Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review Jurnal Jatiswara Eduvest - Journal of Universal Studies
PN, Sugeng Santoso
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Computer Science & IT Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Studi Kasus Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh pada Kasus Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Mulyono, Ferio Ivan; PN, Sugeng Santoso; SM, Alivia Hasnanda
Gorontalo Law Review Vol. 8 No. 1 April 2025, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v8i1.4045

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah mengubah urutan prioritas pembayaran boedel pailit dengan menempatkan upah pekerja sebagai prioritas utama. Dalam kasus PT Sritex Group, kurator telah membayarkan upah pekerja, tetapi masih terdapat permasalahan dalam pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh selain upah. Hal tersebut baru dapat dipenuhi, jika kreditur separatis telah memperoleh haknya. Sedangkan UU KPKPU tidak menetapkan batas waktu pemberesan boedel pailit, menyebabkan ketidakpastian pembayaran hak-hak tersebut. Selain itu, PHK yang dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri mengakibatkan pekerja tidak memperoleh THR. Mengatasi hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja dengan tepat dengan mempercepat pencairan JHT dan JKP. Selain itu, keputusan kurator untuk tidak melakukan going concern dinilai tepat karena tujuan utama going concern adalah menjaga nilai boedel pailit sebelum likuidasi, bukan untuk mempekerjakan Pekerja/Buruh dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain mekanisme penyewaan aset dapat menjadi solusi jangka pendek bagi mantan Pekerja/Buruh dengan hubungan kerja PKWT. Terdapat tantangan bagi Pekerja/Buruh PT Sritex pasca-PHK, yakni mencakup aspek usia dan jenis kelamin, yang berimplikasi pada kesulitan memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan peran stakeholder terkait yang dapat menjamin akses pekerjaan tanpa diskriminasi usia dan gender bagi pekerja terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Pekerja/Buruh PT Sritex Group yang terkena PHK pasca pailit serta menelaah kemungkinan nasib Pekerja/Buruh pasca PHK. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).
Implementation of Tax Hostage Taking (Gijzeling) in Indonesia in the Perspective of Tax Compliance and Deterrence Effect Ongso, Seselia; PN, Sugeng Santoso
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52527

Abstract

Indonesia has reformed its tax system into a self-assessment framework that grants taxpayers the autonomy to independently calculate, report, and settle their tax obligations. However, this system faces significant enforcement challenges due to increasing tax arrears and low taxpayer compliance. When administrative instruments such as warning letters, forced collection notices, and asset confiscation prove ineffective, tax hostage-taking (Gijzeling) emerges as an ultimum remedium designed to create a deterrence effect. This study employs a normative legal method with conceptual and legislative approaches to analyze the effectiveness of tax hostage-taking from the perspectives of tax compliance and deterrence effect. Findings reveal that, theoretically, Gijzeling serves as a law enforcement instrument aimed at enhancing taxpayer compliance through criminal sanction threats that induce fear. However, empirical evidence demonstrates that tax hostage-taking has not effectively increased state revenue, as its deterrent impact is limited to directly affected taxpayers and fails to influence broader taxpayer behavior. Consequently, Gijzeling cannot serve as a primary strategy for improving tax compliance. Instead, sustainable compliance requires integrated approaches that strengthen voluntary compliance through enhanced literacy, transparency, and reconstruction of public trust.
REKONSTRUKSI PENGATURAN SERIOUS MISCONDUCT DALAM HUBUNGAN KERJA INDONESIA MELALUI LENSA YURISPRUDENSI DAN HUKUM KOMPARATIF PN, Sugeng Santoso; Yurikosari, Andari; Maheswari, Alivia Hasnanda Sakina; Satriyo, Unggul Prayudho
JATISWARA Vol. 41 No. 1 (2026): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v41i1.1341

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kesalahan berat (serious misconduct) di Indonesia setelah pembatalan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan konsep "pelanggaran bersifat mendesak" melalui PP No. 35 Tahun 2021, kebijakan ini dinilai belum memberikan parameter objektif yang jelas sehingga memicu perbedaan penafsiran di tingkat pengadilan. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan komparatif terhadap sistem hukum di Singapura, Malaysia, dan Inggris, riset ini mengusulkan rekonstruksi hukum yang memisahkan antara tanggung jawab industrial dan proses pidana. Hasil penelitian merekomendasikan agar Indonesia mengadopsi prinsip due inquiry (penyelidikan internal yang adil) dan doktrin repudiatory breach untuk menilai pelanggaran kontrak secara mandiri tanpa harus menunggu putusan pidana, guna menjamin kepastian hukum bagi pengusaha sekaligus melindungi hak konstitusional pekerja.
Co-Authors Andari Yurikosari, Andari Maheswari, Alivia Hasnanda Sakina Mulyono, Ferio Ivan Ongso, Seselia Satriyo, Unggul Prayudho SM, Alivia Hasnanda