Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Legislasi Perda Syari’ah di Sumatera Barat Guyanie, Gugun El; Tamtowi, Moh
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 1 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i1.2377

Abstract

Penelitian ini bermula dari hipotesa bahwa ketika partai-partai Islam bergururan, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi Islam radikal banyak bermunculan, maka bisa diduga, maraknya Perda-Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia dipicu oleh aspirasi organisasi-organisasi Islam radikal. Melalui tekanan politik yang mereka lakukan, meliputi penerapan Perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yakni; Bagaimana peran organisasi Islam dalam menginisiasi dan pembahasan perda Syariah di Sumatra Barat; Mengapa di Sumatra Barat banyak melahirkan Perda Syariah.
Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia Guyanie, Gugun El
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2021): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/staatsrecht.v1i2.2471

Abstract

Tulisan ini akan menelaah mengenai penyelenggaraan upaya administratif di Indonesia untuk melihat bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan. Bagaimana eksistensi dan urgensi upaya administratif dalam pemerintahan di Indonesia? Bagaimanakah konsep atau pola ideal upaya administratif agar dapat menciptakan kemanfaatan serta perlindungan hukum untuk masyarakat? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi dan manfaat upaya administratif akan semakin memperoleh pengakuan, apabila jaminan serupa mengenai kebenaran dan keadilan juga diperoleh seperti halnya pada peradilan administrasi murni. Di samping itu, untuk mewujudkan upaya administratif yang ideal maka perlu dirumuskan pola upaya administratif yang meliputi Badan (Majelis) dan kedudukannya serta Hukum Acara (Hukum Formal) sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian upaya administratif.