict liability—yang dirancang untuk memperkuat posisi konsumen—sering diabaikan oleh hakim yang masih berpegang pada asas klasik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perspektif fiqih siyasah, inkonsistensi ini mencerminkan kegagalan negara (melalui kekuasaan kehakiman) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat (ri’ayah) dan penegak kemaslahatan (jalb al-mashalih), terutama dalam mengatasi ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen. Implikasinya, klausula eksonerasi tetap marak di sektor perbankan, transportasi, asuransi, dan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara praktik peradilan dan norma perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan substantif serta tanggung jawab moral negara (mas'uliyyah daulah) dalam mencegah kedzaliman sistemik, sebagaimana menjadi esensi dari siyasah syar’iyyah dalam pengaturan hubungan kontraktual.
Dialektika Hukum Kebebasan Mengeluarkan Pendapat: Kritik vs Hinaan Ramadhan Siddik Pane; Khoiruddin Manahan Siregar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.10238

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab  pokok permasalahan tentang substansi dari hak kebebasan berpendapat yaitu kritik dan penghinaan. Pokok permasalahan dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang perbedaan mendasar yang membedakan unsur-unsur suatu kebebasan berpendapat menjadi suatu kritikan atau menjadi suatu penghinaan. Kemudian, bagaimana dialektika hukum progresif dan hukum positif tentang ketentuan norma hukum hak kebebasan berpendapat. Sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang relevan dan dari berbagai  jurnal hukum dengan teknik studi dokumentasi dan interpretasi hukum. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah adalah pertama, unsur yang dominan membedakan antara kritik dan penghinaan adalah unsur fakta dan data serta unsur kesengajaan dengan secara langsung tertuju pada personal seseorang. Kedua, hukum progresif meninjau dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan rakyat yang tidak dapat ditampung oleh wakil rakyat secara komprehensif.