Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sistem Galatama Di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan Cilimus Kuningan Madinah, Dina; Arif Muhammad Faiq
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 2 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemancingan Sistem galatama adalah kegiatan memancing di kolam ikan tertentu yang dilombakan atau dikompetisikan. Dalam lomba ini setiap peserta dikenakan biaya untuk mendaftar terlebih dahulu kepada panitia penyelenggara dengan besaran tertentu. Kemudian di akhir perlombaan pemilik kolam akan memberikan hadiah berupa uang tunai kepada pemancing yang mendapatkan ikan “induk” dan pemancing yang mendapatkan ikan terbanyak. Dalam prakteknya sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuanini menggunakan uang pendaftaran sebagai sumber dari hadiah yang akan diberikan kepada peserta. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap terhadap praktik pemancingan sistem galatama di Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian, pertama, pemancingan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuanmenggunakan akad jualah. Dalam praktiknya ditemukan bahwa adanya permasalahan yaitu mengenai besarnya hadiah lomba yang tidak di informasikan di awal perlombaan oleh panitia dan hadiah yang diberikan berasal dari uang pendaftaran yang diterima dari peserta lomba. Kedua, ditinjau dari hukum Islam praktek pemancingan sistem galatama pada Pemancingan Galatama Lele Putra Panawuancilimus kabupaten kuningan tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi syarat jualah dan terdapat transaksi maysir didalamnya.

Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembulatan Nominal Uang Kembalian di Toserba Fajar Luragung Madinah, Dina; Agustine, Hendra Karunia; Mualim, Mualim; Eka, Eka
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 2 (2023): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v2i2.80

Salah satu bentuk transaksi yang baru dalam praktik jual beli adalah penerapan sistem pembulatan nominal uang kembalian berbelanja. Fenomena praktik pembulatan nominal kembalian ini pun semakin luas terjadi di masyarakat. Akan tetapi, praktik pembulatan yang dilakukan di beberapa toko ataupun swalayan tidak semuanya menerapkan syarat-syarat dari hukum pembulatan harga tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum bagi pelakunya dan kemungkinan pembeli tidak menyetujuinya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaiamana implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, yaitu data-data resmi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti baik dari narasumber di lapangan ataupun dari buku, jurnal, serta litelatur lain yang berkaitan dengan tema pembahasan dan diperlukan untuk penelitian dalam meneliti permasalahan kajian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembulatan nominal uang kembalian yang dilakukan oleh Fajar luragung dibolehkan karena pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli mu’athaah, sejalan dengan dalil Al Qur’an surat An Nisa ayat 29, dan transaksi ini merupakan ‘urf di masyarakat

Peran Moderasi Dewan Komisaris Independen dan Auditor External Dalam Hubungannya Diantara Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Nilai Perusahaan Madinah, Dina
Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 14 No. 3 (2024): Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jrak.v14i3.34920

Research objective: To provide empirical evidence of independent boards of commissioners and external auditors in moderating the influence of environmental accounting disclosures on firm value. Method/approach: This research uses multiple regression analysis and purposive sampling method with the sample criteria being firms that take part in the environmental management assessment of the Ministry of Environment and Forestry. A total of 112 companies in 2021 and 2022 were used from various sectors except the financial sector. Results: Environmental accounting disclosures, company size, profitability and audit committee were found to have no influence on company size. Meanwhile, the independent board of commissioners and the big four external auditors were found to have an influence on environmental accounting disclosures, however only the independent board of commissioners could moderate the influence of environmental accounting disclosures on firm value. Practical implications: Independent boards of commissioners in natural resource, service and manufacturing firms have exercised their independence as proven by being able to moderate the influence of the spread of environmental accounting on firm value. This may attract the attention and investment interest of investors and stakeholders. Originality/novelty: Making the independent board of commissioners and external auditors as moderating variables, adds evidence to agency theory that simply giving power and appointing firm management is not enough but the independent board of commissioners must carry out independent supervision so that it can increase firm value.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Harga Paket Cod (Cash On Delivery) oleh Kurir pada Aplikasi Lazada Madinah, Dina; Murniati, Murniati; Heryanti, Linda
Al Barakat Vol 4 No 02 (2024): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i02.247

Online buying and selling is now almost done by everyone, especially those who live in urban areas. Cash On Delivery is one of the payment methods in online buying and selling through Lazada. Online stores will send goods via courier services. This is where rounding occurs when the package delivered by the courier arrives at the buyer, the courier sometimes rounds up on the grounds that there are no denominations. Consumers feel reluctant to the rounding done by the courier because consumers do not get the change they should have received. This study aims to determine how the practice of rounding COD package prices by couriers on the Lazada application. In addition, this study aims to analyze the Islamic legal review of the practice of rounding COD package prices by couriers on the Lazada application. The research method used in this study is a qualitative research method with a field research type. In addition, the data collection techniques used in this study are interviews and documentation. The results of this study found that first, the practice of rounding prices in online sales with the Cash On Delivery (COD) system on the Lazada application should not be done because the courier does not inform consumers in advance about the rounding of the COD package price, this violates the terms of sale and purchase, namely the agreed price must be clear in amount. In addition, it violates the principles of Islamic business ethics regarding honesty and setting prices with transparency. Second, there are differences in consumer attitudes towards the nominal amount of rounding. When the buyer feels willing, the contract is permitted because it has met the terms of sale and purchase, namely the element of willingness. Meanwhile, if the buyer does not feel willing, it means that the contract is invalid because the terms of sale and purchase regarding willingness or 'antaradin are not fulfilled between the two parties.

Putusan Hakim dalam Penetapan Perkara Dispensasi Nikah yang tidak Diterima Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Nomor 186/Pdt.P/2023/PA.Kng) Hidayat, Yayat; Madinah, Dina; Islamiati, Annisa
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 5 No. 02 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i02.265

The number of marriage dispensation cases at the Kuningan Religious Court is very high. Of the 2,579 marriage dispensation cases per year from 2020 to 2024, there were 1,282 cases accepted by the Kuningan Religious Court and 1,297 cases were not accepted by the Kuningan Religious Court. The high number of marriage dispensation cases at the Kuningan Religious Court makes this research important to conduct. This study aims to determine the judge's decision on case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng regarding the application for marriage dispensation, and to analyze the maqashid sharia review of the judge's decision on case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng regarding the application for marriage dispensation. The research method used in this study is a qualitative research method with a combined research type, namely field research and library research. In addition, the data collection techniques used in this study were structured interviews and documentation. The results of this study found that the decision of the Kuningan Religious Court judge in determining the marriage dispensation case in case study Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng was not accepted because the prospective husband's biological father was not present at the trial. The judge's decision regarding the application for marriage dispensation that was not accepted in case Number 186/Pdt.P/2023/PA.Kng is not in accordance with the concept of maqashid sharia. The positive legal basis used by the judge in considering the decision does have benefits. However, many things are then neglected according to sharia or maqashid so that the harm caused is greater than the benefits.

Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan Kelas 1A: (Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 477/Pdt.P/2020/PA.Kng) Madinah, Dina; Asari, Agus
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 6 No. 01 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v6i01.292

Marriage is proven by a marriage certificate, and each husband and wife has a copy. However, in practice, it is undeniable that until now there are still many illegal marriages which are often also called siri marriages (underhand marriages) because they are not officially recorded by the marriage registrar. This causes the marriage to not be registered at the Office of Religious Affairs (KUA) so this has an impact on the recording of the child's birth certificate. Based on this background, a problem is formulated, namely, how to settle the Marriage Isbat Case in the Islamic Religious Court of Kuningan District Class 1A and how the Legal Basis and Judges Consideration in the Settlement of Marriage Isbat Cases at the Kuningan Islamic Religious Court. The purpose of this study is to find out the factors that become the reasons for the Application for Marriage Isbat at the Kuningan Islamic Religious Court and to find out the Judges' Considerations in the Settlement of Marriage Isbat Cases at the Kuningan Islamic Religious Court. According to the Compilation of Islamic Law, marriage problems that are not registered at the KUA can be resolved through the Marriage Isbat submitted to the Religious Courts in accordance with the domicile. The method used in this study is a qualitative research method. The data collection techniques include observation, interview, and documentation techniques. The results showed that based on the decision of the Kuningan Religious Court No. 477/Pdt.P/2020/PA.Kng, it was known that Petitioner I and Petitioner II had married with the fulfillment of the conditions and pillars of marriage so that the marriage was legal according to Islamic law. However, because the marriage was not registered by the local KUA, the marriage was not registered. The consideration of the Panel of Judges in determining Marriage Isbat Number 477/Pdt.P/2020/PA.Kng is based on Article 2 of Law Number 1 of 1974, Article 6 of Law Number 1 of 1974 and Article 14 of the Compilation of Islamic Law concerning the terms and pillars wedding. The second consideration is that Petitioner I and Petitioner II have no obstacles to marriage as regulated in Article 8 of Law Number 1 of 1974 and Article 39 of the Compilation of Islamic Law. Based on the consideration of the evidence and the two witnesses presented, the panel of judges decided to grant the marriage Isbat proposed by the applicant.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search