Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Tasyri'
Agustine, Hendra Karunia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam: Studi di Yakesma Jakarta Agustine, Hendra Karunia; Mukhlis Habibullah, Muhammad
Al Barakat Vol 4 No 01 (2024): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i01.157

Abstract

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak sebelum Islam. Mereka melakukan ibadah yang tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanallah wa Ta’ala dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik sebagaimana tujuan wakif itu sendiri, khususnya di Indonesia Dari semua kasus wakaf produktif yang terjdi, peneliti hanya mengkaji 2 kasus tentang wakaf produktif yang ada di YAKESMA Jakarta. Berdasarkan permasalahan yang peneliti sampaikan diatas maka: 1) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di YAKESMA Jakarta. 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Wakaf Produktif di YAKESMA Jakarta. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris atau studi kasus (field research) atau penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah berupa wawancara kepada Jakarta dan dokumentasi berkas Wakaf Produktif. Hasil penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa Salah satu program di Yakesma itu adalah program power wakaf yang di dalamnya ada wakaf produktif. Wakaf produktif ini bisa menggunakan uang ataupun sebidang tanah, hanya saja sejauh ini wakaf produktif yang berada di Yakesma masih banyak menggunakan wakaf berbentuk uang.
Akad Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah pada Kredit Pemilikan Rumah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan: : Sebuah Tinjauan Fikih Muamalah Kontemporer Agustine, Hendra Karunia; Mualim; Irvan, Dede
Al Barakat Vol 3 No 2 (2023): Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v3i2.205

Abstract

Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan manusia sehingga banyak di antaranya membeli rumah dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menggunakan akad al-musyarakah al-mutanaqishah. Permasalahan yang muncul adalah implementasi dari produk pembiayaan tersebut belum dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan fikih muamalah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad al-musyarakah al-mutanaqishah pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta bagaimana implementasi akad al-musyarakah al-mutanaqishah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurut perspektif fikih muamalah kontemporer di Bank Muamalat KCP Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data yang diambil adalah model data flow chart analysis. Adapun hasil temuan penelitian yaitu: Pertama, implementasi akad al-musyarakah al-mutanaqishah dalam Kredit Pemilikan Rumah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan merupakan pencampuran modal antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk membeli sebuah rumah, kemudian pihak nasabah melakukan pembelian porsi kepemilikan secara bertahap dari pihak bank disertai dengan biaya sewa hingga kepemilikan seluruhnya menjadi atas nama nasabah. Kedua, tinjauan fikih muamalah kontemporer terhadap implementasi akad al-musyarakah al-mutanaqishah dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.
PRAKTIK POLIGAMI SECARA SIRI DI KUA KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Muchtar, Subhanallah; Agustine, Hendra Karunia; Nafisah, Husnun
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 3 No. 1 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami melalui nikah siri menurut pandangan hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Karena, tidak memiliki bukti resmi dan tidak tercatat dalam sebuah Negara. Sehinggga dapat menyebabkan rapuhnya perkawinan serta rawan sekali terjadi pengingkaran atas hak-hak terhadap pasangan. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami nikah siri sah dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahannya terpenuhi. Poligami melalui nikah siri kerap terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kecamatan Cilimus. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini mengkaji tentang: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap Praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?;2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus?;3) Bagaimana komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik poligami dengan nikah siri?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik poligami nikah siri menurut hukum positif dan hukum Islam, komparasi praktik poligami nikah siri, dan prosedur pencatatan isbat poligami nikah siri di KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hukum poligami nikah siri dalam Hukum Positif dinyatakan tidak sah, karena tidak tercatat di lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memenuhi syarat administrasi dalam pernikahan. Sedangkan dalam Hukum Islam, praktik poligami nikah siri dihukumi sah karena sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi.
Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa'ah dalam Pernikahan Agustine, Hendra Karunia; Supriyadi, Yadi
Al Mashalih - Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2023): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v4i1.173

Abstract

Kesetaraan dalam pernikahan adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak antara suami istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan di iringi rasa sayang dan dekat diantara keduanya. Terdapat konsep kafa’ah dalam pernikahan untuk memilih calon pasangan, diantaranya adalah calon pasangannya baik agamanya atau sholih-sholihah. Selain itu, kriteria lainnya adalah pekerjaan, finansial stabil. Pemahaman generasi Z sendiri memiki kriteria tersendiri dalam memilih pasangan. Faktanya saat ini ditemukan beberapa kriteria yang dipilih. Namun belum/kurang sesuai dengan norma yang diajarkan Islam. Akan tetapi Rasulullah Saw dalam anjurannya menekankan untuk memilih pasangan hidup berdasarkan kualitas keagamaanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk mengetahui pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau flied research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sasaran dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu generasi Z masyarakat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Adapun hasil penelitian. Pertama, pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah kesetaraan pada faktor agama, karena generasi Z memandang empat faktor penting dalam menikah yaitu agama, nasab, harta, dan pekerjaan, tetapi faktor agama menurut mereka lebih penting dari yang lainnya Kedua, pandangan generasi Z terhadap kafa’ah dalam pernikahan di tinjau dari perspektif fikih munakahat Desa Cilimus Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan adalah masih sesuai dengan tuntunan agama, karena masih mempertimbangkan faktor agama sebagai faktor utama konsep kafa’ah dalam pernikahan.
Pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembulatan Nominal Uang Kembalian di Toserba Fajar Luragung Madinah, Dina; Agustine, Hendra Karunia; Mualim, Mualim; Eka, Eka
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 2 No. 2 (2023): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v2i2.80

Abstract

Salah satu bentuk transaksi yang baru dalam praktik jual beli adalah penerapan sistem pembulatan nominal uang kembalian berbelanja. Fenomena praktik pembulatan nominal kembalian ini pun semakin luas terjadi di masyarakat. Akan tetapi, praktik pembulatan yang dilakukan di beberapa toko ataupun swalayan tidak semuanya menerapkan syarat-syarat dari hukum pembulatan harga tersebut, sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum bagi pelakunya dan kemungkinan pembeli tidak menyetujuinya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaiamana implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi pembulatan nominal uang kembalian di Toserba Fajar Luragung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder, yaitu data-data resmi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti baik dari narasumber di lapangan ataupun dari buku, jurnal, serta litelatur lain yang berkaitan dengan tema pembahasan dan diperlukan untuk penelitian dalam meneliti permasalahan kajian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembulatan nominal uang kembalian yang dilakukan oleh Fajar luragung dibolehkan karena pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli mu’athaah, sejalan dengan dalil Al Qur’an surat An Nisa ayat 29, dan transaksi ini merupakan ‘urf di masyarakat
Praktik Utang Piutang Tanpa Surat pada Acara Walimatul’ursy di Desa Sembawa: Sebuah Tinjauan Hukum Islam Mualim, Mualim; Muhlisoh, Elis; Agustine, Hendra Karunia
Al Barakat Vol 4 No 02 (2024): Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/jab.v4i02.256

Abstract

The practice of debts and receivables using an unwritten "ttip" system at the walimatul'ursy event has been widely carried out by the people of Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency, where people who have more assets such as basic necessities or money will entrust their assets to family, neighbors or the community who will carry out the walimatul'usry. However, it is not yet known in detail how accounts payable and receivable practice with this unwritten 'entrustment' system. This research aims to examine the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system at the walimatul'ursy event in Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency and a review of Islamic law towards the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system at the walimatul' event. ursy in Sembawa Village, Jalaksana District, Kuningan Regency. This research uses qualitative methods and is a type of field research. The data collection technique used is a semi-structured interview technique and uses two data sources, namely primary data sources and secondary data sources. The results of this research show that first, the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system is a tradition called kondangan and nitip. This practice is carried out by providing assistance in the form of money or basic necessities when neighbors, relatives or the community are holding a celebration such as a wedding (walimatul'ursy), circumcision (walimatul'khitan), building a house, someone dies, someone is sick and so on. This practice is a very easy process, there are no conditions whatsoever and there are two types of goods debt returns, namely those that are similar and those that are not. Second, based on a review of Islamic law, the practice of debts and receivables using an unwritten 'entrustment' system in Sembawa Village is in accordance with Islamic law, because it fulfills the pillars and requirements of qordh. However, in practice, some returns are in accordance with the provisions of Islamic law, some are not. Apart from that, the practice of debts and receivables using an unwritten "entrustment" system at the walimatul'ursy event in Sembawa Village is a good habit aimed at helping each other (ta'awun) which has been carried out from generation to generation from the time of our ancestors until now. and is well accepted by society and this practice is included in urf, because it fulfills all the requirements of authentic urf.
Tinjauan Sharia Compliance terhadap Praktik Transaksi dalam Pembelian Hewan Kurban dengan Akad Murabahah di Aplikasi Instagram: (Studi Kasus di 7gembalafarm) Saleh, Mulyana; Agustine, Hendra Karunia; Fakhlevi Suwondo, Izzy Dwiki
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 5 No. 02 (2024): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v5i02.266

Abstract

Buying and selling is the most extensive gateway or door to transactions. The phenomenon of buying and selling in Islam has certainly experienced many changes and advances. Buying and selling transactions no longer rely on face-to-face buying and selling. One of those who take advantage of this progress in buying and selling is 7gembalafarm, where 7gembalafarm provides various types of sacrificial animals and sells them online through the marketplace, one of which is Instagram. The problem that arises is whether the application of the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals at 7gembalafarm is in accordance with sharia compliance so that people feel calm when buying sacrificial animals at 7gembalafarm and whether the application of transactions with the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals on the Instagram application is in accordance with sharia compliance or not, and can it cause potential usury elements or not, because these things are still uncertain. This study aims to determine how the transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm and how the sharia compliance review of transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm. This study uses a qualitative method with a field research type. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results of this study are: First, the transactions carried out by 7gembalafarm have been carried out transparently in explaining the types of transactions so that no one is harmed and there is a third party paylater in the transaction. Second, based on a review of sharia compliance with the purchase of sacrificial animals with a murabahah contract, when viewed from sharia compliance, it is not in accordance with the principles in sharia compliance because one of the principles of sharia compliance must be free from usury. Thus, the transactions at 7gembalafarm are not 100% in accordance with Sharia compliance because 7gembalafarm uses a third party paylater in its transactions.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Poin yang Diberikan kepada Mitra Payment Point Online Banking (PPOB) dalam Platform Bukakios Agustine, Hendra Karunia; Mahardika, Muhamad Azaria
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 6 No. 01 (2025): Vol. 6 No. 1 (2025): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v6i01.295

Abstract

Bukakios is a digital transaction service application or it is commonly recognized as PPOB (Payment Point Online Banking). In this application, the partners are able to earn points after initiating a transaction. With respect to its mechanism, the points earned by a Bukakios partner are still considered uncertain because it is still unclear regarding the status of the points. In other words, it is also probable that the aforementioned points contain elements of gharar or usury. The present study aims to investigate the mechanism for earning points in the Bukakios application. In addition, this study also aims to scrutinize the points earned by Bukakios partners from their transactions and how Islamic law perspective scrutinizes the points awarded to online banking payment point partners on this application. This study employs qualitative research by using field research design. The data were obtained through observation, interview, and documentation. According to the analysis of the sale and purchase agreement as well as wakalah bil ujrah (regarding the pillars and conditions), the findings indicate that the points awarded to PPOB partners on Bukakios application is considered as a mere sale and purchase agreement. It is because it already fulfills the pillars and conditions of selling and buying, hence, it is permissible in Islamic law point of view. These points, however, are categorized as an ujrah given by this application to its partners because they have sold Bukakios application products to consumers and they are legally acceptable in Islam since they have fulfilled the pillars and requirements of wakalah bil ujrah.
Co-Authors Eka, Eka Fakhlevi Suwondo, Izzy Dwiki Irvan, Dede Madinah, Dina Mahardika, Muhamad Azaria Mualim Mualim, Mualim Muchtar, Subhanallah Muhlisoh, Elis Mukhlis Habibullah, Muhammad Nafisah, Husnun Saleh, Mulyana Yadi Supriyadi